Karena Republik Ini Tidak Untuk Segelintir Orang

ilustrasi

Oleh: Jumardi Putra*

“Civilizations die from suicide, not by murder”. (Arnold J. Toynbee)

Praktik politik di negeri ini bagai kerumuman orang-orang di pasar. Transaksi antar partai maupun elit politik diwarnai “kegaduhan”. Para caleg maupun kandidat presiden-wakil terperangkap dalam sangkar virtual. Di ruang terbuka, janji-janji “serumpun padi” berhenti pada simbol-simbol umum yang dikemas begitu rupa sehingga menjadi seolah-olah program. Padahal, hakikat simbol baluran itu tak lebih dari sekadar tebaran slogan.

Saat yang sama, di tengah-tengah kesengsaraan kaum miskin, di puncak piramida kita melihat banyak pula yang hidup dalam kebahagiaan tanpa batas. Setidaknya, dominasi kaum superkaya itu tercermin dalam data penguasaan dana simpanan di perbankan. Dari sekitar Rp. 1.380 trilliun dana pihak ketiga di bank pada akhir Juli 2007, 80 persen dikuasai hanya oleh 1, 82 persen pemegang rekening. Itu berarti dari 80, 3 juta pemegang rekening di bank, 1, 47 menguasai 80 persen dana simpanan (www.investorindonesia.com).

Parahnya lagi, turbulensi kejiwaan keluarga miskin sekadar menjadi komiditi di televisi dan acara berbungkus sosial lainnya. Bagaimana dengan “mitos” desentralisasi, antitesa sentralisasi, yang diyakini mempercepat dan memeratakan kesejahteraan? Tampaknya mitos tersebut perlu kita kritisi ulang. Apa pasal? Telah lahir raja-raja baru dari Sabang sampai Merauke, yang justru melumpuhkan prinsip demokrasi substansial. Sebut saja praktik korupsi pemerintah daerah dewasa ini membuat kita mengurut dada. Kementerian Dalam Negeri menyebutkan sejak tahun 2004 sampai Februari 2013 terdapat 291 kepala daerah, baik Gubernur/Bupati/Wali Kota terjerat kasus korupsi.

Selain kepala daerah, angka korupsi juga merangkak naik di kalangan politisi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun anggota DPRD Kabupaten/Kota tercatat sebanyak 431 orang dan DPRD Provinsi terhitung 2.545 orang. Tentu jumlah di atas diprediksi terus membengkak di tahun-tahun mendatang, sebagaimana laporan Transparancy International yang menyebutkan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) Indonesia tahun 2013 berada di urutan 32 dengan perolehan ranking 114 di dunia dan 26 di Benua Asia.

Negara lain, yang notabene mendapat kemerdekaan (de jure) semasa atau setelah Indonesia, justru berhasil keluar dari kemelut keterbelakangan, baik secara ekonomi maupun pendidikan. Tak berlebihan, bila Komarudin Hidayat mengibaratkan negeri ini bagai pasien rumah sakit: “Di saat negara-negara tetangga sudah keluar menjalani rawat jalan, bahkan sebagian sudah sembuh dari “wabah krisis ekonomi”, tetapi kita masih telentang di ruang ICU atau Unit Gawat Darurat.”

Keadaan demikian mengingatkan saya pada ucapan filusuf, penyair, dan sejarawan Johann Christoph Friedrich von Schiller, “Eine Grosse Epochas Jahrhundert geboren, Aber der grosse moment findet ein kleines Geschlecht” (Abadnya abad besar yang melahirkan zaman besar, tetapi momen sebesar ini hanya mendapatkan manusia kerdil). Mungkin pengibaratan di atas terlalu tajam, tetapi begitulah keadaan pasca reformasi di republik ini. Terbukti, betapa pun kalkulasi ekonomi yang disampaikan oleh pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan investasi, yang mengalami perbaikan, tetapi pelaku usaha kecil dan masyarakat sipil umumnya merasa tidak merasakan langsung dampaknya.

Oleh sebab itu, Pemilu Presiden 2014 yang sudah depan mata ini memunculkan pertanyaan, akankah kita sebagai bangsa punya kemampuan belajar terhadap pelbagai kegagalan pemerintahan sebelumnya? Jika Pemilu kali ini tidak menghasilkan kepemimpinan yang memiliki visi jauh ke depan, jujur, bersih, solid, dan keras bekerja, tentu pekerjaan rumah yang sangat berat itu sulit dipikul lagi. Itu artinya, masing-masing kita menaruh harapan besar, Pemilu kali ini dapat menampilkan kepemimpinan nasional, sebagaimana digambarkan budayawan Mohammad Sobari (2006) berikut ini, “Pemimpin yang bisa membangun kepercayaan seluruh rakyatnya, bahwa Indonesiaku bukan hanya milikku, melainkan juga Indonesiamu, milikmu. Indonesiaku pelan-pelan kita dirikan di atas impian-impian dan aspirasi kultural yang sangat beragam, penuh variasi, penuh nuansa, dan membuat kita kaya bagaikan taman bunga yang semarak dan harum dalam benak dan alam ideal kita.”

Selanjutnya, rakyat sendiri harus mampu menunjukkan dirinya sebagai masyarakat yang tidak gampang terpukau oleh retorika politik kaum politisi atau pun partai yang hanya memperdagangkan janji-janji kosong. Kenapa hal itu menjadi penting? Agar penyelenggara pemilu (KPU) atau pun lembaga survei tidak hanya menjadi kalkulator bagi partisipasi warga. Dengan kata lain, kita tidak mau, suara rakyat, untuk lima tahun periode kekuasaan, digunakan para elit yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya.

Akhirnya, relevan kita merujuk refleksi budayawan Radhar Panca Dahana (2013) berikut ini, “Wahai saudara-saudara pemegang kuasa dan kebijakan, jadilah juga penguasa kebajikan, jadi tuntunan dan acuan, jadi otoritas yang membanggakan, di mana pundak Anda sudah kami perkuat dengan seluruh sumber daya yang kami miliki, agar kami bisa bersandar saat kami butuh bimbingan dan semangat. Dan, di situlah saatnya kita bersama. Bekerja sama, tidak untuk kita saja, tapi juga untuk anak, cucu, buyut yang lahir dari rahim kebangsaan kita.

* Tulisan ini terbit pertama kali di portal LPM ARENA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 (lpmarena.com).

0 Komentar