 |
| Abdullah Sani |
Oleh: Jumardi Putra*
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Bapak Abdullah Sani yang baik,
Mengawali surat ini izinkan saya
memanggil Bapak dengan sapaan Pak Dul, karena begitu bapak kerap disapa warga
maupun oleh jamak awak media. Selain panggilan tersebut terasa dekat dengan
kaum kebanyakan, juga menandai kebersahajaan.
Pak Dul, merujuk banyak liputan
berita, baik cetak maupun online,
anda digambarkan sebagai sosok penceramah, politisi dan sekaligus dosen yang
karismatik, bersahaja dan egaliter. Karakter demikian itu tidak berubah baik
sebelum maupun setelah pak Dul menjadi orang nomor dua di Tanah Pilih Pusako Betuah, Kota Jambi, hingga berakhir masa jabatan
bersama Wali Kota Jambi Syarif Fasha dari tahun 2013 sampai 2018, dan sekarang kembali
menapaki tangga kekuasaan usai terpilih menjadi wakil Gubernur mendampingi Wo
Haris selaku Gubernur Jambi hingga 3,5 tahun ke depan.
Saya senang mengetahui hal itu,
dan berharap karisma, kesederhanaan dan sikap egaliter pak Dul menjadi faktor pendukung
ketika menjalani peran dan tanggungjawab sebagai wakil Gubernur Jambi,
lebih-lebih di tengah birokrasi yang lamban, miskin inovasi dan inisiatif, berbelit-belit,
dan sederetan atribut negatif lainnya yang ditimpakan kepada birokrasi
pemerintah daerah provinsi Jambi.
Masyarakat tentu berharap lebih
pada pak Dul, sebagaimana hal serupa pada Wo Haris. Harapan demikian itu sah
karena pak Dul maupun wo Haris mendapatkan legistimasi yang sama melalui
pemilihan umum secara langsung Desember tahun lalu dan dilanjutkan pemilihan
suara ulang pada Mei tahun 2021.
Saya tidak menampik tugas seorang
Wakil Gubernur sebagai pembantu Gubernur, seperti diatur dalam Undang-Undang
(UU) Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, perubahan kedua dari UU Nomor
23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah
RI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagi
Wakil Pemerintah Pusat, dalam perjalanannya kerap tidak mendapatkan tugas yang signifikan
dalam pemerintahan. Pendeknya, Wakil Gubernur tidak lebih daripada ban serep
yang acapkali dikempiskan di tengah jalan. Dari sinilah, galibnya benih-benih pecah
kongsi antara kepada daerah dan wakilnya mulai tumbuh.
Oleh karena itu, melalui surat terbuka
ini, sebagaimana sebelumnya juga saya sampaikan kepada Wo Haris, Gubernur
terpilih Jambi, patner pak Dul 3,5 tahun ke depan (baca di sini: Surat Terbuka Untuk Wo Haris, Gubernur Jambi Terpilih),
saya menaruh harapan semoga pak Dul bersama Wo Haris selalu kompak, seiring dan sejalan mewujudkan visi-misi Jambi MANTAP sampai berakhir masa jabatan pada
November tahun 2024.
Apa sebab sehingga kemesraan
kalian berdua jangan sampai cepat berlalu?
Stabilitas politik dan
pemerintahan sangat diperlukan untuk melakukan kerja percepatan pembangunan
provinsi Jambi di segala sektor, meski data dari Direktorat Jenderal Otonomi
Daerah Kementerian Dalam Negeri RI menunjukkan yaitu dari Pilkada tahun 2005,
94% kepala daerah dan wakil kepala daerah di tanah air berujung pecah kongsi, hanya
6% yang berakhir mesra. Selanjutnya, sejak tahun 2005 sampai 2014, jumlah kepala
daerah dan wakil kepala daerah yang memilih berpisah sebanyak 971. Sebaliknya
yang bertahan hanya tersisa 77.
Potret buram demikian tentu merugikan
jalannya pemerintahan. Suasana kerja di lingkungan pemerintah daerah pasti
terganggu. Kepentingan publik pun akan dinomorsekiankan, dan puncaknya realisasi
dari target pembangunan yang termaktub di dalam lembar peraturan daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan penjabaran
dari Visi-Misi Kepala Daerah maupun keselarasannya dengan program prioritas
pembangunan nasional yang gariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN), bisa berakhir gagal.
Kepemimpinan Gubernur Jambi Fachrori
Umar sebelum ini adalah contoh nyata. Di luar soal tarik menarik kepentingan antara
sang Gubernur dengan partai pengusung, sehingga sampai masa jabatannya berakhir
tidak didampingi wakil Gubernur, membuatnya kelabakan mengelola pemerintahan sehingga
tidak berjalan secara efektif dan efisien. Kapal Jambi Tuntas seolah berlayar di
lautan lepas tanpa nahkoda, terutama sejak Zumi Zola tersandung kasus ketok
palu APBD tahun anggaran 2017 dan 2018. Belum lagi OPD yang berlayar tanpa kompas. Puncaknya, arah pembangunan provinsi
Jambi menjadi tidak jelas hendak ke mana dilabuhkan. Terombang-ambing oleh ombak berketerusan.
Maka, sebagai urun saran untuk
lebih meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebaiknya ada
pembagian wewenang dan tugas yang jelas dan terukur antara Pak Dul selaku wakil
Gubernur dan Wo Haris sebagai Gubernur sedari tahap perencanaan awal masa
jabatan dan dituangkan dalam aturan yang sah secara tertulis dan memiliki
kekuatan hukum yang pasti.
***
Pak Dul, tidak lama lagi anda bersama
Wo Haris akan dilantik Presiden Jokowi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Jambi periode 2021-2024 di Istana Negara. Pelantikan tersebut tentu menjadi
sejarah bagi pak Dul dan keluarga besar serta partai pengusung Haris-Sani (PAN,
PKB dan PKS), meski sebelumnya pak Dul pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota
Jambi satu periode bersama Syarif Fasha.
Hak protokoler dan keuangan bagi
wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2000, jelas melekat pada jabatan pak Dul, dan karenanya sebagai warga
saya berharap tidak ada alasan pak Dul dan Wo Haris berleha-leha di kursi empuk
kekuasaan, kecuali berpikir cerdas dan bekerja tangkas dengan dibantu OPD yang
bekerja secara profesional, akuntabel, dan transaparan untuk merealisasikan
visi-misi Jambi MANTAP, sebagaimana janji itu telah kalian sampaikan secara
terbuka semasa kampanye dan melalui kanal-kanal alternatif lainnya.
Masyarakat Provinsi Jambi menyadari
kampanye adalah ruang cuap-cuap para kontestan untuk meyakinkan rakyat agar
memilih mereka. Bersamaan hal itu realitas politik juga membuat masyarakat siuman
bahwa janji politik bombastis yang ditawarkan para Calon Kepala Daerah dan
selanjutnya disusun menjadi program dan kegiatan acapkali semata kemasan atau
bungkusan luar, karena faktanya di samping menelan anggaran dalam jumlah besar,
juga output maupun outcomenya ala kadar dan tidak
berkelanjutan. Ringkasnya, berganti kepemimpinan tidak pula menggaransi terjadi
perubahan fundamental dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program
maupun kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
Pak Dul, selepas pengumuman raihan
suara terbanyak pasangan Haris-Sani berdasarkan hasil pemilihan suara ulang
oleh KPU Provinsi Jambi pada medio Mei 2021, realitas Jambi di bawah matahari
masih sama. Pandemi Covid-19 masih menjadi musuh bersama dan nyatanya membuat pertumbuhan
ekonomi provinsi Jambi bergerak lamban hingga triwulan I 2021 mengalami
kontraksi 0,33% , membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi
0,99%, namun masih berada di bawah pertumbuhan triwulan I 2020 sebesar 1,97%.
Efek turutan Covid-19 membuat lapangan
pekerjaan di sektor informal mengalami goncangan tidak tertanggungkan. Gelombang
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun dirumahkan terus meningkat. Jumlah warga
miskin bertambah. Sektor transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi
terdalam, dan juga komponen ekspor-impor tahun 2020 mengalami penurunan drastis
bila dibandingkan tahun 2019 dan atau sebelum pandemi Covid-19 melanda negeri
ini.
Begitu juga akselerasi
pembangunan infrastruktur daerah terkoreksi. Keseluruhan dari formula alokasi
anggaran Transfer ke Daerah dan
Dana Desa (TKDD) disesuaikan
untuk penanganan Covid-19. Pemajuan bidang pembangunan sumber daya
manusia juga tak kalah terjal dalam masa pandemi corona. Pelaksanaan pengajaran
di semua jenjang pendidikan berlangsung dengan cara online dan berjalan pada skala yang belum pernah terukur dan teruji
sebab belum pernah terjadi sebelumnya. Puncaknya, hampir kita tidak mendengar capaian
gemilang pemerintah provinsi Jambi dalam masa pandemi Covid-19 ini.
Pak Dul, 211 miliar dari APBD Provinsi
Jambi tahun anggaran 2020 difokuskan untuk penanganan Covid-19, terutama
penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial
(JPS) bagi warga terdampak. Begitu juga
tahun 2021, tidak kurang dari 506 miliar dari APBD 2021 dipersiapkan oleh
pemerintah provinsi Jambi untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dengan rincian
398 miliar untuk pemulihan ekonomi dan bantuan JPS serta 106 miliar khusus
belanja kesehatan yang digunakan untuk penanganan COVID-19.
Itu artinya, berkaca pada APBD
tahun 2020, di tengah situasi Covid-19 dan pos keuangan belanja operasional sebesar
78,49%
dari total belanja daerah tahun 2020 (terutama untuk belanja pegawai sebesar
47,94%), belanja modal hanya sebesar 17,38%, dan belanja tidak terduga sebesar
4,13%, jelas akan berefek pada realisasi program unggulan yang menjadi janji
poltik Haris-Sani ke depan.
Saat yang sama, mandatory spending bidang pendidikan
sebesar 20 Persen dari total APBD, 25 persen bidang infrastruktur dari Dana
Transfer Umum yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH),
10 persen untuk bidang kesehatan, dan 0,6 persen untuk pengawasan internal atau
inspektorat, adalah niscaya dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam bentuk
penyusunan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas. Skala Prioritas
tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan ke dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pak Dul, harus saya sampaikan, meneropong
kompleksitas persoalan pembangunan Jambi di tengah amuk pagebluk Covid-19 yang
belum sepenuhnya berakhir, saya agak pesimis kepemimpinan Pak Dul bersama Wo
Haris dalam rentang waktu hanya 3,5 tahun (Juli 2021-November 2024), mampu
menjemput perubahan fundamental di provinsi Jambi. Tetapi sekalipun realitas
mengajak untuk tidak berharap lebih, optimisme tidak boleh menyerah kalah pada
pesimisme.
Dalam pada itu, berkaca pada
jumlah penerimaan PAD tahun 2020 belum signifikan untuk menopang belanja daerah
yang meningkat dari tahun ke tahun, sehingga masih menggantungkan pada dukungan
dana dari penerimaan Transfer Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari
Pemerintah Pusat. Pada tahun 2020, kontribusi terbesar pendapatan APBD Provinsi
Jambi masih disumbang oleh dana transfer atau dana perimbangan tidak kurang
dari 65 %. Sisanya 34,89 persen bersumber dari PAD dan kontribusi Lain-lain Pendapatan yang Sah
sebesar 0,06%.
Oleh karena itu, pak Dul, intensifikasi
dan ekstensifikasi pajak antara lain melalui optimalisasi sektor Pajak dan
Retribusi Daerah dengan cara pemutakhiran data objek pajak dan retribusi
daerah, peninjauan atas kerja sama pengelolaan kekayaan daerah dengan pihak
ketiga maupun penggalian sumber penerimaan daerah yang lainnya adalah suatu hal
niscaya dan tidak bisa ditawar-tawar. Dengan demikian, kepemimpinan Haris-Sani dalam
rentang waktu 3,5 tahun ke depan membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM),
terutama pada sektor pengelolaan keuangan daerah, yang bisa berpikir strategis,
inovatif dan bekerja cepat dan tepat, mulai dari perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan sehingga program prioritas dan kegiatan di seluruh OPD
di bawah panji Jambi MANTAP dapat didanai secara maksimal dan sekaligus
dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Bumi Pucuk Jambi Sembilan Lurah.
Demikian surat ini saya sampaikan
buat Pak Dul, wakil Gubernur Jambi terpilih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang
kurang berkenan. Di atas itu semua, saya mendoakan semoga Pak Dul bersama Wo
Haris senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan bekerja dengan penuh tanggung
jawab mewujudkan visi-misi Jambi MANTAP, sebagaimana sumpah-janji pak Dul
maupun wo Haris saat dilantik nantinya diawali dengan menyebut nama Tuhan.
Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.
*Tulisan ini terbit pertama kali pada 4 Juli 2021 di portal www.jamberita.com
0 Komentar