Muhammad Febiansyah, Covid-19, dan Hal-hal yang Belum Selesai

 Febiansyah bersama Ibu Yuliana Fasha saat menjalani pengobatan. Sumber: IG Yuliana Fasha

Oleh: Jumardi Putra*

Langit Tanah Pilih Pusako Betuah, Kota Jambi, dirundung duka. Muhammad Febiansyah Putra, anak bungsu Wali Kota Jambi, Bapak Syarif Fasha, tutup usia usai dirinya berjuang melewati serangkaian pengobatan ginjal kronis yang diidapnya (Senin, 21/9). Tidak hanya itu, dalam pengobatan intensifnya di salah satu rumah sakit di Ibukota, Febiansyah juga dinyatakan positif terpapar Covid-19. Allahuyarham.

Bila mengikuti definisi antara pasien meninggal dunia murni tersebab Covid-19 dan meninggal karena disertai penyakit penyerta, seperti jantung, hati, diabet, dan ginjal, maka Febiansyah tergolong ke dalam Comorbid.  Tetapi saya bukan ahli medis atau pun epidemiologi yang bisa menjelaskan lebih lanjut konteks pembedaan antara keduanya.

Kabar mangkatnya Febiansyah kali pertama saya ketahui dalam perjalanan Jambi-Palembang melalui aplikasi perpesanan WhatsApp teman-teman sekantor. Berita lelayu itu menyebar demikian cepat. Menembus batas-batas teritorial. Mengingatkan saya ketika kali pertama Wali Kota Jambi, ayah dari Febiansyah, mengabarkan dirinya positif terpapar korona. Semua lensa berita daerah tertuju pada sosok satu ini, meskipun dirinya menjalani isolasi di rumah sakit di Ibukota. Sekalipun tergolong Orang Tanpa Gejala (OTG), sebagaimana umumnya kepala daerah yang berjibaku menanggulangi Covid-19, jelas Fasha berinteraksi dengan banyak orang di banyak tempat. Bahkan, dalam masa perebutan ‘kendaraan politik’ menuju kontestasi pemilihan Gubernur Jambi 9 Desember mendatang, dirinya bolak-balik Jambi-Jakarta. Mungkin saja dalam proses itu bapak tiga anak ini terjangkit virus tidak terlihat ini. Di atas itu semua, doa dan dorongan semangat untuk Walikota Jambi dua periode ini beserta keluarga, yang belakangan istri dan putra keduanya turut pula terpapar korona, terus berdatangan dari seluruh elemen masyarakat Bumi Pucuk Jambi Sembilan Lurah-provinsi Jambi.

Tidak bermaksud mengekslusifkan, kepulangan ananda Febiansyah boleh dikata semacam tonggak (kalau bukan penanda), bahwa korona yang sempat melandai usai lebaran Idul Fitri, justru September ini di beberapa daerah di tanah air, tak terkecuali di provinsi Jambi, menunjukkan grafik peningkatan yang mengkhawatirkan. Pergerakan angka warga terpapar korona maupun meninggal dunia karenanya seolah menepis, setakat mengingatkan kita, bahwa era new-normal belum sepenuhnya terbebas dari wabah Covid-19. Dan, benar saja, kian ke sini virus yang bermula dari Kota Wuhan, Cina, ini terus menyasar sesiapa saja, tanpa memandang strata sosial dan ekonomi.

Kepergian anak cerdas lagi baik macam mendiang Muhammad Febiansyah jelas kehilangan kita bersama, sebagaimana kita juga berdukacita teramat dalam terhadap saudara-saudara kita setanah air yang meninggal dunia tersebab Covid-19. Belum lagi tenaga medis, garda terdepan penanggulangan pasien Covid-19, juga berguguran akibat terpapar virus mematikan ini. Saat bersamaan, para penggali liang kubur, garda terbelakang covid-19, terutama di Ibukota dibuat kewalahan. Dalam pada itu, himbauan pemerintah maupun tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya, agar warga taat pada protokol Covid-19 tiada henti memenuhi ruang-ruang interaktif di linimassa. Efektifkah sejauh ini? Saya tidak bisa menjawab secara pasti. Yang jelas, memasuki era yang katanya “kebiasaan baru” ini, pusat perbelajaan mulai ramai. Pasar tradisional bergerak seolah tidak ada pandemi. Jalan-jalan dipadati kendaraan. Meski menurun daripada hari-hari biasa, transportasi publik bergerak dinamis. Fatalnya lagi, masih terlihat warga yang abai menggunakan masker di ruang-ruang publik atau saat berkendara. Kalaupun memakai masker, yang ditutup justru dagu. Bukan mulut dan hidung, dua area penting bagi tranmisi virus korona ke dalam tubuh kita. 

Belum lagi, menyambut kontestasi pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota, 9 Desember tahun ini, rentan terciptanya kluster baru Covid-19. Bila pemerintah, penyelenggara pemilu, Calon Kepala Daerah bersama tim sukses dan masyarakat abai terhadap protokol Covid-19, maka kita bisa membayangkan keruwetan-keruwetan baru di tengah minimnya fasilitas kesehatan maupun tenaga medis yang dimiliki pemerintah maupun swasta di tiap kabupaten/kota di tanah air.

Di hadapan angka positif Covid-19 yang bertambah 4.465 menjadi 257.388 kasus per 23 September hari ini serta meninggal bertambah 140, total menjadi 9.977 orang, rasanya kematian semakin akrab dan bahkan menyasar orang-orang terdekat, sanak famili dan teman sepekerjaan. Apa arti Covid-19 di tengah semua ini? Jujur, saya kian khawatir. Tentu saja saya tidak bermaksud menakuti-nakuti sehingga menimbulkan kepanikan. Sama sekali bukan itu yang saya maksudkan. Dalam situasi pagebluk ini, selain kita memohon pertolongan kepada pemilik kehidupan, Allah SWT, masing-masing kita juga dituntut kehati-hatian maupun melek informasi seputar Covid-19 serta membiasakan diri dari mulai lingkup kecil keluarga untuk mengkonsumsi makanan, sayur-syuran dan buah-buahan serta berolahraga secara rutin agar stamina selalu dalam kondisi fit, dan satu lagi, pikiran senantiasa dalam keadaan tenang.

Anjuran demikian jelas disadari warga (dan tak perlu pula diajarkan), lebih-lebih warga kelas menengah kota, yang masih bisa bertahan, di samping bisa bekerja tanpa harus keluar rumah (work from home), juga karena cukup memiliki simpanan penghasilan selama dalam masa wabah korona ini, tetapi bagaimana dengan warga kelas ekonomi menengah ke bawah? Di sinilah peran pemerintah.

Sedari April saya ikut membersamai pembahasan  maupun pengambilan kebijakan antara pemerintah Provinsi Jambi, dalam hal ini TAPD, bersama DPRD Provinsi Jambi, selaras dengan instruksi maupun arahan kebijakan pemerintah pusat, agar daerah-daerah memastikan percepatan penanggulangan Covid-19 pada tiga sektor utama secara simultan, yaitu kesehatan, warga terdampak Covid-19 dan penyediaan jaring pengaman sosial (Social Safety Net). Alhasil, 211 Milyar dari target pendapatan daerah pada APBD Murni tahun anggaran 2020 sebesar Rp. Rp.4.693.996.823.843,00 direfocusing/dialihkan untuk percepatan penanggulangan Covid-19 di wilayah provinsi Jambi. Angka demikian besar itu, sedianya diharapkan mampu memutus matarantai penyebaran virus korona sekaligus menopang ekonomi warga terdampak Covid-19.

Dalam pelaksanaannya, saya melihat adanya ketidakjelasan (sehingga berkonsekuensi pada keakurasian dengan variabel-variabelnya) yakni data jumlah sasaran warga terdampak Covid-19 antar lembaga pemerintah daerah maupun pusat yang tidak siap pakai dalam tempo yang cepat, sehingga membuat realisasi bantuan sosial yang bersumber dari APBN maupun APBD provinsi terlambat diterima oleh masyarakat terdampak. Belum lagi soal tumpang tindih kebijakan dan mis-koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/Kota. Dalam pada itu, efektifitas pelayanan kesehatan juga belum membuat masyarakat merasa lebih aman dan nyaman.

Sebut saja, salah satu yang amat penting untuk memutus matarantai penyebaran Covid-19, adalah uji swab dalam jumlah besar.  Data Kementerian Kesehatan RI per Agustus 2020 menunjukkan angka serta rasio tes korona di Jambi merupakan salah satu daerah dari sebelas provinsi lainnya yang terendah di Indonesia, yaitu masih jauh di bawah standar WHO yakni 1.000 tes per 1 juta penduduk per minggu. Fatalnya, hingga sekarang pemerintah provinsi Jambi maupun kabupaten/kota belum mengambil opsi strategis tersebut.

Dalam amatan saya, pemerintah provinsi Jambi bersama Kabupaten/Kota belum memiliki peta (grand-desain) percepatan penanggulangan Covid-19. Fatalnya, sekalipun kita menyadari sedang berhadapan dengan virus yang tidak terjamah ini, yang bisa menempel sekaligus bertahan dalam rentang waktu yang bervariasi pada permukaan benda, namun kerja mesin birokrasi di tengah pandemi tak ubahnya penanggulan bencana alam yang jelas teritori dan terang benderang pola eksekusi sekaligus pelokalisirannya. Pun paradigma penanggulangan Covid-19 di provinsi Jambi masih bersifat parsial dan kuratif, dan sayangnya, itu pun kedodoran. Paradigma penanggulangan bencana nonalam demikian tidak saja berbiaya tinggi, tapi juga terkendala oleh fasilitas kesehatan mupun tenaga medis yang terbatas. Dalam situasi pelik ini, kita jelas diperlihatkan secara gamblang sejauhmana kemampuan mesin birokrasi di tengah pandemi. Dinamis, efektif dan efisienkah? Atau justru sebaliknya, terjerembab dalam kekakuan yang akut.

Belum lama ini saya berkesempatan mewawancarai seorang pasien yang sembuh dari serangan virus Covid-19.  Darinya saya semakin diyakinkan bahwa korona ini nyata adanya. Lebih-lebih bila menjangkiti mereka yang memiliki penyakit turutan (comorbid), seperti diabet, jantung, ginjal dan hati. Malam hari tetiba diserang sesak nafas yang luar biasa. Pada detik-detik demikian Malaikat maut serasa segera ingin mencabut nyawanya. Sesuatu yang dikhawatirkan sesiapa saja di muka bumi ini. Orang per orang yang terpapar korona jelas memiliki kemampuan bertahan (survival) sendiri-sendiri, dan tidak sedikit yang menderita lebih berat karena kemampuan melenting (resilence) nya rendah. Apatahlagi, hingga sekarang belum ditemukan vaksin Covid-19.  

Selanjutnya, dalam masa pagebluk ini, masih terdengar nada sumbang, yakni bila yang terpapar korona adalah orang dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas jelas ia bisa mengakses rumah sakit dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Begitu juga bagi pejabat yang dilengkapi protap pananganan kesehatan yang terukur.  Namun bagaimana jika warga miskin yang terjangkit Covid-19, bila pelayanan kesehatan masih sulit mereka dapatkan secara cepat dan tepat. Ini problem praktik dunia kesehatan kita yang sepenuhnya belum terwujud seratus persen hingga sekarang.

Dalam situasi ini, tuntutan kita terhadap pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota jelas tidak bisa ditawar lagi, sebagaimana di awal-awal korona mulai merebak di tanah air. Birokrasi mesti bekerja cepat dan tangkas. Tim Gugus Tugas mesti bekerja sedemikian rupa. Namun demikian, pemerintah jelas tidak bisa bekerja sendirian. Masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Simultan antara mentaati protokol kesehatan sekaligus tiada henti memupuk kohesi sosial. Saya tidak meragukan yang terakhir ini. Warga Indonesia tergolong kreatif bahu membahu membantu sesama untuk bisa bertahan sampai pagebluk korona ini benar-benar berakhir. Meski saya juga tidak menampik, dan karena itu pula sebagai warganegara kita dipaksa kembali belajar, bahwa dalam masa pagebluk wabah korona ini, masing-masing kita masih berhadapan dengan sebagian pikiran-pikiran tertutup, untuk menyebut contoh, seperti masih terjadinya pelarangan pemakaman bagi pasien meninggal dunia karena covid-19 di sebuah daerah. Agaknya, pikiran maupun sikap yang berpijak pada asas kemanusiaan masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama di republik ini. 

Kesehatan jelas harus diutamakan. Tidak ada tawar menawar. Namun eknomi juga tidak boleh stagnan. Roda ekonomi mesti terus berputar untuk menyangggah semua lini kehidupan. Sebagaimana negara-negara maju maupun berkembang lainnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga dialami Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka meningkat, jumlah penduduk miskin bertambah serta yang mengkhawatirkan, bila tidak disikapi secara cermat, adalah munculnya gangguan keamanan. Karena itu, kesulitan yang menerpa warga terdampak Covid-19  di tengah pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah yang melambat, membuat perhatian kita tidak semata tertuju pada sektor kesehatan, melainkan juga implikasi terhadap sosial, ekonomi dan politik (social, economic and political recovery dari worst case scenario), yaitu akibat terburuk dari gempuran musuh tidak terlihat yang bernama Covid-19 ini.

Jelas, imbas korona terhadap makro ekonomi provinsi Jambi, yakni menurunnya target pendapatan provinsi Jambi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp.4.176.315.760.182,78 atau berkurang Rp.517.681.063.660,22 dari target sebelumnya pada APBD Murni TA. 2020 sebesar Rp.4.693.996.823.843,00. Penurunan pendapatan daerah seiring pemotongan dana perimbangan oleh pusat sekaligus potensi penurunan PAD yang tidak terelakkan pada seluruh komponen di dalamnya, yaitu pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dengan demikian, seraya masing-masing kita taat pada protokol Covid-19, kepada pemerintah pusat maupun daerah kita berharap agar betul-betul cermat, efektif dan efisien membelanjakan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk fokus tidak saja pada sektor kesehatan, tetapi juga pada peningkatan perekonomian masyarakat yang saat ini terpuruk akibat pandemi Covid-19. Akhirnya, dalam situasi pandemi korona ini, kita mesti bersatu. Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Itu artinya, kerja kita masih jauh dari selesai.

*Tulisan ini terbit pertama kali di portal jamberita.com pada Senin, 23 September 2020.

0 Komentar