HUT PROV JAMBI KE 66: Apa Pesan Tokoh Jambi 66 Tahun Lalu?

 

Berdirinya Provinsi Jambi

Oleh: Jumardi Putra*

6 Januari 1957, melalui sidang Badan Kongres Rakyat Dambi (BKRD), Jambi diproklamirkan sebagai provinsi. Satu kebulatan tekad dari berbagai elemen masyarakat di Jambi menuju kehendak sejajar dengan saudara-saudara di daerah lain. Sanggupkah Jambi Menjadi Provinsi? itulah pertanyaan penting yang menyeruak dalam sidang maupun kongres sedaerah Jambi dalam rentang 1946 hingga kelak berhasil menjadi Provinsi (merujuk UU Darurat No. 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi).

Berikut keyakinan penuh yang disampaikan oleh para tokoh Jambi pada 9 Januari hingga Februari 1957 terkait perjuangan menuju realisasi provinsi Jambi.


“Timbul Sama Terapung dan Tenggelam Sama Terbenam”  dengan maksud adanya kebersamaan dengan rasa tanggung jawab untuk memperjuangkan Jambi keresidenan menjadi Provinsi Jambi

(Raden Mardjoyo Pamuk, Ketua Gerakan Pembela Provinsi Jambi/GPPD, 9 Januari 1957)


"Kepada Saudara-saudara yang telah ditugaskan untuk menyiapkan segala sesuatu mengenai isi dan bentuk Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi Jambi, agar bekerja segiat mungkin menunaikan tugas yang dipercayakan itu, demi kesalamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Jambi".

(Kolonel A. Husein, Ketua Dewan Banteng, 8 Febuari 1957)


"Rakyat Jambilah atau orang-orang yang berada di Jambilah, utamanya Pemuda-pemuda harus siap sedia menyumbangkan derma baktinya demi menyelamatkan cita-cita rakyat Jambi untuk bangun sejajar dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai saudara-saudara kita di daerah-daerah lain. Sekali Provinsi Tetap Provinsi!".

(H. Hanafie, Ketua Badan Kongres Rakyat Djambi, 8 Februari 1957)


Setelah diresmikan berdirinya otonom Propinsi  Jambi hari ini, mungkin ada orang berpendapat bahwa kita sudah senang-senang. Cita-cita kita telah sampai. Kalau ada orang yang berpendapat demikian, katakanlah pada mereka itu bahwa dengan terbentuknya propinsi ini bukanlah kita bertambah senang, tapi malahan bertambah berat tanggung jawab kita dan cita-cita kita belum tercapai.

Otonom propinsi ini hanyalah sebagai jembatan untuk cita-cita pembangunan dalam segala lapangan guna kesejahteraan rakyat seluruhnya.

Oleh sebab itu, telah terbayang di hadapan kita, sebagaimana beratnya pikulan pemimpin-pemimpin dalam Propinsi ini nanti untuk dapat membuktikan pada rakyat sedaerah ini yakni pembangunan yang nyata dan langsung, yang dapat dirasa dan dapat dilihat mamfaatnya oleh rakyat dalam waktu yang singkat. Untuk dapat mencapai tujuan ini, sudah tentu kita memerlukan syarat mutlak, dan sangat mengharap menjadi perhatian masyarakat dan rakyat seluruhnya.

“SEKALI DIRESMIKAN JAMB1 JADI PROPINSI, SAMPAI DUNIA KIAMAT AKAN TETAP JADI PROPINSI JAMBI.

(Sjamsu Bahrun, Wakil Ketua BKRD Prov. Jambi. (8 Februari 1957).

 

Jambi memasuki sejarah baru dalam bentuk ketatanegaraan status daerah menjadi provinsi. Semoga dengan adanya perkembangan sejarah ini, akan tercapailah apa jang dicita-citakan oleh rakyat Jambi yaitu pembangunan juga seluas-luasnya dalam segala lapangan.

Pembangunan yang nyata inilah yang menjadi impian tiap-tiap orang, tiap daerah dan tiap-tiap pemerintahan sesuai dengan cita-cita proklamasi republik Indonesia 17 Agustus 1945.

(Pengurus Harian Badan Kongres Pemuda Sedaerah Jambi, 8 Februari 1957)


"Mari kita bergandengan tangan dan bahu membahu membangun Daerah kita ini dengan persatuan dan kekuatan yang tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan,  guna perbaikan, kemakmuran dan keadilan kita bersama-sama. Hidup Provinsi Djambi Jang Djaja!".

(Murad Alwi, perwakilan Veteran sedaerah Jambi, 8 Februari 1957)


"Atas nama Rakyat Marga Tanah Sepenggal menyetujui segala tindakan-tindakan Badan Kongres Rakyat Jambi (BKRD) dan berdiri dengan sepenuhnya di belakang BKRD, dan bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.

(Muhammad Syukur, Ketua Rapat Tuo-tuo Cerdik Pandai, 26 Februari 1957)

 

*Penggalan pidato sambutan tokoh Jambi. Sumber: Arsip Badan Kongres Rakyat Daerah (BKRD) Jambi. 

0 Komentar