Berdikari Bukan Sebatas Terminologi

ilustrasi. sumber: mengeja.id.

Oleh: Jumardi Putra*

Apa sebenarnya saripati dari terminologi berdikari? Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, adalah orator ulung yang menggelorakan istilah tersebut di tengah perjuangan rakyat melawan penjajahan kolonial Belanda (baca: kapitalisme) saat itu.

 

Tak hanya Soekarno, Tan Malaka pun menegaskan kemerdekaan 100% bakal terwujud manakala semua sektor strategis dalam bernegara dan berbangsa, seperti merdeka atas tanah, air, dan udara berada di tangan sendiri. Pendeknya, berdikari dalam ranah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan merupakan syarat mutlak untuk berkedaulatan dalam makna yang sesungguhnya.

 

Menjadi soal, di tengah remuknya ekonomi bangsa Indonesia, lantaran terkena terpaan resesi ekonomi global akhir-akhir ini, sepertinya istilah di atas kian sepi dari keributan para akademisi, apatahlagi politisi.

 

Di tengah kondisi ekonomi yang pelik, pemerintah harus berpikir besar dan bertindak cepat dan tepat agar bangsa ini bisa bangkit dari keterpurukan yang tidak berkesudahan.

 

Sedari bersama, pendidikan adalah landasan pacu (to build nation) untuk melahirkan generasi-generasi masa depan. Pertanian adalah lahan strategis sekaligus laku kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia. Nelayan pun sama, merupakan ruh dari negara yang dilahirkan dari rahim kepulauan. Apakah ketiga sektor tersebut telah benar-benar menjadikan pemerintah menentukan skala prioritas untuk segera diejawantahkan.

 

Saat bersamaan, masyarakat sudah bekerja pontang-panting untuk sekadar bertahan hidup, tetapi tetap saja dibayang-bayangi hantu kemiskinan. Apa yang salah dari mereka, bukankah mereka sudah berusaha berdikari?

 

Istilah berdikari selama ini cenderung ekslusif, disebabkan tidak diposisikan di atas pijakan kebutuhan seluruh masyarakat tentang kedaulatan dalam segala hal, serta tidak juga tercermin dalam banyak kebijakan publik. Berdikari hanya dimaknai sebagai sikap aktif warga negara untuk mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri guna memenuhi kebutuhan hidup. Lalu di mana keberadaan negara sebagai lembaga yang diamanahi oleh konstitusi untuk menciptakan masyarakat yang berdikari?

 

Sudah saatnya berdikari dipindahtanggungjawabkan kepada negara (pusat) serta pemerintah daerah untuk meraih kedaulatan dalam makna yang sesungguhnya. Ketika negara mampu membangun sektor strategis untuk bangkit, seperti pendidikan, pertanian, kelautan serta supremasi hukum, maka realisasi dari istilah berdikari dapat dipahami sekaligus dirasakan oleh seluruh masyarakat di seantero negeri ini.

 

Dengan demikian, berdikari bukan sebatas terminologi, tapi ia merupakan pandangan sekaligus sikap berkehidupan dalam bernegara dan berbangsa untuk merebut kedaulatan. Berdikari adalah harga diri sebuah bangsa di mata bangsa lain. Lalu, sudahkah para pejabat di negeri ini bersungguh-sungguh mewujudkan hakikat berdikari? Entahlah!

 

*Oretan lama. Sayang dibuang :)

0 Komentar