Di Balik Kebuntuan Gerakan Mahasiswa

 

Demonstrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998

Oleh: Jumardi Putra*

Mahasiswa, sebuah entitas sosial yang kerap kali kita agungkan sebagai motor penggerak sejarah, agaknya sedang berada di persimpangan jalan yang sunyi. Di tengah kepungan gurita oligarki dan panggung sandiwara elite politik yang kian benderang, gerakan mahasiswa justru tampak gagap. Mereka mengalami kebuntuan yang akut: bingung menentukan posisi tawar sekaligus absen dalam menawarkan solusi konkret atas jeritan publik yang tak kunjung di dengar.

Ruang pergerakan yang dahulunya menjadi laboratorium eksperimentasi subur—tempat bertemunya idealisme murni dan realitas pahit rakyat—kini berubah menjadi ruang-ruang rapat yang ber-AC dan penuh kompromi. Kita sedang menyaksikan sebuah tragedi: mahasiswa yang terbuai oleh "logika kewajaran" dan kemapanan semu. Merujuk pada kegelisahan yang diutarakan Mansour Fakih (2002) dalam Analisis Gender dan Transformasi Sosial, mahasiswa kini terjebak dalam kesadaran naif, bahkan magis, sehingga gagal melihat struktur penindasan yang sistemis di sekitarnya. Budaya bisu (culture of silence) kembali mencengkeram rahim Ibu Pertiwi.

Kondisi hari ini adalah antitesis dari sejarah panjang republik ini. Kita patut membuka kembali lembaran memoar pergerakan tahun 1912, 1926, 1945, hingga puncaknya 1998. Sejarah mencatat bahwa embrio nasionalisme Indonesia lahir dari rahim kaum muda terdidik yang gelisah. Ketika Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menerapkan Politik Etis di awal abad ke-20, sekolah-sekolah modern justru melahirkan para pemberontak yang sadar akan hak-hak kemanusiaannya.

Dari sistem yang diskriminatif itu, lahir tokoh-tokoh seperti Sutan Sjahrir dan Amir Syarifuddin. Melalui organisasi bawah tanah dan diskusi-diskusi bawah pohon, mereka berhasil mentransformasikan persoalan sosial yang lokal menjadi persoalan politik nasional: Kemerdekaan! Mereka menepis ego etno-sentrisme yang sengaja dirawat oleh penjajah melalui strategi divide et impera. Rasa solidaritas antar-anak bangsa inilah yang mengikat komitmen kolektif untuk meruntuhkan tembok penindasan.

Namun, mengapa hari ini suara lantang itu meredup? Mengapa mahasiswa seolah kehilangan taji? Jawabannya mengakar pada bagaimana struktur ekonomi politik kita dikelola. Sejak rezim Orde Baru membuka pintu selebar-lebarnya bagi neoliberalisme, negara perlahan mendepak dirinya dari tanggung jawab melindungi rakyat. Di bawah tekanan modal global, kebijakan yang lahir—baik langsung maupun tidak langsung (direct or indirect discrimination)—selalu memihak para pemodal besar.

Pendidikan didepolitisasi dan dikomodifikasi, memaksa mahasiswa berpikir pragmatis: cepat lulus, bekerja di korporasi, dan membayar cicilan. Meminjam istilah sosiolog legendaris Indonesia, Selo Soemardjan (1986) dalam Perubahan Sosial di Yogyakarta, struktur sosial yang terlalu tunduk pada modernisasi materialistik tanpa kekuatan kontrol sosial akan melahirkan masyarakat yang apatis. Di sinilah letak krisis multidimensi itu: ketika kaum intelektual kehilangan kesadaran kritisnya, masyarakat kehilangan perisai terakhirnya.

Kita tidak boleh membiarkan Ibu Pertiwi terus mendekam di balik jeruji besi kapitalisme global dalam "kemarahan yang senyap". Mahasiswa harus bangun, membasuh muka dari kantuk kemapanan, dan mengorganisasi diri. Menatap masa depan, setidaknya ada empat kompas gerakan yang harus segera kita semestakan:

Pertama, sejarah sebagai jangkar analisis. Mahasiswa tidak boleh amnesia. Sejarah bukan sekadar deretan angka tahun di buku teks, melainkan pijakan filosofis untuk membedah akar persoalan bangsa hari ini.

Kedua, ilmu pengetahuan sebagai pisau analisis sosial. Struktur akademik jangan hanya dijadikan alat legitimasi untuk mencari kerja. Ilmu harus dikembalikan ke khitahnya sebagai alat pembebasan masyarakat (counter-hegemony), bukan sekadar hafalan normatif.

Ketiga, ideologi sebagai worldview. Gerakan tanpa ideologi adalah raga tanpa jiwa. Ideologi harus menjadi instrumen dialektika hidup dan keyakinan spiritual bahwa perubahan sosial ke arah yang lebih adil bukanlah utopia.

Keempat, karakter kader yang berakar. Kita harus mencetak kader gerakan yang memiliki urat nadi yang sama dengan rakyat jelata. Mereka harus menjadi apa yang disebut Antonio Gramsci—dan digemakan ulang oleh pemikir Indonesia, Daoed Joesoef (1989)—sebagai Intelektual Organik: sosok yang tidak hanya berpikir di atas menara gading, tetapi ikut merasakan asin keringat dan air mata masyarakat bawah.

Sudah saatnya mahasiswa berhenti bersembunyi di balik dalih tugas-tugas kuliah yang menumpuk. Jika melihat ketidakadilan di depan mata, kita tidak hanya harus peduli; kita harus marah. Dan kemarahan itu harus diorganisasi menjadi gelombang perubahan yang nyata.

*Yogyakarta, 13 Juni 2008.