Selamatkan Amien Rais: Idealisme di Tikungan Pragmatisme Politik

Amien Rais. Sumber: CNN Indonesia.


Oleh: Jumardi Putra*

Sebelum genderang Pemilu 2009 bertalu-talu, kita disuguhi oleh nyanyian kritik yang lantang dari sosok Amien Rais. Di berbagai mimbar, ia tak henti-hentinya membongkar borok pemerintahan SBY-JK—mulai dari melambungnya harga BBM, rencana penjualan aset strategis nasional, hingga jerat kemiskinan yang kian mencekik leher rakyat kecil. Kita sempat percaya, masih ada singa podium yang konsisten menjaga nalar sehat republik.

Namun, politik elektoral adalah panggung yang seringkali melahirkan ironi. Begitu menyadari bandul kemenangan mengarah kuat pada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tanpa tedeng aling-aling, Amien Rais justru menganjurkan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk merapat ke pangkuan Demokrat. “Berkoalisi dengan the losing side, bukan the winning side, itu sebuah kemubaziran,” ujarnya ringan di hadapan pemburu berita.

Bagi politisi biasa, manuver berbalik arah demi kekuasaan adalah makanan sehari-hari. Namun, ketika kalimat itu keluar dari lisan seorang begawan politik dan intelektual kaliber Amien Rais, dada kita mendadak sesak. Di mana letak garis batas antara strategi politik dan pelacuran intelektual?

Kita dipaksa memiliki ingatan yang pendek. Baru setahun berselang, pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2008 yang bertepatan dengan satu dekade Reformasi, Amien Rais dengan heroik meluncurkan buku berjudul Selamatkan Indonesia. Buku itu disambut sukacita oleh kaum cerdik-pandai karena berhasil menelanjangi bagaimana neoliberalisme merasuki tubuh ekonomi Indonesia, membuat agenda perubahan fundamental selalu menemui jalan buntu.

Namun, buku itu kini tampak seperti prasasti yang ditinggalkan penulisnya. Mari kita buka data pahit yang sempat digugat Amien dalam bukunya, lalu bandingkan dengan realitas di lapangan. Setidaknya karena dua hal pokok yaitu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) SBY-JK mematok rata-rata pertumbuhan 6,6 persen (2005-2009). Realitasnya, sepanjang 2005-2008, pertumbuhan mandek di angka 5,9 persen. Selanjutnya target penurunan pengangguran tahun 2008 dipatok 6,6 persen, tapi faktanya masih meroket di angka 8,4 persen. Sementara penduduk miskin yang ditargetkan turun menjadi 8,2 persen pada 2009, nyatanya masih merangkak di angka 15,4 persen pada 2008 (Kompas, 27/4/2009).

Bagaimana mungkin seorang pemikir yang menyodorkan data kegagalan sistemik ini, dalam waktu singkat, justru berbondong-bondong mengajak gerbongnya bergabung dengan sistem yang ia sebut gagal tersebut?

Melihat fenomena ini, publik diingatkan pada analisis tajam guru besar filsafat UIN Yogyakarta, Musa Asy’ari. Ia mengkritik bahwa tradisi slogan "Lanjutkan"—yang menjadi jualan politik petahana—sebenarnya adalah replika dari paradigma militer yang hierarkis, yang kini celakanya telah merasuk dan menjinakkan pemikiran politik merdeka seorang Amien Rais. Kenyamanan koalisi telah membius nalar kritis.

Secara teoretis, sosiolog Ignas Kleden dalam Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan (LP3ES: 1987) jauh-jauh hari telah mengingatkan bahaya terbesar kaum intelektual di Indonesia: ketika mereka tidak lagi meletakkan ilmu dan kebenaran sebagai moral pergerakan, melainkan menjadikannya instrumen legitimasi demi mendekati lingkaran kekuasaan. Ketika intelektual terjebak dalam pragmatisme berburu jabatan, mereka mengalami apa yang disebut oleh ilmuwan politik Mochtar Mas'oed (LP3ES: 1989) dalam bukunya berjudul Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971 sebagai "hegemoni pragmatisme birokratis". Nilai-nilai ideologis diganti oleh kalkulasi untung-rugi dagang sapi.

Kerapuhan sikap politik Amien Rais—dan sebagian besar elite kita hari ini—adalah cermin retak dari sebuah bangsa yang kehilangan kompas moral. Mereka begitu mudah melupakan janji-janji suci proklamasi 17 Agustus 1945, hanya demi mengamankan beberapa kursi menteri di kabinet yang baru. Mereka lupa bahwa tugas utama intelektual adalah menjadi penyambung lidah rakyat yang tertindas, bukan menjadi pemandu sorak bagi penguasa yang menang.

Melihat kenyataan yang memilukan ini, kita sampai pada sebuah kesimpulan yang getir. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk menyatukan kesepahaman ratusan juta warga demi "Menyelamatkan Indonesia", ada satu agenda yang jauh lebih mendesak, darurat, dan harus segera dituntaskan yakni kita harus menyelamatkan Amien Rais dan para elite politik itu terlebih dahulu dari syahwat pragmatisme yang sedang menggerogoti jiwa mereka. Bukan begitu?

*Ditulis pertama kali pada tahun 2009 sebagai catatan kritis atas lanskap politik nasional.

0 Komentar