Caleg Gila, Potret Buram Demokrasi

ilustrasi. sumber: riaubook.com

Oleh: Jumardi Putra*

Pemilihan umum calon anggota legislatif dan presiden yang baru saja diselenggarakan, masih menyisakan persoalan, terutama setelah diketahui siapa pemenang dan sebaliknya. Imbauan berulangkali disuarakan banyak kalangan, agar pihak yang menang dan kalah dapat menerima hasil dengan hati dingin, damai, dan elegan.

Namun sejarah politik di republik ini menujukkan imbauan dari berbagai kalangan tersebut masih jauh panggang dari api. Bahkan, yang menggelikan adalah stress berat yang menimpa para calon anggota legislatif (caleg), karena mendapati kenyataan perolehan suara mereka jauh di bawah lawan.

Ada caleg yang tiba-tiba jatuh sakit, tekanan darah meninggi, jantung berdetak di luar batas normal atau penyakit fisik lainnya. Ada juga yang kemudian bertingkah laiknya orang gila, bahkan harus dirawat di pusat rehabilitasi mental. Penyebabnya sama, yakni salah kaprah menilai antara harapan dan kenyataan.

Di balik kasus-kasus ‘kegilaan’ para caleg gagal itu, merujuk pandangan budayawan Radar Panca Dahana, bukan saja soal tradisi dan kultur politik yang tidak matang, tetapi juga praktik demokrasi yang hampir tidak manusiawi dan perlahan menghancurkan karakter kemanusiaan baik sebagai individu maupun satuan kolektif.

Hal yang mungkin paling nyata bagi kita adalah bagaimana cara mereka (para caleg), yang berambisi menjadi anggota legislatif memandang peluang atau kekuasaan yang ingin diraih. Prinsip-prinsip ideal yang membuat kursi legislatif dihormati sejarah tidak menjadi cahaya hati para calon pemiliknya. Jabatan seperti itu juga mungkin jabatan politik lainnya, diukur hanya dari kekuatannya sebagai legitimator dan pengakses sumber-sumber kuasa, tidak hanya politis, tetapi juga sosial, ekonomi, dan sebagainya.


Pendidikan Politik

Pemilu 2009 ditentukan melalui sistem suara terbanyak dan bukan berdasarkan nomor urut. Sementara itu, jumlah calon anggota legislatif terlampau banyak, tidak berbanding lurus dengan jumlah kursi yang tersedia. Tentulah persaingan untuk memperoleh jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin terbuka dan dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari hal yang rasional hingga irasional. Tak syak, sebagian caleg berbondong-bondong lari ke dukun atau paranormal.

Ditambah lagi, diferensiasi antara satu dengan caleg lainnya selalu berpijak pada kekuatan uang demi mengenalkan diri ke masyarakat. Hutang sana-sini. Pada akhirnya, uang dan harta habis, sedangkan hutang menumpuk.

Karena itu, kegalauan mental bukan saja akan menggerogoti daya tahan sang caleg, tapi bisa berakibat fatal bagi ketentraman rumah tangga, bahkan warga di sekitarnya. Pasalnya, hutang yang belum dilunasi akan menjadi beban keluarga.

Memandang kondisi yang memperihatinkan ini, partai politik seharusnya memberikan pendidikan politik kepada caleg, agar benar-benar terarah dan berimbang dalam menggunakan dana atau pun materi kampanye lainnya. Masih segar dalam ingatan, karena telah menghabiskan dana tiga milliar untuk keperluan kampanye, salah satu calon Bupati yang gagal menang pada pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur, menjadi gila. Ia pun ditinggalkan anggota keluarga dan sejawatnya.

Potret buram caleg atau pun calon kepala daerah di atas adalah pekerjaan rumah bagi setiap partai politik ke depan, yakni tidak sepatutnya merekrut anggota untuk diikutkan pada sebuah kontestasi politik, baik caleg atapu pilakdal, jika belum melalui proses pendidikan dan kaderisasi yang matang. Adalah kewajiban Parpol untuk memberi pendidikan politik ketimbang hanya memikirkan kursi kekuasaan semata.

Dengan demikian, apabila proses pendidikan politik itu berjalan baik, tidaklah sulit bagi masyarakat menemukan para petinggi caleg (elit) politik tampil tidak hanya dengan kecerdasan politik, tapi juga dengan kemantapan jiwa, keindahan bahasa, keluasan gagasan, sehingga membuat ia ramah, santun, dan dicintai publiknya.

*Ditulis tahun 2009.

0 Komentar