 |
| Djamin Datuk Bagindo |
Oleh: Jumardi Putra*
Sabtu, 6 Januari 2024 bertepatan hari jadi Provinsi Jambi ke 67, terhitung sejak pembentukan Provinsi Jambi secara de facto pada 6 Januari 1957 dan de jure pada 9 Agustus 1957 merujuk penandatangan Undang-Undang Darurat No. 19 tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi oleh Presiden Soekarno di Denpasar, Bali.
Kendati dejure Provinsi Jambi ditetapkan dengan Undang-undang Darurat nomor 19 tahun 1957 dan selanjutnya UU No 61 tahun 1958, namun dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD), maka tanggal Keputusan BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi.
Dalam rentang 67 tahun itu, Pemerintah Provinsi Jambi telah dipimpin beberapa Gubernur definitif yaitu M. Joesoef Singadekane (1957-1967), R.M. Noer Ahmad Dibrata (1967-1974), Djamaludin Tambunan (1974-1979), Masjchun Sofwan dua periode (1979-1984-1989), Abdurrahman Sayoeti dua periode (1989-1994-1999); Zulkifli Nurdin (1999-2004 dan berlanjut 2005-2010), Hasan Basri Agus (2010-2015); Zumi Zola (2016-2018), Fachrori Umar (2018-2021), dan sekarang Al-Haris (2021-2024).
Namun, dalam perjalanannya, pemerintah daerah Provinsi Jambi pernah dipimpin oleh penjabat Gubernur Jambi yang menggantikan Gubernur petahana, yang sedang cuti kampanye atau dalam masa transisi. Berikut nama-nama penjabat Gubernur Jambi sejak 1957 hingga 2021:
1. Djamin Datuk Bagindo
Pria
kelahiran 31 Januari 1906 ini menjabat sebagai acting Gubernur Jambi pada 1957. Ia merupakan Residen Jambi pada
1954 hingga 1957, menggantikan R Sudono yang menjabat sebagai Residen Jambi
sebelumnya. Tidak hanya itu, pria asal Sumatera Barat (sebelumnya masih
tergabung dalam Sumatera Tengah) ini pernah menjabat sebagai Wali Kota
Bukittinggi, pada periode 1945-1947.
Setelah
melewati pergulatan panjang dimulai 1954 hingga puncaknya pada 6 Januari 1957,
sidang Pleno BKRD pukul 02.00 WIB dengan resmi menetapkan Keresidenan Jambi
menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi yang berhubungan langsung dengan
pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Setakat hal itu,
Jambi membutuhkan seorang penjabat Gubernur.
Pada tanggal
8 Februari 1957, Ketua Dewan Banteng, Letkol Ahmad Husein melantik Residen
Djamin Datuk Bagindo sebagai acting
Gubernur dan H. Hanafi sebagai wakil Acting
Gubernur Provinsi Djambi. Saat itu, ada 11 staff yang membantu kepemimpinan
masa Djamin Datuk Bagindo yakni Nuhan, Rd Hasan Amin, M Adnan Kasim, H. A. Manap,
Salim, Syamsu Bahrun, Kms H. A. Somad, Rd Suhur, Manan, Imron Nungcik dan Abd
Umar yang dikukuhkan dengan SK No. 009/KD/U/L KPTS tertanggal 8 Februari 1957.
Momen
tersebut sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah
Residen Jambi (sekarang Kantor Gubernur Jambi). Meski secara de facto Provinsi Jambi dideklarasikan
pada 6 Januari 1957 dan dilanjutkan pelantikan acting Gubernur pada 8 Februari 1957, barulah secara de jure Provinsi Jambi resmi terbentuk bersamaan dengan terbitnya
Undang-Undang Darurat No. 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera
Barat, Riau dan Jambi yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno di Denpasar,
Bali, pada 9 Agustus 1957. Dengan UU No. 61 tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958, UU
Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Sumatra Tingkat I Sumatera
Barat, Djambi dan Riau. (UU tahun 1957 No. 75) sebagai Undang-undang.
Dalam UU No.
61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 hurup b, bahwa daerah Swatantra Tingkat I
Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swatantra Tingkat II Batanghari,
Merangin, dan Kota Praja Jambi serta Kecamatan-Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah
dan Hilir.
Kelanjutan UU No. 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958, Mendagri Sanoesi Hardjadinata mengangkat dan menetapkan Djamin Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dienst Doend DD Gubernur (residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK Nomor UP/5/8/4). Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi (sekarang gedung BKOW). Djamin Datuk Bagindo Residen Jambi bertugas sebagai acting Gubernur Jambi sampai ditetapkan Gubernur Jambi definitif yakni M. Joesoef Singadekane dimulai 1957 sampai 1967.
2. H. Abdul Manap (1966-1968)
Abdul Manap adalah seorang
birokrat dan politisi. Sebelum dilantik sebagai Pejabat Gubernur periode
1966-1968, ia merupakan salah satu dari sebelas staf acting Gubernur di masa
awal pembentukan Provinsi Jambi pada 1957.
Abdul Manap lahir pada 1908 di Maura Talang, Batangasai (Sarolangun). Ia lulus dari pendidikan dasar pada 1920 dan melanjutkan ke Sekolah Pamong Praja (Gouvernement) pada 1923. Selanjutnya, ia menempuh Sekolah Menteri Polisi selesai pada 1935, sekolah Polisi Jepang di Singapura pada 1942, Sekolah Jepang Tinggi di Padang pada 1944, dan mengikuti pelatihan kemeliteran pegawai sipil pada 1962.
 |
| H. Abdul Manap |
Selain terlibat dalam perang kemerdekaan Indonesia di Jambi, pengalaman Abdul Manap semasa hidup membentang luas dan kaya akan pengalaman karena ia bekerja di beberapa daerah di Provinsi Jambi, sebut saja seperti terlibat mendirikan sekaligus menjadi Ketua Presedium Universitas Jambi (1966-1968) serta berperan dalam pendirian sekaligus menjadi rektor pertama Institut Agama Islam Negeri Al-Djamiah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah (sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin) periode 1966 hingga 1971.
Abdul Manap boleh dikata
orang belatar belakang Melayu Jambi (asal Sarolangun) pertama yang menjabat
Gubernur Jambi. Setelah kepemimpinan singkat H. Abdul Manap berturut-turut
Jambi dipimpin oleh pendatang yaitu R.M. Noer Atmadibrata (Sunda), Djamaludin
Tambunan (Batak/Sumatera Utara) dan Mascjhun Sofwan (Jawa). Menjelang
berakhirnya Orde Baru, Jambi kembali dipimpin oleh orang Melayu Jambi (asal
Jambi Seberang) yakni Drs. H. Abdurrahman Sayoeti yang sebelumnya menjabat
Wakil Gubernur Provinsi Jambi masa Gubernur Mascjhun Sofwan, dan berturut
setelahnya Provinsi Jambi dipimpin oleh Gubernur Zulkifli Nurdin, Hasan Basri
Agus, Fachrori Umar dan sekarang Al Haris.
Profil Abdul Manap selengkapnya dapat dibaca dalam Buku Riwayat Hidup Anggota-Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 1971. Abdul Manap tutup usia pada 28 Maret 1988 di Jakarta dan dimakamkan di Tanah Pilih Pusako Betuah Kota Jambi.
3. Edy Sabara (1979-1980)
Pria kelahiran 17 Februari
1927 di Kendari ini adalah seorang pegawai negeri sipil dan perwira militer
Indonesia. Masa kecilnya banyak dihabiskan di Kendari, sampai menamatkan
sekolah Belanda, setingkat SD.
Setelah menyelesaikan
pendidikannya di Makassar, Eddy bergabung dengan sekelompok pemuda dari
Sulawesi yang berangkat ke Jawa untuk berperang dalam Revolusi Nasional
Indonesia, ketika Kampanye Sulawesi Selatan Raymond Westerling berkecamuk di
Makassar dan sekitarnya. Setelah di Jawa, Sabara bergabung dengan
batalyon di pemerintahan nasionalis, yang sebelumnya tertarik pada militer
karena menonton latihan KNIL saat masih kanak-kanak. Pada tahun 1948, ia
diangkat menjadi letnan satu yang memimpin sebuah kompi cadangan yang
akan dikerahkan ke Sulawesi ketika unitnya diserang dan dilucuti oleh milisi
Komunis selama Peristiwa Madiun. Selama di Jawa, ia juga mendaftar di Akademi
Militer Magelang.
 |
| Mayor Jend. Edy Sabara |
Setelah revolusi, ia memimpin unit-unit di Kodam XIV/Hasanuddin, akhirnya menjadi komandan Resimen Induk Kodam pada tahun 1965. Selama berada di Kodam XIV/Hasanuddin, ia berpartisipasi dalam kampanye melawan pemberontakan Andi Aziz. Dia juga pernah memimpin brigade cadangan selama Operasi Trikora pada tahun 1962.
Selain menjabat sebagai
Gubernur Sulawesi Tenggara (1966-1978), Edy Sabara juga pernah menjabat sebagai
Penjabat Gubernur di empat provinsi lain yaitu Penjabat Gubernur Aceh (1981),
Penjabat Gubernur Kalimantan Tengah (1983–1984), Penjabat Gubernur Jambi
(1979–1980), Penjabat Gubernur Sulawesi Tengah (1980–1981), dan Penjabat
Gubernur Sulawesi Tenggara (1981 - 1982). Tak pelak, lantaran rekam jejak itu,
Edy dikenal oleh wartawan sebagai "spesialis penjabat Gubernur" di
awal 1980-an. Edy Sabara wafat pada 30 September 1995 dengan pangkat pangkat
mayor jenderal dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.
4. Sudarsono Hardjosoekarto (5 Januari- 5 Agustus 2005)
Prof. Dr. Ir. Sudarsono
Hardjosoekarto, S.H., MA lahir Sragen, Jawa Tengah, pada 25 November 1957. Ia
adalah guru besar sosiologi di Universitas Indonesia (dikukuhkan pada 25
Februari 2005). Sudarsono menamatkan pendidikan sarjananya dalam bidang
pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1981 dan menyelesaikai pendidikan pascasarjana serta doktoral di Universitas Tokyo pada 1992. Ia juga
mengenyam pendidikan ilmu hukum tata negara di Sekolah Tinggi Hukum Militer dan
lulus pada 2003.
Sudarsono memulai kariernya
sebagai dosen sosiologi di Universitas Indonesia setelah lulus dari IPB. Ia
juga mengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, Sekolah Staf dan Pimpinan
Administrasi Nasional (Sespanas), dan STIA Lembaga Administrasi Negara
(STIA-LAN). Masih banyak jabatan lain lagi yang diembannya, sebut saja seperti
Kepala Bidang Pengajaran di Sespanas dan staf ahli di STIA-LAN, Kepala Pusat
Pendidikan dan Latihan bidang kepemimpinan di Sespanas pada 1996 sampai 1999.
 |
| Sudarsono Hardjosoekarto |
Karier Sudarsono lantas
berlanjut sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pemerintahan Umum dan Daerah
Departemen Dalam Negeri (Depdagri) (2000-2001), Dirjen Otonomi Daerah
Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (2001-2002), Kepala Badan Pendidikan
dan Pelatihan (Badiklat) Depdagri (2002-2005), Pelaksana Tugas (Plt) Rektor
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Depdagri (2004-2005), dan Dirjen
Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Depdagri.
Pada tanggal 5 Januari 2005,
Sudarsono dilantik menjadi penjabat sementara Gubernur Jambi, menggantikan
Zulkifli Nurdin yang mengundurkan diri untuk mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur. Ia menjabat sebagai penjjabat Gubernur Jambi hinggga 5 Agustus 2005.
Setelah bertugas di
lingkungan birokrasi, ia kembali mengajar di Universitas Indonesia pada tahun
2008 dan menjadi Ketua Departemen Sosiologi FISIP UI. Ia mengakhiri masa
jabatannya sebagai ketua departemen seiring dengan pengangkatannya sebagai
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 18 November 2013.
5. Ir. Irman, M.Si (5 Agustus 2015- 12 Februari 2016)
Pria kelahiran 18 Oktober 1956, di Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, ini adalah seorang birokrat. Irman dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebagai Penjabat Gubernur Jambi pada tanggal 5 Agustus 2015, mengisi jabatan kosong yang ditinggalkan Gubernur sebelumnya Hasan Basri Agus yang habis masa jabatannya. Irman mengisi jabatan tersebut hingga dilantiknya Gubernur definitif hasil Pemilukada yakni Zumi Zola, putra dari Zulkiflin Nurdin, yang dilantik pada 12 Februari 2016.
 |
| Irman |
Sebelum menjadi penjabat Gubernur Jambi, Irman pernah menjabat Dirjen Dukcapil Kemendagri (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) setelah resmi dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi pada tanggal 13 Februari 2012. Setelah itu, ia kemudian dimutasi menjadi Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.
Gelar sarjana S1 Irman diraih dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat. Sedangkan magister bidang ekonomi didapatkannya dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang, Sumatera Selatan, ketika ia bertugas di Pemerintahan Daerah (Pemda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
6. Ir. Restuardy Daud, M.Sc. (26 September – 5 Desember 2020)
Sebelum bertugas sebagai
Pejabat Sementara Gubernur Jambi (2020), Restuardy Daud merupakan Direktur
Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri terhitung mulai 15
Maret 2023. Pria yang akrab disapa Ardy ini dipercaya memegang pelbagai jabatan
penting di Kementerian Dalam Negeri dan pernah ditugaskan menjadi Penjabat
Gubernur Kalimantan Timur pada 2018.
 |
| Restuardy Daud |
Riwayat pendidikannya dimulai dari Sekolah Dasar Eben Haezar (1980), SMP Negeri 1 Manado (1983), SMA Negeri 1 Manado (1986), S1 Fakultas Teknik, Jurusan Sipil (Struktur dan Geoteknik), Universitas Hasanudin, Makassar (1992) dan S2 IDEC Hiroshima University, Jepang (2001). Usai menunaikan tugas sebagai Penjabat sementara Gubernur Jambi, ia dipercaya menjadi sekretaris BNPP (2020-2023) dan selanjutnya menjadi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI (2023-Sekarang).
7. Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si. (18 Februari – 7 Juli 2021)
Perempuan yang akrab disapa
Murni ini lahir pada 30 November 1961 di Kutoarjo, Purworejo. Sarjana S1
diraihnya dari Universitas Lambung Mangkurat dengan gelar manajemen ekonomi
pada 1985, magister studi lingkungan di Universitas Indonesia pada 1995, dan gelar doktor dari Institut
Pertanian Bogor pada 2000.
Murni memulai karirnya di
Kementerian Dalam Negeri setelah lulus dari Universitas Lambung Mangkurat. Ia
mencapai eselon II di kementerian setelah menjadi Direktur Badan Usaha Milik
Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah pada 1 Oktober 2016.
Mulanya ia menjadi Direktur di bawah masa jabatan akting, sebelum dipromosikan
menjadi pemegang jabatan definitif. Selanjutnya, ia dipromosikan ke eselon satu
pada 19 Februari 2019 sebagai staf ahli menteri bidang kemasyarakatan dan
antarlembaga.
 |
| Hari Nurcahaya Murni |
Setelah menjabat sebagai staf
ahli selama setahun, Murni diangkat menjadi Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah pada 27 Juli 2020 di bawah komando Menteri Tito Karnavian. Hari Nur
Cahya Murni dilantik sebagai Penjabat Gubernur Jambi pada tanggal 18 Februari
2021, dan ia menjadi perempuan pertama yang memegang jabatan itu, meskipun
dalam kapasitas sebagai pejabat sementara.
*Kota Jambi, 1 Februari 2024. Data maupun foto para penjabat Gubernur Jambi di atas diolah dari sumber buku dan media.
){kind=link}
0 Komentar