Pilgub Jambi: Pariwisata Tunabudaya

Debat Pilgub Jambi: HBA vs Zumi Zola (2015)

Oleh: Jumardi Putra*

Dalam sebuah dialog di stasiun tivi lokal Jambi, saya ditanya mengenai substansi dan jalannya debat Pilgub Jambi beberapa waktu lalu, khusus sesi budaya dan pariwisata provinsi Jambi. 

Membicarakan budaya dan pariwisata Jambi dalam waktu yang serba terbatas ibarat eksekusi penalti dalam sebuah pertandingan sepak bola. Bila berbuah gol, maka itu adalah pengalaman manis baik bagi si penendang, para pemain, pelatih, pemilik klub, dan suporter. Sebaliknya, bila gagal, bersiaplah menanggung rasa bersalah dan (mungkin) disalahkan.

Begitulah kira-kira, analogi yang mendekati suasana debat Pilgub Jambi beberapa waktu lalu. Terkadang masing-masing kontestan berhasil menyarangkan gol ke gawang lawan, juga sebaliknya, meleset jauh ke luar lapangan. Justru yang bikin deg-degan (tentu bagi masing-masing tim sukses) ketika sang bundar hanya mengenai tiang gawang.

Saya menilai muatan debat malam itu belum menyentuh substansi budaya dan pariwisata Jambi (untuk menyebut sekadar teknikal dan instrumental), seperti mendirikan portal pariwisata, menyoal kawasan wisata Jambi yang “dinilai” belum terkenal, sosialisasi tengkuluk dan bentuk material kesenian lainnya, pengelolaan cagar budaya Percandian Muarojambi untuk mendongkrak jumlah kunjungan wisata di Bumi Pucuk Jambi Sembilan Lurah.

Bahkan, oleh masing-masing tim sukses, juga sebagian pengamat, gagasan di seputar budaya dan pariwisata justru diamini usai debat dalam konstelasi pemikiran yang tidak sehat dan cenderung cauvinistis. Terutama kontroversi Danau Tujuh dan Gunung Kerinci dalam peta kepariwisataan, baik di level regional, nasional hingga internasional.

Ujung-ujungnya, bisa diprediksi sebelum debat, tersebab keterbatasan keuangan daerah, kedua calon Gubernur bersepakat pariwisata di Jambi saat ini belum mampu memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan perekonomian masyarakat Jambi. 

Sudah begitu, kesepakatan tersebut tidak berlanjut pada tawaran konsepsional (cetak biru) perihal pengembangan Budaya dan Pariwisata Jambi dalam masa kepemimpinan mereka lima tahun ke depan.

Idealnya muncul konsepsi urgensi penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Budaya dan Pariwisata provinsi Jambi. Sebuah konsep yang memuat gagasan/pemikiran ideal tentang pengelolaan, pengembangan dan pelestarian budaya di seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi Jambi, baik berupa budaya benda (tangible) dan tak benda (intangible). Pun seni tradisi dan modern sama-sama mendapat tempat.

Sejurus hal itu, pangkal soal sekarang bukan lagi apa pengertian kebudayaan itu, tetapi apa yang dapat kita perbuat dengan kebudayaan (sebagai kata kerja), dan hal itu berarti kita secara aktif, baik sebagai indvidu maupun kolektif, entah bersifat regulatif atau sistemik, bila didasarkan pada basis “norma/nilai-nilai, etika, dan estetika, diharapkan dapat mencari jalan baru untuk mencapai ruang-ruang aktualisasi yang berkeadaban.

Kenapa hal itu menjadi penting? Merujuk Yudhistira AN. Masardi (Kompas, 2009), “Sebagai pokok kayu besar (baca: kebudayaan) dengan seribu akar serabut, kita terlalu lama membiarkan banyak bagiannya melapuk. Kita juga sudah terlalu lama terlena dan berlupa, sehingga kekayaan budaya di ambang kepunahan”.

Selanjutnya terhadap persoalan budaya dan pariwisata Jambi, saya tidak akan masuk pada wilayah yang justru menjauhkan kita pada pokok persoalan kebudayaan Jambi dewasa ini. Apatahlagi, debat Pilgub perdana itu masing-masing calon Gubernur terjebak pada ranah ekonomi dalam pariwisata: satu dari banyak bagian dalam kebudayaan, yang tidak boleh menjadikannya lebih penting dari unsur-unsur lainnya.

Paradigma tersebut bila tidak segera dirubah tentu akan menciptakan dunia pariwisata tuna-budaya. Sebuah keadaan di mana budaya ekonomi-isme memperparah semua kecenderungan yang ada dalam masyarakat modern kita. Manusia sebagai homo-humanus telah diredusir, sudah dilokalisir di wilayah satu dengan wilayah lainnya oleh kuasa dominan (kalau bukan sifat tercela) dari homo-economicus.

Ungkapan “kuncen” kebudayaan Radhar Panca Dahana menjadi relevan kita renungkan, yaitu “Tanpa kebudayaan, saya kira, pemerintah mana pun hanya akan menyelebrasi kemenangan materi yang kering dan hampa hanya karena pada saat bersamaan ia menaklukkan, bahkan melumpuhkan jiwa atau spritualitas yang membuat materi itu menjadi makna dalam kenyataan hidup kita”.


 *Oretan di atas penulis  sampaikan dalam dialog Jambi TV (2015) tentang pengembangan pariwisata dan budaya di Provinsi Jambi.

0 Komentar