 |
| ilustrasi. sumber: kompas.id. |
Oleh: Jumardi Putra*
……kosongnya 'isi kepala' dan hilangnya kompas dalam bekerja. Yang tersisa hanyalah etalase harta dengan harga selangit, yang kerap dipamerkan di media sosial, namun gagal menyembunyikan kemiskinan nurani di dalamnya.
Peristiwa penjarahan rumah sejumlah anggota DPR RI seperti Ahmad Sahroini, Uya Kuya dan Eko Patrio di Jakarta oleh massa tak dikenal baru-baru ini menyisakan sebuah ironi yang getir. Di balik pagar tinggi dan pintu-pintu yang didobrak paksa, publik tidak hanya melihat hilangnya rasa aman, tetapi juga mendapati sebuah pemandangan yang mengusik nalar: tidak ditemukannya buku bacaan di kediaman orang-orang terpandang itu.
Yang
terpampang justru deretan kendaraan dan barang mewah dengan harga yang sanggup
membuat masyarakat di akar rumput mengelus dada. Kalaupun ada satu atau dua
buku, keberadaannya tenggelam di bawah bayang-bayang barang branded yang membelalakkan
mata—seperti sebuah jam tangan politisi yang kabarnya seharga Rp11 miliar.
Angka yang fantastis, bukan? Sulit untuk tidak membayangkan betapa kayanya gizi
intelektual masyarakat jika uang sebesar itu dialihkan untuk membeli buku-buku
bermutu bagi konstituen di daerah pemilihan mereka.
Ketiadaan
buku di rumah para politisi yang juga pembuat peraturan perundang-undangan ini memicu
kegelisahan, bahkan cibiran netizen. Publik pun bertanya-tanya: tanpa asupan
literasi, dengan cara apa mereka menunaikan mandat sebagai wakil rakyat?
Bagaimana mereka membedah anggaran, menyusun undang-undang, dan mengawasi
jalannya negara jika "nutrisi" pengetahuan tak pernah hadir di ruang
privat mereka?
Fenomena ini kontras dengan apa yang terlihat di kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga sempat menjadi sasaran ratusan massa. Di sana, buku-buku begitu mudah dijumpai, meski bagi para penjarah, tumpukan ilmu itu mungkin tak lebih menarik daripada barang materi. Penjarahan memang tindakan kriminal yang tidak bisa dibenarkan, namun peristiwa ini menjadi "X-ray" yang memperlihatkan isi kepala para pemimpin kita.
 |
| Rumah Uya Kuya, salah satu pejabat yang dijarah massa. Foto: ntv/inews.id |
Kita memang berada di era digital di mana buku tak lagi melulu dalam bentuk fisik. Namun, para politisi kita umumnya tumbuh di "generasi kertas". Seharusnya, buku menjadi mitra setia dalam menjalankan tugas kedewanan. Baik itu buku fisik maupun e-book, substansinya tetap sama: kompas bagi nurani dan kecerdasan dalam mengambil kebijakan yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.
Saya kerap bernostalgia, membayangkan para wakil rakyat kita memiliki gairah yang sama dengan para Founding Fathers. Lihatlah Tjokroaminoto, Soekarno, Hatta, Haji Agus Salim, hingga Buya Hamka dan Soedjatmoko. Bagi mereka, buku adalah senjata sekaligus kawan dalam sunyi perjuangan. Buku bukan sekadar wacana, melainkan kompas untuk memahami seluk-beluk keadilan dan kemanusiaan.
Hari ini,
zaman telah berubah. Akses pengetahuan terbuka lebar, namun mirisnya, toko buku
justru satu per satu gulung tikar, digilas gegap gempita media sosial. Di sana,
batas antara opini dan gosip kian kabur; ulasan berganti dengan sumpah serapah,
dan analisis kritis kalah cepat oleh jemari yang membagikan hoaks.
Kecintaan
terhadap pengetahuan semestinya menjadi napas bagi setiap pejabat publik.
Dengan mengakrabi buku, kerja-kerja politik mereka akan memiliki warna dan arah
yang jelas demi meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Harapannya sederhana
namun mendalam: mulailah dari rumah. Jadikan buku sebagai teman sehari-hari,
ciptakan lingkungan pembelajar dari lingkaran terkecil, lalu biarkan ia
menjalar ke masyarakat luas.
Lebih jauh
lagi, kita merindukan para wakil rakyat yang menggunakan wewenang dan dana
aspirasinya untuk mendirikan rumah-rumah baca di daerah. Dengan cara inilah,
konstituen di akar rumput akan bertransformasi menjadi insan politik yang
tercerahkan—yang kelak akan melahirkan generasi wakil rakyat baru yang tidak
hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas yang lahir dari kedalaman ilmu.
*Kota Jambi, 7 September 2025.
0 Komentar