Demokrasi Bukan Dekorasi

ilustrasi. Kompas.

Oleh: Jumardi Putra*

Konstelasi politik Indonesia dewasa ini kian memanas, seiring proses kampanye partai politik dimulai sejak tanggal 12 Juli 2008 hingga 5 April 2009.  Macam-macam slogan, seperti Rakyat Bersatulah! Ekonomi Kerakyatan! Menang Kalah Tak Jadi Soal! menjadi alasan nomor wahid bagi mereka bertungkus-lumus dalam perebutan kursi kekuasaan, baik pemilihan calon legislatif maupun presiden.

Bursa calon presiden saat ini masih dihiasi oleh wajah-wajah lama. Wajah yang sebenarnya tak lagi meyakinkan untuk membawa perubahan di negeri ini, tetapi tetap saja, melalui kemasan media yang sistematis lagi massif, baik elektronik maupun cetak, mereka seolah-olah begitu mengagumkan, laiknya aktor film ternama.

Fenomena ini menandai perilaku politik manusia Indonesia memang sedang gila-gilanya, karena masyarakat dibuat bingung untuk membedakan mana isi dan mana bentuk. Saat yang sama kehadiran puluhan partai membuat samar. Sedangkan barang yang samar adalah barang yang tak boleh untuk dipilih, apalagi dimiliki, sebelum keraguan benar-benar pudar. Secara teroritis keberadaan partai politik adalah sebuah institusi yang esensial di dalam demokrasi. 

Partai politik ada karena kebutuhan hubungan yang erat antara masyarakat sipil dengan pemerintahan. Partai politik menyediakan ‘jembatan penghubung’ antara pemilih, proses pemilihan umum, dan pemerintah yang dihasilkan dari proses tersebut. Namun, seberapa jauh kemampuan 34 partai politik membawa perubahan fundamental republik ini menuju negara yang maju dan sejahtera.
34 partai yang berlaga pada putaran pemiliham umum kali ini patut dicermati dengan penuh kehati-hatian oleh seluruh elemen masyarakat. Banyaknya partai seringkali menampakkan wajah yang ambigu. Di satu sisi, banyak partai dinilai sebagai ekspresi dari demokrasi. Sementara menjamurnya partai tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran politik rakyat. Hal itu terbukti dari laporan Lembaga Survei Indonesia(LSI) yang menyebutkan 65% responden menyatakan bahwa sikap dan perbuatan partai politik selama ini tidak mewakili kepentingan rakyat.

Gairah masyarakat menyambut pemilu tidaklah seperti tahun 1999 dan 2004, bahkan ada indikasi cukup kuat bagi kebangkitan kaum golongan putih (golput) pada pesta demokrasi tahun 2009 mendatang.  Faktornya banyak, antara lain, puluhan parpol tidak bertarung berdasarkan platform-bagaimana membawa republic ini menjadi negara yang bermartabat, adil, makmur, sentosa, dan sudah barang tentu memosisikan kedaulatan rakyat sebagai pijakan dalam melahirkan setiap kebijakan.

Selain itu, keberadaan politikus yang tampil di partai baru, sudah jelas jejak petualangannya. Mereka umumnya larut dalam praktek yang korup sehingga gagal mewujudkan cita-cita reformasi, maka hasilnya adalah kehidupan demokrasi yang palsu, yang hanya bermanfaat bagi pembusukan birokrasi dan penyelundupan kekayaan bagi para pejabat.

Dalam kondisi tersebut, meminjam istilah Arbi Sanit, menjamurnya partai politik saat ini adalah pertanda terjadinya proses minimalisasi demokrasi. Tidak salah kiranya, ada anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa semakin banyak partai, semakin banyak pula (kemungkinan) terjadinya tindakan pengkhianatan.

Namun demikian, apa pun yang terjadi di balik buramnya kerja-kerja partai politik bagi perbaikan negeri ini, waktu terus berjalan, dan sembilan bulan tetaplah momen strategis bagi tiap-tiap partai untuk kembali marapatkan barisan dan mengencangkan ikat pinggang, dan bertarung merebut kepercayaan seluruh warga Indonesia.  Terihat, berbagai cara telah, sedang, dan akan dilakukan. Mulai dari kampanye tertutup seperti yang diatur oleh Undang-undang Pemilihan Umum hingga secara terbuka. Belum lagi, proses Pilkadal di beberapa daerah diyakini juga menjadi lahan strategis untuk melakukan pendekatan-pendekatan politik dalam menyongsong puncak pesta demokrasi tahun 2009 mendatang.

Karena itu, diperlukan inisiatif dan tekanan pihak lain, seperti kaum intelektual, pers, mahasiswa, LSM dan sebagainya, untuk menyebarkan virus kritisisme terhadap seluruh komponen masyarakat dalam menganalisa setiap tingkah laku partai dan calon-calon yang maju pada putaran Pemilu kali ini.

Relevan kita merenungi apa yang disampaikan oleh budayawan Radar Panca Dahana, yaitu mengapa demokrasi sekadar menjadi dekorasi, menjadi alat pemuas dahaga kekuasaan, bukan sebagai mekanisme pengabdian dan pengadaban negeri? Satu upaya untuk memperluhur derajat kita sebagai bangsa dan mempertinggi kualitas kita sebagai manusia

*Ditulis tahun 2008.

0 Komentar