Pandemi Covid-19 dan Realisasi Jambi MANTAP: Surat Terbuka untuk Gubernur Jambi

IIustrasi. (Foto: AFP). Sumber: beritasatu.com

Oleh: Jumardi Putra*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bapak Gubernur Al Haris yang terhormat,

Semoga Bapak selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Amin.

Membaca liputan berita seputar Provinsi Jambi sepekan terakhir ini, utamanya sejak resmi dilantik sebagai Gubernur Jambi, Bapak langsung bekerja cepat, seolah menyadari tidak boleh ada hari-hari berlalu percuma.

Saya mengapresiasi langkah cepat Bapak melakukan konsolidasi penanganan Covid-19 bersama semua stakeholder terkait. Dalam situasi pandemi corona yang kembali melonjak akhir-akhir ini, mesin birokrasi pemerintah provinsi Jambi mesti bekerja optimal memberikan solusi. Bukan lagi birokrasi yang terjebak pada paradigma “jika bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah”. 

Sebagai sebuah sistem, selain dukungan peraturan perundang-undangan, kerja Bapak selaku Gubernur Jambi telah pula diperisai seperangkat produk hukum daerah (peraturan daerah maupun peraturan Gubernur), kelembagaan, anggaran, dan sumber daya manusia yang mumpuni, sehingga output dari tiap-tiap program maupun kegiatan di semua OPD dalam lingkup pemerintahan provinsi Jambi mesti teruji dan dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat luas. Bukan sebaliknya, program dan kegiatan dilaksanakan dengan realisasi belanja yang membelalakkan mata, tapi ouput apalagi outcomenya “NOL” (dengan huruf kafital), kalau bukan membuat masyarakat hanya bisa mengurut dada.

***

Pak Gubernur, masih segar dalam ingatan saya. Hanya berselang menit setelah resmi dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Kamis sore, 7 Juli 2021, Bapak menyampaikan sambutan perdana sebagai Gubernur Jambi dengan didampingi Pak Abdullah Sani selaku wakil Gubernur.

Terekam jelas oleh saya saat itu yakni agenda jangka pendek-menengah kepemimpinan Al Haris-Sani adalah percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah agar rakyat bisa hidup, aman dan bekerja seperti sediakala.

Kalimat yang sama kembali Bapak ulangi saat menyampaikan pidato perdana sebagai Gubernur Jambi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Jumat pekan lalu, 9 Juli 2021. Dalam forum tersebut, selain menyampaikan visi-misi di bawah panji Jambi MANTAP (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional), Bapak juga membentangkan 12 program prioritas dalam masa kepemimpinan Al Haris-Sani 3,5 tahun ke depan.

Saya ikut hadir dan mencermati apa yang Bapak sampaikan di gedung wakil rakyat itu. Betapa tidak, pimpinan maupun anggota DPRD Provinsi Jambi serta tamu undangan bertepuk tangan sebagai wujud apresiasi sekaligus dorongan moril terhadap program unggulan Al Haris-Sani. 

Jelas Bapak tidak bisa bekerja sendirian membangun wilayah Jambi seluas 53.435,92 Km2 yang terbagi atas luas daratan 48.989,98 Km2 dan luas lautan 4.445,94 Km2, sehingga dalam momen penting itu Bapak bersama Kiai Abdullah Sani dengan kerendahan hati meminta dukungan pemerintah Kabupaten/Kota dalam provinsi Jambi. Begitu juga dukungan dari para wakil rakyat provinsi Jambi yang ada di Senayan (DPR-RI) serta segenap tumpah darah warga di Bumi Pucuk Jambi Sembilan Lurah.

Saya menyaksikan, mengawali pidato sebagai Gubernur Jambi, Bapak harus mengecek terlebih dahulu satu per satu kepala daerah yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Tidak seluruh kepala daerah yang hadir, kecuali mewakilkan pada wakil Bupati maupun Wakil Walikota. Dari situ saya menangkap pesan sekaligus ajakan kerjasama (untuk menyebut kekompakan) yang begitu kuat, tetapi Bapak tidak juga menampik bahwa hal demikian itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. 

Mafhum. Era otonomi daerah pasca reformasi dalam kenyataannya justru melahirkan “Raj-Raja” baru yang gagal mengurai benang kusut watak pembangunan sentralistik dan politik “buruk” dinasti yang bersekongkol dengan para pemodal. Belum lagi persoalan koordinasi dan sinergisitas pembangunan antar pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi hanya mudah diucapkan. 

Dalam situasi demikian itu, pantun di akhir pidato Gubernur Jambi pekan lalu, yang dibacakan di podium oleh Pak Abdullah Sani, sang wakil Gubernur, terasa relevan, sebagaimana berbunyi berikut ini,

Pergi menyusuri sungai Batanghari

Singgah sebentar membeli atap

Mari bersinergi membangun negeri

Agar provinsi Jambi semakin mantap.

 

***

Saya tertarik pada program-program unggulan yang Bapak sampaikan dalam pidato 9 Juli, Jumat pekan lalu. Sebut saja program Dumisake (Dua Milyar Setiap Kecamatan) dengan lima pilar (Jambi cerdas, Jambi sehat, Jambi tangguh, Jambi agamis dan Jambi responsif) dan rencana pembentukan daerah terpadu untuk memajukan daerah yang belum begitu maju di Provinsi Jambi seperti di Sengeti, Tungkal dan Sabak (familiar disebut SENTUSA).

Kedua program tersebut tidak bisa dilihat secara parsial, tetapi holistik dalam kerangka isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN periode 2020-2024) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN periode 2005-2025). Apalagi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang melamban serta refocusing APBN untuk penanggulangan Covid-19 pada tahun anggaran 2020 dan berlanjut tahun 2021 dalam jumah yang begitu besar sehingga memaksa semua kepala daerah di tanah air berpikir keras untuk tetap fokus mengejar target indikator kinerja pembangunan, di samping memberi perhatian sungguh-sungguh terhadap penanggulangan Covid-19.

Itu artinya, kedua program unggulan Al-Haris-Sani tersebut, sebagaimana program unggulan lainnya, akan terlihat gamblang bila sudah dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD periode 2021-2026) Jambi MANTAP dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD periode 2005-2025).

Bertolak dari dokumen RPJMD yang selanjutnya menjadi lembar peraturan daerah, dan kemudian dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tiap tahun, publik bisa membaca secara cermat tiap-tiap program dan kegiatan sesuai kewenangan pemerintah provinsi maupun tugas perbantuan yang terdistribusi pada seluruh OPD (termasuknya di dalamnya Badan dan Biro) dalam masa kepemimpinan Al Haris-Sani. Tidak hanya itu saja, publik juga bisa mengetahui kebutuhan pendanaan (termasuk di dalamnya beban belanja daerah dan asumsi pendapatan daerah yang ditargetkan, moderatkah atau optimiskah), yang secara keseluruhan menggambarkan kemungkinan-kemungkinan realisasi dari visi-misi pembangunan yang ditetapkan selama lima tahun ke depan.

Dengan demikian, masyarakat luas dapat menilai adakah sesuatu yang benar-benar baru dari Al Haris-Sani atau hanya sebatas kemasan luar dari janji politik yang disampaikan saat kampanye dalam Pilkada akhir tahun lalu. Karena itu, saya berharap RPJMD Jambi MANTAP betul-betul disusun komprehensif, bukan sekadar tambal sulam alakadar dari dokumen RPJMD Pemerintah provinsi Jambi yang telah lewat.

***

Pak Gubernur,  dalam surat yang terbatas ini, izinkan saya menyampaikan urun saran seputar persoalan yang menjadi perhatian global, yakni penanganan pandemi Covid-19 di provinsi Jambi. Hemat saya, penanganan pandemi ini merupakan pintu masuk bagi Bapak melangkah untuk kerja-kerja pencapaian dari target pembangunan ke depan. Ringkasnya, gagal menangani Covid-19, yang nyatanya telah berefek ke segala bidang kehidupan, maka sulit pula bagi Bapak mewujudkan visi-misi Jambi MANTAP dalam masa kepemimpinan yang singkat, 3,5 tahun.

Sebelum memulai menulis surat ini, saya terlebih dahulu mengunjungi portal online Covid-19 resmi milik pemerintah Kabupaten/Kota dalam provinsi Jambi. Alamat masing-masing pusat data dan informasi Covid-19 tersebut tertera pada laman utama website Covid-19 pemerintah provinsi Jambi.

Hal yang membuat saya kaget yaitu umumnya website tersebut tidak dikelola dengan baik. Data yang termuat belum mencerminkan manajemen resiko dalam situasi pandemi. Faktanya hanya website resmi pemerintah Kota Jambi, Batanghari, Merangin, dan Bungo yang tergolong menjadikannya sebagai lumbung data resmi covid-19. Daerah selain yang saya sebutkan itu justru sebaliknya, dan bahkan terdapat website yang tidak bisa diakses sama sekali.

Ambil contoh dan patut menjadi perhatian, dari website yang dapat saya akses tersebut, pemutakhiran data resmi Covid-19 milik pemerintah kabupaten Merangin terakhir kali dimuat pada 21 Juni 2021. Begitu juga pemerintah Kabupaten Bungo terakhir kali memuat informasi seputar Covid-19 pada Februari 2021. Dari sini saya berkesimpulan, manajemen data dan publikasi informasi Covid-19 oleh pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jambi belum dibuat secara sungguh-sungguh. Padahal di sinilah titik penting yaitu data menjadi pijakan awal bagi penyusunan kerja-kerja strategis penanggulangan Covid-19 dan sekaligus menjadi panduan bersama para stakeholder lintas sektor.

Pak Gubernur, per tanggal 16 Juli 2021, merujuk laman resmi informasi Covid-19 pemerintah provinsi Jambi (http://corona.jambiprov.go.id/v2/index.php), dapat diketahui total angka kematian akibat Covid-19 se provinsi Jambi mencapai 312 orang sejak corona merebak di tanah air awal Maret 2020. Tetapi angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala Covid-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites.

Bila ditotal angka kematian warga akibat Covid-19 yang termaktub di dalam website pemerintah kabupaten/kota akan menunjukkan jumlah yang berbeda dengan yang dilaporkan secara resmi oleh pemerintah provinsi Jambi. Demikian halnya jumlah kasus warga positif terpapar Covid-19 dengan rincian pasien sembuh maupun dalam perawatan dalam setahun berajalan ini.

Maka, pertanyaan bernada gugatan yang mengemuka seketika adalah bila informasi seputar Covid-19 yang dipublis pemerintah provinsi Jambi maupun Kabupaten/Kota tidak dapat dijadikan sebagai pijakan, bagaimana kapasitas sistem kesehatan di era pandemi Covid-19 di provinsi Jambi dapat disiapkan secara benar.

Pak Gubernur, ini hanya contoh kecil tapi berefek signifikan dalam kerja percepatan penanganan Covid-19 di provinsi Jambi. Hemat saya, keadaan yang tidak begitu menggembirakan ini sedikit terjawab sebagaimana tawaran program prioritas Al Haris-Sani ke depan yaitu mengedepankan lingkungan digital dan menggunakan jaringan komunikasi data dan informasi sebagai variabel penting dari pengejawantahan misi pertama Jambi MANTAP, yakni tata kelola pemerintahan yang transaparan dan akuntabel yang diiringi dengan peningkatan pelayanan publik dan dilaksanakan sesuai tatanan revolusi industri 4.0.

Saya berharap program ini benar-benar diejawantahkan sejak mulai perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan dan pengawasan. Pandemi Covid-19 setahun berjalan ini menunjukkan bahwa sistem komunikasi informasi dan data yang terpercaya sangat menentukan bagi percepatan penanggulangan, baik dalam konteks penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak. Potret buram penanggulangan pada ketiga aspek tersebut di tahun 2020, bila tersampaikan dalam bentuk data yang terpercaya, bisa menjadi bekal yang cukup untuk melakukan perbaikan menyeluruh di tahun 2021 berjalan ini.

Meski bukan sesuatu yang benar-benar baru, kenapa saya menaruh harapan dengan program spesifik Al-Haris-Sani ini? Bersamaan dengan pemberlakuan e-budgeting melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang berjalan tahun 2021 ini, dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, meski belum seratus persen sempurna, diharapkan bisa mengurangi secara signifikan anggaran belanja seperti Alat Tulis Kantor (ATK) dari seluruh OPD, yang bisa dialihkan ke belanja produktif yang betul-betul menyasar kebutuhan masyarakat.

Hal demikian itu baru untuk satu jenis belanja pada ranah administrasi perkantoran, belum lagi rasionalisasi pada belanja lainnya (sebut saja seperti perjalanan dinas, biaya penyelengaraan rapat-rapat dan atau kegiatan sumir dan tumpang-tindih lainnya, serta pengadaan alat perkantoran dan kendaraan dinas).

Dengan demikian, bila Al-Haris-Sani menjadikan jaringan komunikasi data dan informasi sebagai flatform kerja kelembagaan pemeritah daerah provinsi Jambi 3,5 tahun ke depan secara konsisten dan konsekuen, maka bisa dipastikan tata kelola pemerintahan akan berjalan efektif dan efisien.  

***

Pak Gubernur, di tengah jumlah warga positif terpapar maupun meninggal dunia akibat Covid-19 yang terus meningkat,  saya merasa ketiadaan tongkat komando penanggulangan Covid-19 di provinsi Jambi sekarang ini. Masyarakat tidak lagi mendengar derap langkah tim Satgas Covid-19 dan kemitraan secara afektif antar lembaga dan organisasi profesi terkait.

Semua berjalan sendiri-sendiri dengan narasi sendiri-sendiri pula. Saat yang sama, di media sosial maupun bilik-bilik perpesanan pribadi macam WhatsApp dan telegram, informasi yang bertolak belakang dengan agenda percepatan penanganan Covid-19 terus menyebar tidak terkendalikan.  

Hari ke hari, warga makin akrab dengan suara-suara mobil ambulance yang membawa pasien positif terpapar corona maupun meninggal dunia karena virus mematikan itu. Sementara kerja-kerja pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 oleh gabungan jajaran TNI, Polri dan Satpol PP di lapangan dalam masa pemberlakukan PPKM Mikro terus mendapat resistensi dari warga yang kadung lelah melalui pandemi Covid-19 setahun berjalan ini.  Agenda vaksinasi juga belum sepenuhnya berjalan lancar lantaran belum segaris dan sebangun antara target kuantitas penerima vaksin dengan jumlah vaksinator serta dukungan alat kesehatan yang menyertainya. Puncaknya, pemerintah provinsi Jambi bersama Kabupaten/Kota seolah gagap fase ke-2 dalam melewati pandemi Covid-19 tahun 2021 berjalan ini.

Pak Gubernur,  segeralah komandoi penanggulangan Covid-19 ini dengan peta jalan yang jelas dan akurat sehingga bisa menjadi pegangan para pihak terkait dan warga masyarakat provinsi Jambi.  Melalui peta jalan penanganan Covid-19 di provinsi Jambi tersebut publik luas bisa mengetahui mulai dari legislasi dan kebijakan, koordinasi, respon dan kesiapsiagaan, komunikasi risiko, sumber daya manusia tenaga kesehatan, ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, laboratorium dan tempat isolasi yang memadai. Tidak terkecuali pemberdayaan warga sebagai bagian dari Satgas terdepan dari komunitas terkecil, yakni dimulai dari lingkup keluarga.

Saya pikir, hal demikian bukan sesuatu yang baru bagi Bapak, karena sebelum menjadi Gubernur bapak adalah Bupati Merangin, yang memiliki tupoksi yang sama dalam urusan penanggulangan Covid-19. Hanya saja bedanya sekarang bapak harus memastikan semua pemerintah Kabupaten/Kota, bergerak seirama bersama pemerintah provinsi Jambi melakukan percepatan penanggulangan Covid-19 secara terukur.

Pak Gubernur, tidak kurang dari 506 miliar dari APBD tahun anggaran 2021 dipersiapkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dengan rincian 398 miliar untuk pemulihan ekonomi dan bantuan Jaring Pengaman Sosial serta 106 miliar khusus belanja kesehatan untuk penanganan Covid-19. Mari belajar dari belanja tahun sebelumnya (211 milyar dari APBD tahun 2020), yang lamban direalisasikan oleh OPD terkait dikarenakan paradigma penanggulangan Covid-19 berjalan parsial, dan tak jarang membuat gamang dalam penerapannya.

Karena itu, di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Al Haris, pada tahun 2021 ini OPD leading sektor harus segera merealisasikannya  dengan tetap berpegang teguh pada asas transaparansi dan akuntabilitas. Warga terdampak secara ekonomi jelas membutuhkan bantuan sembako maupun modal untuk bisa bertahan dan menyambung asa di tengah pandemi. Begitu juga pasien positif Covid-19 membutuhkan penanganan medis dengan didukung fasilitas kesehatan yang memadai.

Saya menyambut baik langkah Bapak menjadikan bangunan eks rumah sakit pertamina di RT 18 Kelurahan Bajubang, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari sebagai tempat isolasi terpusat Covid-19 Pemerintah Provinsi Jambi. Begitu juga perbaikan gedung Super VVIP Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Raden Mattaher Jambi sebagai tempat perawatan pasien Covid-19. Semoga rencana baik Bapak didukung oleh kerja birokrasi yang cepat dan tepat.  

Demikianlah surat terbuka dari saya untuk Gubernur Jambi, Bapak Al Haris, menyambung surat saya sebelumnya (baca di sini: Surat Terbuka Untuk Gubernur Jambi). Begitu juga surat dengan tarikan nafas yang sama telah saya kirimkan untuk teman baik bapak, sang Wakil Gubernur Jambi, yaitu pak Abdullah Sani (baca di sini: Surat Terbuka Untuk Wakil Gubernur Jambi).  Semoga di tengah kesibukan Bapak selaku Gubernur sempat membaca surat saya ini. Amin. 

Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

*Tulisan ini terbit pertama kali pada Sabtu, 17 Juli 2021 di portal jamberita.com

0 Komentar