 |
| ilustrasi |
Oleh: Jumardi Putra*
Setiap tanggal 9 Februari, insan pers tanah air merayakan
Hari Pers Nasional (HPN). Saat ini, narasi mengenai "senjakala media"
telah bergeser; pembicaraan tidak lagi sekadar soal transisi dari media cetak
ke platform digital, melainkan tentang pertarungan mempertahankan
relevansi jurnalisme di hadapan disrupsi kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).
Pola akses dan konsumsi informasi masyarakat telah berubah
total. Generasi Z dan Alpha, misalnya, hampir tidak pernah lagi menyentuh surat
kabar, bahkan antusiasme mereka terhadap berita televisi kian memudar. Sebagai
generasi native digital, mereka lebih akrab dengan informasi dari media
daring dan jejaring sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Fakta
pahitnya, mereka sering kali lebih memercayai konten viral atau opini
pemengaruh (influencer) daripada mendalami laporan komprehensif dari
media arus utama.
Perubahan perilaku ini memicu pertanyaan yaitu sejauh mana
jurnalis mampu bertahan ketika platform digital dan layanan AI mulai
mendominasi distribusi informasi hingga ke bilik perpesanan pribadi warga tanpa
jeda waktu? Fenomena zero-click—di mana pengguna mendapatkan ringkasan
berita langsung di mesin pencari tanpa perlu mengunjungi situs sumber—telah
memangkas trafik media secara signifikan. Di satu sisi kita merayakan pers
sebagai "pilar demokrasi", namun di sisi lain, ekosistem ekonomi
media sedang sekarat akibat ketergantungan pada algoritma global yang jarang
berpihak pada jurnalisme berkualitas.
Kondisi ini menempatkan jurnalis pada persimpangan jalan
yang terjal. Berita yang digali dengan riset mendalam kini harus bersaing ketat
dengan informasi viral di media sosial. Para jurnalis ditantang apakah mereka
akan tetap teguh mengedepankan nilai-nilai jurnalisme, atau justru ikut hanyut
dalam arus viralitas demi sekadar bertahan hidup?
Tajuk HPN 2026, "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat,
Bangsa Kuat", tidaklah hadir tanpa masalah. Di tengah pers yang kerap
terjebak dalam "banjir konten sintetis", publik kini sedang mengalami
kelelahan informasi (news fatigue). Padahal, esensi utama pers adalah
verifikasi. Jika pers menyerah pada algoritma, maka ia tidak ada bedanya dengan
akun anonim di media sosial. Refleksi kritisnya adalah apakah pers tetap mampu
menjadi "penyuling air bersih" di tengah limbah informasi, atau
justru ikut menjadi penyumbang polusi disinformasi?
Secara struktural, pers juga menghadapi ancaman yang lebih
senyap yakni kekerasan digital dan konsentrasi kepemilikan. Data menunjukkan
bahwa independensi jurnalisme acapkali harus berkompromi dengan kepentingan
pemilik media yang terafiliasi secara politik maupun ekonomi. Selain itu,
ancaman keamanan digital—mulai dari peretasan hingga pengawasan berbasis AI
terhadap jurnalis kritis—menunjukkan bahwa ruang gerak pers sejatinya kian
menyempit.
HPN 2026, menurut hemat saya, harus menjadi momentum untuk
"pulang" ke khitah asalnya. Bagaimanapun, teknologi AI dan disrupsi
hanyalah alat; perangkat lunak tersebut tidak memiliki nurani, naluri
verifikasi, apalagi tanggung jawab sosial. Pers Indonesia tidak boleh hanya
menjadi pengekor teknologi. Ia harus berani menjadi entitas yang berorientasi
pada kepentingan publik, bukan sekadar mengejar angka klik. Jika pers mampu
menawarkan kedalaman dan kebenaran yang tidak bisa diberikan oleh algoritma,
maka keberadaannya akan selalu relevan untuk tetap tegak berdiri.
*Kota Jambi, 9 Februari 2026.
*Tulisan saya lainnya di link berikut ini:
1) Jurnalisme Sastrawi: Liputan Mendalam dan Memikat
2) Jurnalisme dan Politik Identitas
3) Setengah Abad ARENA: Kancah Pemikiran Alternatif
.jfif)
0 Komentar