Berdikari Bukan Sebatas Terminologi

ilustrasi

Oleh: Jumardi Putra*

Berdikari! Apa sesungguhnya saripati dari terminologi itu? Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, merupakan orator ulung yang menggaungkan istilah tersebut di kaki langit perjuangan rakyat Indonesia saat melawan penjajahan kolonial. Begitu juga ideolog Tan Malaka, yang menegaskan kemerdekaan seratus persen bakal terwujud manakala pengelolaan atas tanah, air, dan udara berada di tangan bangsa dan negara kita sendiri. Pendek kata, berdikari dalam ranah ekonomi, politik, dan budaya merupakan syarat mutlak untuk berdaulat dalam makna yang sesungguhnya.

Menjadi soal, di tengah lambatnya pergerakan ekonomi Indonesia dewasa ini, lantaran terpaan resesi ekonomi global, sepertinya istilah “berdikari” kian sepi dari “keributan” para akademisi maupun politisi. Padahal, di saat yang sama, neoliberalisme menyelubungi kebijakan-kebijakan negara, yang ditandai dengan peran minimal pemerintah, deregulasi ekonomi, dan ekonomi pasar, serta perdagangan bebas internasional. Akibatnya, pencapaian kesejahteraan nasional secara merata menjadi sulit.

Oleh karena itu, di tengah kondisi republik yang “tunggang-langgang”, pemerintah harus berpikir dan bertindak serius untuk bangkit dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Saya mencatat, ada tiga prioritas yang mesti dilakukan pemerintahan saat ini. Pertama, menjamin akses pendidikan dan kesehatan seluasluasnya sekaligus meningkatkan mutu keduanya. Apa pasal? Pendidikan dan kesehatan adalah landasan pacu (to build nation) untuk melahirkan generasi-generasi yang sehat, berkarakter kuat, dan berdaya saing tinggi.

Kedua, membangun dunia pertanian sebagai kekuatan strategis mayoritas masyarakat Indonesia. Hal itu menjadi keniscayaan, setelah negara yang berlimpah kekayaan sumber daya alam ini justru mengalami krisis pangan. Ketiga, menjadikan laut sebagai poros utama kebangkitan ekonomi, budaya, dan ketahanan nasional. Seturut hal itu, membangun infrastruktur kelautan guna membangkitkan roda ekonomi warga di wilayah pesisir dan jalur laut, yang merupakan bagian penting dalam paket utuh pembangunan nasional.

Namun faktanya, di era pemerintahan SBY, ketiga sektor tersebut belum benar-benar melahirkan produk kebijakan yang mampu menjawab krisis akut yang melanda negeri ini. Laporan Kompas yang bertajuk Memaknai Pembangunan: Dirampok Keserakahan dan Kerakusan (Juni 2012), menyebutkan jumlah petani berkurang sekitar 7, 42 persen atau 3, 1 juta pada 2011, meski masih mencakup 39 persen dari populasi kerja. Frekuensi melaut nelayan tradisional turun dari 240-300 hari menjadi 160-180 hari per tahun. Jumlah nelayan menurun drastis, dari 4 juta menjadi 2,2 juta pada tahun 2011. Saat ini, sekitar 56 persen aset nasional dikuasai hanya oleh 0,2 persen penduduk. Pun laju konversi lahan pangan ke pertambangan tak terkendali, mencapai 100.000 hektar per tahun.

Dalam keadaan itu, konflik kelautan dan pesisir terus berlangsung. Kesenjangan kaya miskin semakin dalam. Impor bahan pangan terus meningkat, mencapai 65 persen atau setara Rp 125 trilliun per tahun dan target mengurangi angka kelaparan dan kurang gizi sebanyak 75 persen tak akan tercapai pada 2015. Setali hal itu, meski masyarakat terus bekerja pontang-panting untuk sekedar bertahan hidup, tetap saja dibayangi “hantu-hantu” ketidakpastian. Ujungnya, konflik sosial kerap terjadi.

Budayawan Alif Danya Munsyi dalam tulisannya, Jalan 60 Tahuan Usia Merdeka (Dewan Kesenian Jakarta, 17 Agustus 2004), dengan baik merefleksikan, “Di atas segala kekeruhan sosial yang berpulang menjadi pertikaian, biang kerok yang sebenarnya harus dilihat pada: rezeki yang tidak merata, persaingan yang tidak sehat di pasar, rakyat yang hidup miskin dan gampang dibakar dendam, diperburuk pula oleh kesempatan mengenyam pendidikan yang sekarang hanya dimungkinkan oleh orang-orang kaya saja. Ujungnya, pertikaian yang terjadi itu akan kita lihat sebagai pertentangan yang tumbuh bukan dari perbedaan pendapat, tapi memang semata dari perbedaan pendapatan.”

Sehubungan hal itu, relevan yang dikatakan Ki Hadjar Dewantara berikut ini, “Berdiri dalam soal kemerdekaan itu tidak hanya berarti berdiri asal berdiri, dalam arti yang sempit. Berdiri sendiri harus diartikan sebagai ketegakan berdiri karena kekuatan sendiri, juga dalam hal ini janganlah hak dan kewajiban urus-mengurus hidupnya sendiri itu diartikan sebagai “mengurus asal mengurus saja,” tetapi mengurus dengan beres, yaitu dapat mewujudkan tertib dan damai di dalam hidup dan penghidupannya.

Kemerdekaan yang tidak dapat mewujudkan hidup lahir yang tertib dan hidup batin yang damai, bukan kemerdekaan yang sejati, tetapi kemerdekaan anak-anak belaka.” (Majelis Luhur Tamansiswa, Leutika, 1997). Bertolak dari pengertian di atas, muncul pertanyaan, sedang di mana negara, baik pemerintah pusat maupun daerah? yang oleh budayawan Mudji Sutrisno (Ranahranah Kebudayaan, Kanisius, 2000), sebut sebagai instititusi sosial yang sengaja dirancang sebagai pengorganisasian kehidupan bersama dan mencerminkan kehendak umum pada partisipasi, representasi, dan akuntabilitas? Lalu, bagaimana pula dengan pilihan kita pada demokrasi sebagai sistem politik yang menjamin kebebasan, hormat terhadap martabat manusia, kesamaan, keadilan, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi?

Dalam kaitan itu, menurut hemat saya, pemaknaan berdikari oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, seharusnya tidaklah bersifat ekslusif, “Mendorong sikap aktif individu-individu masyarakat untuk mampu bekerja keras guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, tanpa keterlibatan maksimal dari negara, tetapi berdikari harus terwujudkan dalam regulasi negara, baik pusat maupun daerah, untuk menjamin kepastian pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bermutu, bergeraknya sektor pertanian dan kelautan, serta terlaksananya penegakan hukum.”

Itu menegaskan, rakyat adalah warga sebuah organisasi yang disebut “negara” harus mendapat jaminan yang jelas. Bukan sebaliknya, hubungan negara-warga negara menjelma laiaknya podusen-konsumen. Pada saat yang sama, negara malah berfungsi sebagai pelindung para pengusaha atau pemodal kelas kakap. Dengan begitu, rakyat dipersilakan membeli produk yang tersedia di pasar. Memang, banyak hal yang bisa diserahkan ke pasar, tetapi celakanya, di negara dengan penduduk mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan, rakyat juga harus membeli “produk pendidikan” dan “produk kesehatan”, dua hal yang menjadi kebutuhan dasar rakyat yang harus ditanggung negara.

Dengan demikian, berdikari bukan hanya soal terminologi, tapi ideologi berkehidupan dalam berbangsa dan bernegara untuk merebut dan memaknai kedaulatan, yang sejatinya cermin harga diri sebuah bangsa di mata bangsa lain.

*Jambi, Juni 2012.

0 Komentar