Sastra dan Krisis Kebudayaan

ilustrasi. sumber: winnetnews.com

Oleh: Jumardi Putra*

Negara ini sedang dilanda krisis kebudayaan. Hal itu ditandai terjadi kekosongan agama, filsafat dan susastra dalam berbangsa maupun bernegara. Demikian ungkap budayawan Abdul Hadi WM dalam orasinya pada Kongres Komunitas Sastra Indonesia (KSI) II di Wisma Arga Mulya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Cisarua-Bogor, 22 Maret 2012.

“Peluru” yang dilesatkan oleh Guru Besar Universitas Paramadina itu tepat mengenai jantung persoalan republik ini. Pasalnya, demokrasi kita masih terpukau bentuk dan prosedural-teknikal, kursi kepemimpinan baik nasional maupun lokal diisi para ‘politikus rabun ayam’, korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan jual beli perkara mengakar kuat di hampir semua lembaga negara, budaya dipadati tubuh-tubuh dusta, dangkal dan jauh dari rona budi, ketahanan pangan rentan, dan kedaulatan energi rapuh, serta kesenjangan kaya-miskin menyerupai piramida.

Sebagai pilar keempat demokrasi, merujuk pendapat Agus Sudibyo (Kompas, 2009), matra komodifikasi tanpa batas telah menggurita hingga merobek “selaput” kebebesan media. Tak peduli yang esensial maupun yang artifisial, yang sacred maupun profan, semua disajikan berdasarkan psikologi budaya populer. Itu artinya, pembentukan watak kultural masyarakat melalui media kian tidak ditentukan oleh prinsip kewargaan, tetapi reifikasi terhadap sistem ekonomi dan politik yang dominan.

Keadaan pelik demikian mengingatkan saya pada kritik pedas Neil Postman, sebagaimana dikutip Fred Wibowo dalam bukunya, Menggungat Kebudayaan (2007), saat kehidupan kultural didefinisikan kembali sebagai arus hiburan tanpa henti, bila wacana serius publik, seperti agama, kemanusiaan, ketidakadilan, telah menjadi sebentuk ocehan bayi dan acara televisi menjadi substansi dari agama, maka sebuah negara akan tiba di tepi jurang kematian kebudayaannya.

Dalam pada itu, anggapan masyarakat yang hanya mempercayai bahwa krisis yang terjadi di republik ini tidak lain adalah krisis moneter, keliru! Karena keadaan di atas menunjukkan, Indonesia tengah menghadapi kondisi kebudayaan yang patalogis (sakit), sebagaimana terlukis dalam bait-bait puisi penyair WS. Rendra berikut ini:

O, Indonesia! Ah, Indonesia!

Negara yang kehilangan makna!

Rakyat sudah dirusak tatanan hidupnya

Berarti sudah dirusak dasar peradabannya

Dan akhirnya dirusak pula kemanusiaannya

Maka sekarang negara tinggal menjadi peta

Itu pun peta yang sudah lusuh

Dan hampir sobek pula.

Pendangkalan kehidupan bangsa telah terjadi

Dusta, pencurian, penjarahan, dan kekerasan halal

Manusia sekadar semak belukar

Yang gampang dikacau dan dibakar

Paket-paket pikiran murah dijajakkan

Penalaran amarah yang salah

Mendorong rakyat terbelah-belah

Negara tak mungkin kembali diutuhkan

Tanpa rakyatnya dimanusiakan

Dan manusia tak mungkin menjadi manusia

Tanpa dihidupkan hati nuraninya.

 

Kesusastraan Kita

Karut marut republik ini, sebagaimana disinggung di awal, menuntun Abdul Hadi WM pada pertanyaan serius, bagaimana kesusastraan Indonesia memainkan peran? Masihkah generasi kini gemar mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Bukankah kesusastraan-dalam sejarah republik Indonesia-memiliki peran penting dengan memancangkan pemikiran dan keaksaraan sebagai pijakan untuk merebut kesadaran dalam berbangsa dan bertanah air? Pertanyaan itu, membawa saya pada pengakuan Roeslan Abdul Gani, sebagaimana dikutip Buya Syafii Maarif, “Kita membaca perbandingan yang amat mencolok antara generasi tua dan generasi baru. Generasi Soekarno dan Hatta asyik mengembara dalam dunia Socrates, Plato, Marx, Rever dan banyak yang lain. Pikiran mereka dibanjiri oleh mimpi-mimpi literatur Shakespeare, komposisi Mozart, dan membayangkan sebuah dunia utopis. Generasi baru punya mimpi lain: mengendarai Lamborgini, ditemani oleh lagu-lagu Michael Jackson dan semangatnya marak dengan ekstasi .” (A Fading Dream: The Story of Roeslan Abdulgani and Indonesia, 2003).

Hulu dari persoalan di atas tersebut, dalam pandangan saya, terdapat pada pendidikan sastra di tanah air saat ini. Pertama, kepedulian orang tua dalam mengajarkan bahasa dan sastra kepada anak-anaknya kian memudar. Ambil misal, tradisi mendongeng dari orang tua kepada anak-anaknya semakin terkikis. Dewasa ini, kebiasaan mendongeng telah berganti seiring kehadiran teknologi. Pada saat yang sama, orang tua justru lebih mementingkan pelajaran berhitung dan bahasa asing ketimbang bahasa dan sastra Indonesia. Kedua, ketersediaan guru sastra yang mumpuni di sekolah-sekolah sangat terbatas. Begitu juga pemanfaatan bahan ajar sastra yang belum optimal.

Sementara itu, orientasi pendidikan saat ini menitikberatkan keterampilan teknis, sehingga pengajaran bahasa mengabaikan dimensi kesastraan, seraya memberi perhatian yang berlebihan pada pengajaran tata bahasa dalam disiplin keilmuan dan kejuruan yang spesifik. Ketiga, penelitian Taufik Ismail dalam rentang waktu tujuh tahun (1997-2005) menunjukkan, sastra kurang diperkenalkan pada siswa-siswi hingga mereka menyelesaikan SMA.

Menurut penyair kelahiran Sumatra Barat itu, sebagian besar siswa-siswi di Indonesia berhasil menyelesaikan “nol karya”! Betapa menggenaskan nasib sastra dalam pendidikan kita, apalagi jika dibandingkan dengan Negara-negara lain. 75 Ambil misal, untuk menyebut beberapa, Malaysia menugasi siswanya membaca novel sastra 6 judul, Singapura 6 judul, Brunei 7 judul, Swiss dan Jepang 15 judul, Kanada 16 judul, dan Amerika sekitar 32 judul. Bahkan negara Filipina dan Thailand begitu akrab dengan novel-novel karya Pramoedya Ananta Toer dan karya sastrawan besar dunia lainnya, sedangkan siswa-siswi di Indonesia justru sedikit yang mengenal sosok sastrawan kelahiran Blora-Jawa Tengah itu.

Keempat, rendahnya daya beli masyarakat terhadap buku-buku sastra. Keadaan itu, diperburuk oleh pemerintah yang kurang memperhatikan sastra Indonesia. Jika memedulikan berarti, antara lain, mengatur supaya penerbitan sastra dapat terus berlangsung dan mensubsidi kertas supaya harga buku tidak mahal. Tentu menjadi ganjil, bila penerbitan jumlah buku dalam setahun di Indonesia, negara berpenduduk besar, justru kalah dari Malaysia, Thailand, dan negara lain yang penduduknya lebih sedikit. Kelima, penghargaan sastra Indonesia justru banyak diberikan oleh lembaga-lembaga dari Malaysia, Thailand dan Filipina. Jika ada lembaga di Indonesia yang merasa terpanggil untuk memberikan penghargaan kepada sastra dan seni umumnya, maka itu adalah swasta, untuk menyebut beberapa, seperti Freedom Institute, Khatulistiwa Award, Komunitas Sastra Indonesia (KSI) Award, Buku Pilihan dan Tokoh Sastra Tempo, Kompas, Malam Anugerah Sagang (Pekanbaru), Fetival Krakatau (Lampung), dan Anugerah Gong Betuah (Jambi). Di luar itu, terdapat beragam bentuk penghargaan dan perlombaan karya sastra yang dilakukan secara berkala oleh komunitas sastra di seluruh penjuru tanah air.


Kembali ke Kebulatan Jiwa

Sutan Takdir Alisahbana (STA), pada pembukaan Pertemuan Apresiasi Puncak Penyair ASEAN 1, di Balai Seni Toyabungkah, Danau Batur Bali (1983), mengatakan sejak zaman renaisan, lambat-laun rasionalisma ilmu yang kering dan efisiensi kehidupan ekonomi yang berlandaskan perhitungan untung-rugi maupun perkembangan teknologi yang bersifat materialisma, bertambah lama bertambah 76 berkuasa di zaman kita, sehingga mencapai puncak-puncak kekeringan, kedangkalan, kehilangan tujuan, dan arti kehidupan yang sesungguhnya.

Karena itu, lanjut STA, bangkitnya kegairahan di negeri kita masing-masing maupun dalam dunia yang luas untuk menulis puisi (karya sastra), serta bertukar pikiran dalam segala bentuknya, manusia dapat kembali ke kebulatan jiwa yang penuh dengan kepekaan dan kemesraan menghadapi sesama manusia, alam sekitar maupun kegaiban, dan kekudusan yang melingkupi alam semesta. Akhirnya, merujuk Arifin C. Noor, sebagaimana dikutip St Sunardi dalam tulisannya, Strategi Identifikasi Lewat Seni (2012), mengatakan, “Kalau sastra dijauhi masyarakatnya, apapun sebabnya, bukan saja akan membuat para sastrawan kesepian, tapi juga akan menyebabkan masyarakat kehilangan salah satu alatnya yang utama untuk saling berhubungan dan saling melakukan koreksi. Akibatnya yang paling jauh adalah masyarakat akan merasa kering, kesepian dan bagai mesin-mesin.”

* Tulisan ini pertama kali terbit di Koran Tribun Jambi, 02/04/2012. Tulisan ini sudah mengalami perbaikan dan penambahan.

0 Komentar