Perang di Tangan Penguasa Megalomania

ilsutrasi. sumber: blogs.timesofisrael.com

Oleh: Jumardi Putra

Dunia sedang berada dalam fase kegilaan yang akut. Sebuah negara berdaulat kini dapat diinvasi tanpa tedeng aling-aling oleh negara lainnya dengan dalih "perang preventif"—sebuah eufemisme untuk agresi militer demi kepentingan nasional sepihak. Tragedi yang kita saksikan belakangan ini, di mana Israel bersama Amerika Serikat menginvasi Iran hingga menewaskan pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei dan beberapa jenderal serta ratusan warga sipil (28/2/26), adalah lonceng kematian bagi tatanan global. Pembalasan Iran yang meluas ke pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah kini menyeret dunia ke ambang kekacauan absolut.

Iran bukanlah entitas yang mudah ditaklukkan. Sejarah mencatat bahwa di bawah tekanan sanksi dan embargo AS selama hampir 47 tahun sejak Revolusi Islam 1979, Teheran justru berhasil mencapai kemandirian (self-sufficiency) yang signifikan. Ketangguhan Iran di bidang militer, sains high-tech, medis, hingga ketahanan infrastruktur membuat eskalasi perang ini tidak akan selesai dalam hitungan hari alias akan berjalan panjang, dan tentu saja warga sipil akan terus menjadi tumbal utama di altar ambisi kekuasaan.

Bertolak dari situasi ini, warga dunia tidak sedang melihat kemajuan peradaban, melainkan kemunduran yang memuakkan. Amerika Serikat yang selama ini memosisikan diri sebagai "kampiun demokrasi" justru bertindak sebagai perusak hukum internasional. Retorika demokrasi mereka terbukti omong kosong (bullshit).

Saat panggung diplomasi global yang seharusnya menjadi instrumen resolusi konflik seketika runtuh, dunia kehilangan kompas moralnya. Ironisnya, agresi ini terjadi di bulan Ramadan—oase kedamaian bagi umat Muslim—yang kini justru ternoda oleh dentuman bahan peledak tingkat tinggi (high explosives). Serangan Israel dan AS di tengah bulan suci ini bukan sekadar operasi militer, melainkan penghinaan terhadap nilai kemanusiaan universal di saat proses perundingan sejatinya masih berjalan.

Ayatollah Ali Khamenei gugur dalam serangan Isarel-Amerika di Teheran (28/2/26)

Melalui "Operasi Epic Fury", Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Donald Trump secara terang-terangan menormalisasi kekerasan terhadap kedaulatan negara lain. Di tangan mereka, hukum internasional yang dulu menjadi benteng pelindung dunia dibuat tak lagi bertaji. PBB pun kehilangan legitimasi, dan pelbagai kesepakatan multilateral dianggap sebagai "barang usang".

Pernyataan Trump di The New York Times awal tahun ini—"Saya tidak butuh hukum internasional"—adalah proklamasi keangkuhan yang merusak tatanan global. Ia menegaskan bahwa batas kekuasaannya hanyalah pikiran dan moralitas pribadinya demi elit Amerika, bukan rakyatnya. Protes masif warga agar Amerika Serikat tidak digunakan untuk terlibat lebih jauh dalam konflik Israel-Iran menjadi bukti nyata adanya jurang pemisah antara ambisi penguasa dengan nurani publik.

Dulu, kekuatan militer adalah last resort (pilihan terakhir). Kini, perang bergeser menjadi instrumen politik yang dianggap "normal". Doktrin ius ad bellum (hukum perang) telah direduksi menjadi sekadar saran yang bisa diabaikan kapan saja oleh negara adikuasa.

Dampak dari megalomania ini menciptakan efek domino global. Buktinya, di Front Timur, ambisi Rusia di Ukraina telah mengubah perang menjadi ajang adu ketahanan industri pertahanan di tengah stagnasi perundingan menuju perdamaian. Begitu juga ketegangan antara China dengan Taiwan belum sepenuhnya reda. Sementara itu, serangan Israel bersama Amerika ke Iran telah memicu "serangan jantung" bagi ekonomi global dengan terancamnya Selat Hormuz yang selama ini menyumbang sekitar 20% hingga lebih dari 30% dari total lalu lintas energi dunia, terutama minyak bumi dan Gas Alam Cair (LNG) yang diangkut melalui laut, berisiko menyumbat jalur logistik global dan melambungkan harga energi ke titik yang tak terjangkau.

Inilah puncak dari megalomania yang menjelma menjadi kebijakan luar negeri. Ambisi Netanyahu dan Trump telah mengangkangi kedaulatan bangsa-bangsa lainnya. Bahkan, inisiasi pembentukan Board of Peace oleh Trump (yang diikuti Indonesia) kini patut diragukan eksistensinya, karena dalam praktiknya, ia lebih tampak sebagai Board of War.

Jika Hard Power terus menjadi satu-satunya bahasa yang digunakan, maka tahun 2026 akan dicatat sejarah bukan sebagai tahun perdamaian, melainkan sebagai awal berakhirnya tatanan dunia berbasis aturan (rules-based order). Keamanan kini menjadi barang mewah yang hanya dimiliki oleh penguasa militer terkuat. Pada akhirnya, membiarkan hukum internasional mati di tangan para penguasa megalomania adalah kekejaman yang tak termaafkan bagi generasi mendatang.

*Kota Jambi, 2 Maret 2026.

*Tulisan-tulisan terbaru saya lainnya di link berikut ini:

1) Paradoks Daya Saing Daerah Jambi 2025

2) Anomali MCP dan SPI KPK RI untuk Provinsi Jambi 2025

3) Indeks Pelayanan Publik Jambi 2025, Sebuah Autokritik

4) Menata Kota Jambi, Menolak Romantisasi Peran Kaum Muda

5) Kilas Balik Jambi 2025: Catatan Akhir Tahun

6) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jambi 2025, Quo Vadis?

7) Potret Buram Pendidikan Jambi

8) Turbulensi APBD Jambi 2026

9) APBD Anjlok: Meneroka Kebijakan Dana Transfer 2026

10) Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi