Jambi EMAS Minus Kebudayaan

Jembatan Gentala Arasy, Jambi.

Oleh: Jumardi Putra*

“Pasar memang sudah memberikan banyak pengalaman baru tentang kemanusiaan, akan tetapi, kini orang mulai gelisah dengan efek dari hasil temuan-temuan yang dulu pernah membanggakan. Bisakah kita keluar dari pasar?” (St. Sunardi)

Dewasa ini, kata pertumbuhan, mengejar ketertinggalan dan mewujudkan impian bersama adalah simpul-simpul rasionalitas pembangunan, yang tanpa ada turut campur masyarakat di dalamnya, memuluskan program-program mercusuar pemerintah daerah dalam berbagai bentuk pembangunan infrastruktur fisik di wilayahnya. Keadaan demikian, turut mewarnai Bumi Pucuk Jambi Sembilan Lurah dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebut saja mega proyek Jambi EMAS (Ekonomi Maju, Aman dan Sejahtera) yang menelan trilliunan rupiah itu, antara lain perbaikan trotoar kantor Gubernur Jambi, Tugu dan Perpustakaan Pers, Jembatan Pedestarian dan menara Gentala Arasy, serta Jambi Bisnis Center (JBC), Shoping Centre dan Hotel.

Sejatinya, di balik akselerasi pembangunan itu, menyembul persoalan mendasar, yaitu terabainya wilayah pengembangan pembangunan kebudayaan, seperti pengembangan nilai luhur bersama, penguatan karakter sosial-budaya serta pembangunan mental spiritual dan afeksi sosial. Bahkan, dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jambi periode 2010-2015, prioritas pembangunan sosial budaya di bawah kepemimpinan HBA-Fachrori, berganti “keriuhan” dengan pengembangan infrastruktur melalui pembangunan fisik-material.

Pada saat yang sama, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang menjadi penerjemah dua kementerian teknis: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (rujukan program kebudayaan) serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (acuan program pariwisata), gagal menerjemahkan program prioritas pengembangan dan pembangunan kebudayaan ke dalam program-program konkret dan berkelanjutan, yaitu 1) pembangunan karakter bangsa melalui kebudayaan, 2) pelestarian warisan budaya (pelindungan, pengembangan dan pemafaatan, dan 3) penguatan diplomasi budaya.

Saya mencatat, ada dua permasalahan besar dari Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Pertama, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi kurang tepat dalam mendesain renstra. Tarikan dalam rancangan awal renstra mereka mengarah jauh ke substansi pariwisata daripada kebudayaan. Kedua, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi menerjemahkan substansi kebudayaan dengan cara mereduksinya menjadi sebatas komoditas pariwisata. Salah satu buktinya adalah rumusan visi pada renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Bunyinya: “Terwujudnya Jambi sebagai daerah tujuan wisata yang mampu meningkatkan perekonomian daerah berbasis keragaman budaya dan kekayaan alam,” dengan garis besar sasaran 1) meningkatnya kunjungan wisatawan; 2) meningkatkan komoditas pariwisata yang berbasis keragaman budaya daerah; 3) meningkatnya kapasitas SDM bidang kebudayaaan dan pariwisata.

Tidak mengherankan bila muncul keganjilan dalam melihat catatan prestasi kerja pemerintah di bidang kebudayaan, yang antara lain berisi: jumlah pengunjung museum, jumlah wisatawan domestik dan mancanegara, jumlah situs, jumlah rumah makan, hotel, biro perjalanan pariwisata, produksi dan penonton teater, atau sebaran kantong-kantong kesenian. Kebudayaan pun tertinggal melulu sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau hitungan statistik belaka. Pertanyaannya, dari mana rumusan tentang pengembangan pembangunan kebudayaan bisa diambil? Jawabannya seharusnya dari renstra Dinas Pendidikan. Sebab, SKPD ini yang menjadi penerjemah langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lantas, bagaimana substansi kebudayaan melalui internalisasi nilai untuk membentuk jati diri dan kepribadian masyarakat tersebut dilakukan? Tidak ada desain konkret dalam rencana pembangunan lima tahun yang berjalan ini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak menyentuhnya. Dinas pendidikan juga abai terhadap substansi ini. Tarikan renstra Dinas Pendidikan pun lebih kuat ke pendidikan persekolahan alias pendidikan formal. Padahal, para sarjana dari berbagai disiplin ilmu melalui berbagai forum ilmiah mengatakan Jambi memiliki keragaman budaya sekaligus menyimpan sejarah yang panjang.

Ambil misal, hasil penelitian profesor Jhon. N. Miksic dari Departemen Studi Asia Tenggara, Universitas Nasional Singapura (NUS) menyebutkan, kumpulan manusia dari berbagai daerah bahkan negara luar telah menghuni wilayah ini sejak lama. Gambaran menyeluruh itu dapat disimak dalam masa awal perkotaan Jambi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, dalam hal hubungan regional dan internasional di masa lalu dan potensi pengembangan di masa kini maupun mendatang.

Beranjak dari keadaan di atas, saya menilai penguatan kapasitas pengembangan pembangunan kebudayaan itu harus diposisikan sebagai satu paket utuh pembangunan Jambi bersama pengembangan infrastruktur lainnya yang terus berjalan. Dengan begitu, pembangunan Jambi bisa lebih berimbang, antara pengembangan kapasitas infrastruktur dan pengembangan pembangunan kebudayaan.

Pertama, sisi fisik. Sisi ini lebih menekankan pada pembangunan struktur dan infrastruktur sosial-budaya-ekonomi-politik. Kedua, sisi psikis. Pembangunan sisi ini memperkuat basis kebudayaan warga (mental dan jati diri masyarakat) untuk mengimbangi keberhasilan-keberhasilan fisik-material itu. Namun, patut dicatat, bila wilayah pengembangan pembangunan kebudayaan itu tidak didesain konkret, program pembangunan sebaik apa pun akan sulit untuk menemukan kanalisasinya. Atau bahkan menimbulkan ketidakseimbangan baru.

Hal itu menjelaskan, Jambi EMAS tidak bisa terus tumbuh di bawah komando pembangunan ekonomi yang mensakralkan kata “pertumbuhan” sehingga mengeksploitasi sumber daya alam, seperti menggali lebih banyak batu bara, menanam lebih luas kelapa sawit, karet atau mengisap lebih dalam minyak dan gas. Karena yang terjadi adalah pengrusakan lingkungan yang berkelanjutan, sehingga memicu terjadinya bencana hidrometeorologi: banjir, tanah longsor, kekeringan, dan malapetaka lainnya bagi kehidupan umat manusia ke depan.

Dalam pada itu, budayawan Radar Panca Dahana dengan baik mengingatkan, “Adagium klasik bagi pemerintahan negara-negara ketiga (berkembang), lebih dulu ekonomi cukup sebelum hidup (kebudayaan) cukup, sekian lama sudah menjadi jebakan yang memerangkap kita berkali-kali dalam krisis. Walau sebenarnya, realitas hidup berbudaya kita yang cukup panjang telah sangat banyak mengajarkan: kebahagian–juga sebagai akhir dari perjuangan ekonomi, di antaranya-tidaklah semata karena limpahan harta.”

Akhirnya, demi keberlangsungan masyarakat Jambi untuk waktu yang tidak ditentukan, penguatan wilayah pengembangan pembangunan kebudayaan tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena inti dari proses kebudayaan itu, kata filusuf Driyarkara adalah humanisasi, yaitu kerja-kerja peradaban yang semakin menciptakan kondisi hidup bersama semakin manusiawi, menyejahterakan satu sama lain, karena saling mengembangkan kemanusiaan sesama dan dirinya. Dengan begitu, masyarakat tidak mudah terjerumus ke dalam lubang hitam budaya modern, “terlihat seperti gelembung sabun, yang meski indah, tapi tidak berisi.”

*Tulisan ini terbit pertama kali di koran Jambi Today (2014).

0 Komentar