Kabut Asap dan Ekonomi Tunabudaya

Ikon Provinsi Jambi: Jembatan Gentala Tertutup Asap
Oleh: Jumardi Putra*

Beberapa hari lalu saya menghadiri majelis sastra di sebuah hotel ternama di Kota Jambi. Perhelatan kaliber regional itu ditaja Kantor Bahasa Jambi dan diikuti seluruh delegasi Kantor/Balai Bahasa se-Svarnnadvipa (untuk menyebut julukan pulau Sumatera).

Diakui oleh penyelenggara, pekan sastra kali ini menyembulkan rasa haru sekaligus menguras tenaga. Apa pasal? Kabut asap yang semakin pekat tidak menyurutkan niat masing-masing utusan Kantor/Balai Bahasa se-Sumatera datang ke Tanah Pilih Pesako Betuah, Kota Jambi. Faktanya, tersebab penerbangan lumpuh, hingga detik-detik pembukaan, sebagian dari utusan masih dalam perjalanan melalui jalur darat menuju lokasi acara.

Laiaknya majelis sastra (dalam pengertian kebudayaan), kabut asap hadir sebagai fakta imajis-metaforis. Apa sebab? Memasuki “kabut asap”, tidak selalu berarti memasuki sebuah kawasan hutan atau lahan gambut yang terbakar secara faktual. Orang bisa saja hanya masuk ke hutan atau pun lahan terbakar, melihat secara kasatmata bagaimana si jago merah melahap begitu cepat, tetapi ruang kabut asap itu tetap bertapal-batas baginya.

Itu berarti, memasuki ruang kabut asap adalah untuk sejenak meninggalkan dunia di luarnya, lalu “meleburkan diri” sekaligus berkeakraban dalam peristiwa yang dibingkai sebagai kebakaran hutan dan lahan, serta membiarkan diri menjelma ke dalam apa yang dilihat. Hanya dengan cara itu, kita dibuat melihat sekaligus mendengar jeritan atau pun kegetiran dalam tafsir yang tidak tunggal.

Dalam makna lain, “kabut asap” menampung atau sebaliknya memberi ruang lebih luas berlangsungnya geliat pemikiran yang kritis, satiris, multidimensi, reflektif sekaligus mencerahkan, terutama seputar mitos (untuk menyebut perangkap) kemajuan yang terinstitusionalisasi dalam pembangunisme dewasa ini.

Bedanya, di sini kemajuan tidak lagi ditilik dalam pendekatan “ekonometrik” melainkan dalam perspektif yang katakanlah masuk wilayah social and humanities, sebuah kategori yang bisa kita jumpai dalam pemikiran-pemikiran berdimensi kebudayaan.

Sayangnya, tanpa bermaksud menafikan akibat yang ditimbulkan kabut asap, sebagaimana hampir dua bulan ini menyelimuti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan beberapa daerah di provinsi Kalimantan Tengah, sedari awal majelis sastra itu dibentang, asap melulu dipercakap-pantunkan ala pelanta-an (untuk menyebut sekadar kulit luar), seperti ISPU, ISPA, petani gagal panen, sekolah libur, penerbangan lumpuh, dan fakta lain menyertai El-Nino yang panjang. Singkat kata, percakapan itu menjadi dangkal dikarenakan hanya memandangnya secara parsial melalui ekonomi, kesehatan, politik, dan khususnya, kerja birokrasi.

Muncul sebuah pertanyaan (kalau bukan kegelisahan), masihkah kita terus tumbuh hanya dengan menggali banyak batu bara, menanam ribuan hektar kelapa sawit, mengeruk tambang di kali-kali, dan mengisap gas dan minyak.

Saat bersamaan, pencemaran lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam telah menjadi sumber bencana bagi kita saat ini. Selanjutnya, hidup selaras dengan alam dalam kesederhanaan alam dilabeli sebagai keudikan yang mesti ditinggalkan.

Lalu jalan mana yang dapat kita tempuh untuk kebaikan yang berkemajuan di masa mendatang? Saya jadi teringat penggalan puisi Ook Nugroho (2009), Kami akan pergi/Kembali pada sungai/Sebab mereka paham/Arah ke muara. Maka, mengacu pada kata “muara”, di situlah kebudayaan (gugusan ide/norma/nilai-nilai, etika, dan estetika) yang menjadi basis bagi kerja-kerja penyelenggaraan substansi demokrasi dalam berkeseharian, bernegara dan berbangsa, yakni-pinjam ungkapan Radhar Panca Dahana-sebagai proses pengabdian dan pengadaban negeri.

Kapan usaha itu membuahkan hasil? Tak ada peradaban yang dibangun dalam satu malam. Tak ada perjuangan menuju kemandirian bangsa yang dipersingkat oleh sebuah rezim. Tak ada yang instan. Semua mesti direncanakan dan diagendakan. Atau dalam ungkapan filsuf-cum-novelis Prancis, Albert Camus, “kehidupan adalah hasil penjumlahan dari semua yang kita pilih”.

Mengutip pemikiran profesor Mudji Sutrisno (2009), “kita perlu menyusun strategi kebudayaan yang di dalamnya memuat visi perubahan dan arah perkembangan budaya yang mau dirancang, dipetakan, dan dibuat langkah-langkah pencapaian ke depan agar proses budaya [berlangsung] dengan saling menghormati antarmanusia dalam perbedaan dan keragaman kearifan-kearifannya menuju transformasi budaya yang beradab”.

Setakat hal itu, meminjam strategi kebudayaan ala pemikiran Van Peursen (1988), kebudayaan tak perlu lagi terkungkung pada definisi dan aktivitas teoretis, yang kita tahu telah beranak-pinak (untuk menyebut banyak). Artinya, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah pengertian kebudayaan itu, tetapi apa yang dapat kita perbuat dengan kebudayaan (sebagai kata kerja), dan hal itu berarti kita secara aktif, baik sebagai indvidu maupun kolektif, entah bersifat regulatif atau sistemik, bila didasarkan pada basis “norma/nilai-nilai, etika, dan estetika, diharapkan dapat mencari jalan baru untuk mencapai ruang-ruang aktualisasi yang berkeadaban.

Alih-alih mendorong kerja-kerja strategis-kongkrit untuk kebudayaan, paradigma ekonomi-isme dewasa ini turut memperparah semua kecendrungan yang ada dalam masyarakat modern kita. Manusia sebagai homo-humanus telah diredusir, sudah dilokalisir di wilayah satu dengan wilayah lainnya oleh kuasa dominan homo-economicus.

Imbasnya, manusia hanyut dalam arus deras fenomena yang disebut sosiolog Frank Furedi sebagai ‘the cult of philistinism’, pemujaan terhadap budaya kedangkalan oleh perhatian yang berlebihan terhadap daya tarik material dan praktis, ketimbang memberi perhatian serius terhadap interes-interes yang bernilai (kedalaman). Dengan kata lain, pragmatisme seakan menjadi fitrah baru dalam kemanusiaan kita, menjadi adab baru yang tak terelakkan.

Dalam beberapa kasus, situasi kejiwaan itu mengingatkan kita pada sajak almarhum Subagio Sastrowardoyo yang berjudul Sodom dan Gomorrha (Shimponi, 1957), berbunyi, “Tuhan/tertimbun/di balik surat pajak/berita politik/pembagian untung/dan keluh tangga kurang air.” Ungkapan metaforis itu, jika dikonversi ke dalam bahasa sehari-hari berubah menjadi, “Tuhan telah dilupakan manusia karena kesibukan-kesibukan duniawi.”

Keadaan semacam itu, menurut penggembala batin kehidupan, Cak Nun (2006), yang kita butuh sekarang adalah pemotret budaya dalam pengertian komprehensif. Yakni pada diri seseorang diperlukan peran intelektual, estetikus, dan spiritual. Demikian juga kaum etikus, atau agamawan. Pendek kata, kros dialektika antara satu sama lain akan menghasilkan jepretan (untuk menyebut ijtihad pemikiran) yang komprehensif-holistik.

Akan tiba satu waktu di mana kita harus menjawab, akhirnya, sebelum alam hancur lebur, sebagaimana terpapar di seantero imajinasi, kita telah cukup mengukur hidup dengan ekonomi-isme yang ditandai-merujuk Barthes- kegilaan pada ‘mitos’ kemajuan (baca: kemewahan) yang, sejatinya bak gelembung sabun yang indah, tapi tak berisi (untuk menyebut palsu dan ilusif).

Apatahlagi, mencermati isi televisi, koran, majalah-majalah desain dan gaya hidup dewasa ini, akan membuat kita mengerti, betapa tunggang-langgangnya ekonomi-isme yang kita jalani sehari-hari dari masalah sebagian besar masyarakat kita, seperti banjir, tanah longsor, kerusakan hutan, polusi udara, kelangkaan air bersih, kekeringan, dan kepunahan jenis flora dan fauna.

Akhirnya, kabut asap saat ini seolah merupakan tamsilan dari apa yang pernah dikatakan “kuncen” kebudayaan Radhar Panca Dahana, “adagium klasik bagi pemerintahan negara-negara ketiga (berkembang), lebih dulu ekonomi cukup sebelum hidup (kebudayaan) cukup, sekian lama sudah menjadi jebakan yang memerangkap kita berkali-kali dalam krisis. Walau sebenarnya, realitas hidup berbudaya kita yang cukup panjang telah sangat banyak mengajarkan: kebahagian–juga sebagai akhir dari perjuangan ekonomi, di antaranya-tidaklah semata karena limpahan harta”. 

*Tulisan ini terbit pertama kali di Jambi Independent pada 4 Oktober 2015.

0 Komentar