Aku Bertanya, Apa Gunanya Pendidikan?

ilustrasi jonpey. sumber: indoprogress

Oleh: Jumardi Putra*

Sistem pendidikan nasional tidak lantas zero masalah. Kritik terhadapnya tidak berhenti seputar gonta-ganti kurikulum semata, walakin lebih jauh tentang emansipasi, liberasi, dan hajat hidup orang banyak. Beberapa nama tokoh, untuk menyebut contoh, seperti Tan Malaka, YB. Mangunwijaya, Roem Topatimasang, Mansour Faqih, Eko Prasetyo dan Darmaningtiyas, menilai lembaga pendidikan telah mengakibatkan involusi pada diri manusia, dari kafasitas evolutif berujung pada stagnasi (involutif).  

Sayangnya, kian ke sini bidang pendidikan boleh dikata sepi dari pembicaraan kaum cerdik-cendekia. Penyelenggaraan pendidikan di setiap jenjang masih terjebak dalam urusan administrasi dan  fortopolio. Kalaupun ia dipercakapkan, masih kalah seksi dibanding urusan ekonomi dan politik-sebagai "gula" yang dikerumuti elit- di republik ini. Tak syak, Pilres maupun Pileg hanya menjadikan isu pendidikan sebagai komoditas politik.

Gagasan revolusi mental Presiden Jokowi pada periode pertama kekuasaan sempat membuat kita optimis dengan harapan republik ini kembali menemukan mentalitas sebagai negara besar dan karenanya meniscayakan kerja-kerja bebarengan dengan didukung budaya kerja transparan, akuntabel dan melayani serta siap berkompetisi di level global tanpa harus tercerabut dari akar sejarah maupun kebudayaan sendiri. 

Faktanya, revolusi mental seolah kehilangan ghirah untuk menjemput perubahan di negeri ini secara fundamental. Bagaimana dengan merdeka belajar dan kampus merdeka di bawah nahkoda menteri pendidikan Nadiem Makarim? Gagasan baru seumur jagung itu masih memerlukan integrasi dari semua elemen dan komponen di setiap jenjang lembaga pendidikan dengan didukung perangkat lunak maupun keras agar gagasan tersebut menjadi model pembelajaran yang humanis dengan tetap berpijak pada kemandirian berpikir dan solutif.

Lembaga pendidikan sejatinya tidaklah netral dan bebas dari pelbagai kepentingan. Ia menjadi bagian dari institusi sosial lain yang menjadi ajang perebutan kepentingan (kekuasan), seperti lazim terjadi pada masa Orde Baru.

Antonio Gramsci, menurut Harold Entwistle (Antonio Gramsci, Concervative Schooling for Radikal Politics, 1979) sangat menekankan pendidikan politik rakyat untuk melawan hegemoni negara, agar ada keseimbangan antara ideologi negara dan taraf kesadaran masyarakat.

Dalam buku Pendidikan Mazhab Kritis (Resist Book, 2008), M. Agus Nuryatno menjelaskan keberadaan mazhab pendidikan kritis sebagai sebuah paham yang memiliki orientasi politik untuk membela kaum yang mengalami penindasan di bawah bayang-bayang penjarahan neo-liberalisme lewat seperangkat pendukungnya, seperti lembaga keuangan IMF, Word Bank, dan lembaga perdagangan dunia seperti WTO, NAFTA, AFTA, dan IDB.

Keberadaan mazhab pendidikan kritis, dalam konteks pendidikan formal, menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci yakni memproduksi critical subjectivity dan self-reflection dalam diri mahasiswa atau murid sebagai pengantar untuk memahami, mengkritik, memproduksi, dan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai pisau analisa sekaligus menghadirkan solusi atas problem sosial yang terjadi di sekitarnya.

Mazhab pendidikan kritis merupakan manifestasi dari basis teori dan metodologi konsep pengetahuan Mazhab Frankfurt yang menolak tafsir tunggal dan homogen, kemudian politik hegemoni Antonio Gramsci sebagai manifestasi dari aksi pemberdayaan bagi masyarakat yang tertindas. Merujuk pada konsep optimisme Paulo Freire tentang filsafat dasar manusia sebagai makhluk yang selalu ingin berkembang dan bisa merubah realitas kehidupan. Singkatnya, lembaga pendidikan sengaja dirancang untuk menghadirkan generasi-generasi yang mampu menjadi artikulator sekaligus transformator yang membuka tabir gelap latar sosial dengan melampaui asumsi-asumsi yang hanya berdasarkan “common sense.”

Pekerjaan rumah bagi pengambil kebijakan saat ini adalah mengembalikan lembaga pendidikan kepada misi sucinya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa sebab? Kondisi perguruan tinggi atau sekolah sebagai salah satu institusi sosial saat ini seringkali menampakkan wajah ganda yang kontradiktif, paradoks.

Di satu sisi, perguruan tinggi atau sekolah mengusung agenda besar untuk membangun masyarakat yang demokratis, namun pada praktiknya justru bertindak otoriter, seperti yang terjadi pada peristiwa monas berdarah, 1 Juni 2008, bertepatan hari Pancasila, dimana praktik kekerasan serta main hakim sendiri seperti oleh oknum FPI terhadap mereka yang berbeda paham dan pandangan. Begitu juga praktek korupsi para pejabat di semua level baik di lingkup eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tidak kalah penting juga aksi-aksi kontraproduktif yakni pergesekan antar etnis atau kelompok yang disebabkan oleh polarisasi imbas pesta demokrasi, jual-beli gelar akademik, plagiarisme, tawuran, dan pelecehan seksual.

Di sisi lain, perguruan tinggi dan sekolah mempunyai visi untuk menjunjung tinggi persamaan derajat dan anti-diskriminasi, tetapi pada praktiknya tidak mengakomodasi kelompok minoritas, seperti kaum miskin kota, anak jalanan, dan komunitas akar rumput (gressroot) lainnya. Dengan kata lain, normativitas yang diajarkan di lembaga pendidikan masih dihadapkan dengan historisitas pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya warga negara yang belum sepenuhnya terwujudkan.   

Komponen Strategis

Dalam konteks pendidikan formal, posisi guru-murid dan dosen-mahasiswa menempati urutan terpenting bagi proses pendidikan yang sensitif sosial. Pendidikan kritis meniscayakan mulai dari proses pembentukan ‘teks’ realitas sosial serta ilmu pengetahuan sampai pada penerimaan (knowledge production) haruslah berjalan secara dialektis-dialogis.

Keduanya adalah sama, learner. Muara dari gagasan itu, pengetahuan harus diletakkan di atas meja kritisisme untuk didekonstruksi dan direkonstruksi secara bersama. Dalam pendidikan kritis (Taylor 1983), terdapat tiga tahapan yang bisa meningkatkan kasadaran kritis dalam setiap individu. Tiga tahapan tersebut merupakan derivasi dari filsafat praksis yaitu (a) what is the problem, (b) why is it happening, (c) what can be done to change this situation (Pendidikan Mazhab Kritis, hlm. 10).

Pandangan demikian sejalan dengan pengertian belajar bagi tokoh pendidikan kritis Paulo Freire, “Keseluruhan proses menjadi sadar (konsientitsasi) akan situasi konkret di mana seseorang hidup, memahami bagaimana situasi itu muncul, bagaimana merubahnya, dan lalu bertindak mengubahanya.” (Ellias, J.L., 1976).

Saya teringat penggalan puisi W.S. Rendra berikut ini,  “Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan, bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah persoalan keadaannya/Apakah gunanya pendidikan, bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di Ibu kota/Kikuk pulang ke daerahnya….”. 

Puisi si "Burung Merak" itu jelas kritik tajam bagi institusi pendidikan di tanah air. Maka, gagasan pendidikan kritis dapat dimaknai sebagai titik pangkal bagi jalannya proses belajar-mengajar yang berkehendak melahirkan individu-individu yang merdeka, matang dan bertanggung jawab terhadap realitas sosial. 

*Kota Jambi.