 |
| ilustrasi. sumber: edi wahyono.detik.com |
Oleh:
Jumardi Putra*
Pemilihan
anggota legislatif yang baru saja usai masih menyisakan persoalan pelik,
terutama pasca-pengumuman kemenangan. Meski berbagai kalangan berulang kali
menyerukan agar semua pihak menerima hasil dengan dingin, damai, dan elegan, sejarah
politik republik ini menunjukkan bahwa imbauan tersebut sering kali masih
"jauh panggang dari api."
Fenomena
yang paling menyita perhatian—sekaligus memprihatinkan—adalah stres berat yang
menimpa para calon anggota legislatif (caleg). Banyak dari mereka tumbang saat
mendapati kenyataan bahwa perolehan suaranya jauh di bawah harapan.
Gejala
yang muncul beragam mulai dari penyakit fisik seperti hipertensi dan kendala
jantung, hingga gangguan mental yang mengharuskan mereka dirawat di pusat
rehabilitasi. Akar masalahnya serupa yakni salah kaprah dalam menakar antara
harapan dan kenyataan.
Merujuk
pandangan budayawan Radhar Panca Dahana, fenomena "kegilaan" caleg
ini bukan sekadar soal kultur politik yang tidak matang. Lebih dalam dari itu,
praktik demokrasi kita telah menjadi hampir tidak manusiawi. Praktik politik
sekarang perlahan menghancurkan karakter kemanusiaan baik secara individu
maupun kolektif.
Kursi
legislatif yang seharusnya dihormati karena nilai sejarah dan fungsinya, kini
hanya dipandang sebagai instrumen kekuasaan. Jabatan politik diukur semata-mata
sebagai akses menuju sumber daya ekonomi dan sosial, bukan sebagai amanah untuk
pengabdian.
Pada
Pemilu 2009, penerapan sistem suara terbanyak menggantikan nomor urut
menciptakan kompetisi yang sangat sengit. Dengan jumlah kontestan yang
membludak namun kursi yang terbatas, persaingan menjadi terbuka lebar dan
sering kali menghalalkan segala cara—mulai dari yang rasional hingga yang
irasional, seperti meminta bantuan paranormal.
Masalah
kian pelik karena diferensiasi antarcaleg kerap bertumpu pada kekuatan uang.
Demi mengenalkan diri ke masyarakat, banyak caleg yang terjebak dalam skema seperti
berhutang besar-besaran untuk biaya kampanye, kehabisan harta benda saat
pemungutan suara usai dan menanggung beban hutang yang menumpuk saat kalah.
Kondisi
ini tidak hanya menghancurkan mental sang caleg, tetapi juga merusak
ketenteraman rumah tangga dan lingkungan sekitar. Tragedi calon Bupati di Jawa
Timur yang kehilangan kewarasan serta ditinggalkan keluarga setelah
menghabiskan Rp3 miliar menjadi pengingat pahit bagi kita semua.
Melihat
potret buram ini, partai politik memiliki pekerjaan rumah. Parpol
tidak sepatutnya hanya merekrut orang atas dasar popularitas dan kemampuan logistik untuk mengejar kursi semata tanpa melalui
proses kaderisasi yang matang.
Pendidikan politik yang komprehensif adalah kunci
agar caleg memiliki
perencanaan dana kampanye yang terukur dan berimbang, siap secara mental menghadapi
kemenangan maupun kekalahan dan memahami nilai-nilai ideologis jabatan yang
mereka incar.
Jika
proses pendidikan politik di negeri ini berjalan baik, masyarakat tidak akan
lagi disuguhi tontonan elite yang rapuh—kemasan (citra) lebih penting dibanding
isi (subtansi). Sebaliknya, kita akan menemukan pemimpin yang tidak hanya
cerdas secara politik, tetapi juga memiliki kemantapan jiwa, keluasan gagasan,
serta kesantunan yang membuat mereka benar-benar dicintai oleh publik.
*Yogyakarta, 2009.
0 Komentar