 |
| ilustrasi.kompas.id |
Oleh:
Jumardi Putra
Hari-hari
kita belakangan ini sesak oleh rumor antah berantah, amarah, hoaks, dan hal
ihwal seputar kontestasi politik—mulai dari kursi kepresidenan hingga bangku
legislatif. Tak hanya di dunia nyata, lalu lintas informasi di jagat maya pun
tak kalah bising. Semua mata tertuju pada ritual lima tahunan ini, meski
berkali-kali pula kita disuguhi kenyataan pahit: bergantinya rezim tak otomatis
membuat bangsa ini tegak berdiri. Kita masih tertatih untuk benar-benar
berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam
kebudayaan.
Gagasan Trisakti
yang dikumandangkan Bung Karno pada 17 Agustus 1964 silam, kini tak ubahnya
lagu usang yang hanya diputar berulang-ulang menjelang pemilu. Mendengarnya
mungkin sedikit menenangkan hati, namun karena ia tidak berpijak pada realitas,
maknanya lekas pudar dari ingatan. Sering kali, di ruang-ruang publik, jargon
dan janji manis yang mulanya seharum "rumpun padi" berakhir menjadi
"tebaran ilalang" yang gersang.
Meski
demikian, di balik siklus lima tahunan inilah warga memiliki kesempatan untuk
merenungkan kembali estafet kekuasaan di republik ini. Sejatinya, demokrasi
memberi ruang bagi "kekecewaan" agar bisa disalurkan secara rasional.
Ia adalah alat kontrol terhadap sistem demokrasi prosedural, dengan harapan
kelak lahir kebijakan yang benar-benar menjamin kesejahteraan bagi seluruh
rakyat tanpa terkecuali.
Faktanya,
selain politik, ekonomi tetap menjadi primadona. Namun, satu hal yang perlu
digarisbawahi: agenda politik dan ekonomi kita belum berhasil mengurai
cengkeraman modal tak terbatas yang dikuasai segelintir oligarki yang
bermesraan dengan kekuasaan selama ini. Itulah mengapa kebijakan penanggulangan
kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja seolah tidak pernah
"sebangun" dengan cita-cita kesejahteraan. Distribusi hasil kekayaan
dari bumi, air, dan udara Indonesia belum sepenuhnya mengalir ke tangan rakyat,
melintasi sekat wilayah, etnis, maupun status sosial.
Dalam
situasi ini, jika politik dan ekonomi diibaratkan gula yang diperebutkan, nasib
kebudayaan justru berbeda. Kebudayaan—yang seharusnya menjadi fondasi nilai
bagi politik dan ekonomi—belum menjadi pijakan utama bagi para pengambil
kebijakan. Kita merindukan pemimpin yang konsisten menjaga arah bangsa di
tengah badai global; pemimpin yang memastikan kekayaan negeri ini terdistribusi
merata hingga ke pelosok, demi menciptakan negara yang aman, damai, dan penuh
cinta. Kita tentu tak ingin kehancuran yang menimpa banyak negara akibat
konflik horizontal—yang lahir dari rahim ketidakadilan sosial, hukum, dan
ekonomi—terjadi di sini.
Di
sinilah letak urgensinya: berkepribadian dalam kebudayaan bukan sekadar sumber
nilai kebaikan, melainkan kompas dalam menyusun undang-undang serta mewujudkan
keadilan secara nyata. Ia tidak boleh lagi hanya menjadi jargon kampanye,
apalagi sekadar dongeng pengantar tidur yang diceritakan orang tua kepada
anaknya. Ia harus menjadi nyawa bagi raga bangsa ini.
*Jakarta, 24 Oktober 2023.
0 Komentar