![]() |
| Amien Rais. Sumber: CNN Indonesia. |
Oleh: Jumardi Putra*
Sebelum genderang Pemilu 2009 bertalu-talu, kita disuguhi oleh nyanyian
kritik yang lantang dari sosok Amien Rais. Di berbagai mimbar, ia tak
henti-hentinya membongkar borok pemerintahan SBY-JK—mulai dari melambungnya
harga BBM, rencana penjualan aset strategis nasional, hingga jerat kemiskinan
yang kian mencekik leher rakyat kecil. Kita sempat percaya, masih ada singa
podium yang konsisten menjaga nalar sehat republik.
Namun, politik elektoral adalah panggung yang seringkali melahirkan
ironi. Begitu menyadari bandul kemenangan mengarah kuat pada Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY), tanpa tedeng aling-aling, Amien Rais justru menganjurkan
Partai Amanat Nasional (PAN) untuk merapat ke pangkuan Demokrat. “Berkoalisi
dengan the losing side, bukan the winning side, itu sebuah kemubaziran,”
ujarnya ringan di hadapan pemburu berita.
Bagi politisi biasa, manuver berbalik arah demi kekuasaan adalah makanan
sehari-hari. Namun, ketika kalimat itu keluar dari lisan seorang begawan
politik dan intelektual kaliber Amien Rais, dada kita mendadak sesak. Di mana
letak garis batas antara strategi politik dan pelacuran intelektual?
Kita dipaksa memiliki ingatan yang pendek. Baru setahun berselang, pada
peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2008 yang bertepatan dengan satu dekade
Reformasi, Amien Rais dengan heroik meluncurkan buku berjudul Selamatkan
Indonesia. Buku itu disambut sukacita oleh kaum cerdik-pandai karena
berhasil menelanjangi bagaimana neoliberalisme merasuki tubuh ekonomi
Indonesia, membuat agenda perubahan fundamental selalu menemui jalan buntu.
Namun, buku itu kini tampak seperti prasasti yang ditinggalkan
penulisnya. Mari kita buka data pahit yang sempat digugat Amien dalam bukunya,
lalu bandingkan dengan realitas di lapangan. Setidaknya karena dua hal pokok
yaitu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) SBY-JK mematok
rata-rata pertumbuhan 6,6 persen (2005-2009). Realitasnya, sepanjang 2005-2008,
pertumbuhan mandek di angka 5,9 persen. Selanjutnya target penurunan
pengangguran tahun 2008 dipatok 6,6 persen, tapi faktanya masih meroket di
angka 8,4 persen. Sementara penduduk miskin yang ditargetkan turun menjadi 8,2
persen pada 2009, nyatanya masih merangkak di angka 15,4 persen pada 2008 (Kompas,
27/4/2009).
Bagaimana mungkin seorang pemikir yang menyodorkan data kegagalan
sistemik ini, dalam waktu singkat, justru berbondong-bondong mengajak
gerbongnya bergabung dengan sistem yang ia sebut gagal tersebut?
Melihat fenomena ini, publik diingatkan pada analisis tajam guru besar
filsafat UIN Yogyakarta, Musa Asy’ari. Ia mengkritik bahwa tradisi slogan "Lanjutkan"—yang
menjadi jualan politik petahana—sebenarnya adalah replika dari paradigma
militer yang hierarkis, yang kini celakanya telah merasuk dan menjinakkan
pemikiran politik merdeka seorang Amien Rais. Kenyamanan koalisi telah membius
nalar kritis.
Secara teoretis, sosiolog Ignas Kleden dalam Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan (LP3ES: 1987) jauh-jauh
hari telah mengingatkan bahaya terbesar kaum intelektual di Indonesia: ketika
mereka tidak lagi meletakkan ilmu dan kebenaran sebagai moral pergerakan,
melainkan menjadikannya instrumen legitimasi demi mendekati lingkaran
kekuasaan. Ketika intelektual terjebak dalam pragmatisme berburu jabatan,
mereka mengalami apa yang disebut oleh ilmuwan politik Mochtar Mas'oed (LP3ES: 1989)
dalam bukunya berjudul Ekonomi dan
Struktur Politik Orde Baru 1966-1971 sebagai "hegemoni pragmatisme
birokratis". Nilai-nilai ideologis diganti oleh kalkulasi untung-rugi
dagang sapi.
Kerapuhan sikap politik Amien Rais—dan sebagian besar elite kita hari
ini—adalah cermin retak dari sebuah bangsa yang kehilangan kompas moral. Mereka
begitu mudah melupakan janji-janji suci proklamasi 17 Agustus 1945, hanya demi
mengamankan beberapa kursi menteri di kabinet yang baru. Mereka lupa bahwa
tugas utama intelektual adalah menjadi penyambung lidah rakyat yang tertindas,
bukan menjadi pemandu sorak bagi penguasa yang menang.
Melihat kenyataan yang memilukan ini, kita sampai pada sebuah kesimpulan
yang getir. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk menyatukan kesepahaman
ratusan juta warga demi "Menyelamatkan Indonesia", ada satu agenda
yang jauh lebih mendesak, darurat, dan harus segera dituntaskan yakni kita
harus menyelamatkan Amien Rais dan para elite politik itu terlebih dahulu dari
syahwat pragmatisme yang sedang menggerogoti jiwa mereka. Bukan begitu?
*Ditulis pertama kali pada tahun 2009 sebagai catatan kritis atas
lanskap politik nasional.


0 Komentar