Arsitektur Digital dan Skema Opsen Pajak DIY

 

Pertemuan bersama BPKA Provinsi DIY

Oleh: Jumardi Putra

Menyusutnya dana transfer pusat bukanlah akhir dari pembangunan, melainkan awal dari kebangkitan kreativitas fiskal daerah.

Desentralisasi fiskal di Indonesia sedang berada pada titik balik yang paling menentukan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) membawa paradigma baru: daerah tidak lagi bisa terus-menerus menengadahkan tangan menanti kucuran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tengah fluktuasi harga komoditas dan pengetatan ruang belanja APBN fiskal pusat, tren alokasi TKD, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) non-earmarked, menunjukkan kecenderungan yang kian selektif dan menurun secara riil bagi sejumlah daerah yang kaya sumber daya alam namun minim diversifikasi ekonomi.

Bagi Provinsi Jambi, realitas ini adalah alarm keras. Ketergantungan struktur APBD Jambi terhadap dana transfer pusat yang rata-rata masih di kisaran 60% menunjukkan rapuhnya ketahanan fiskal daerah. Jika hulu penerimaan dari pusat menyusut, maka hilir pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan mutu pendidikan di "Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah" dipastikan akan melambat.

Menyikapi urgensi tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi melakukan langkah strategis dengan menggelar Studi Banding ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 9 – 13 Juni 2026. Fokusnya sangat tajam dan spesifik: membedah arsitektur kebijakan, mitigasi risiko penurunan pendapatan murni, skema teknis pembagian otomatis (split-payment) Opsen Pajak, serta akselerasi digitalisasi sistem tata kelola keuangan daerah. Yogyakarta dipilih bukan tanpa alasan; provinsi ini diakui secara nasional sebagai salah satu lokus terbaik dalam mengintegrasikan ekosistem digital perpajakan daerah yang inklusif sekaligus responsif terhadap mandat UU HKPD.

Anatomi Fiskal Daerah dan Mandat Perubahan HKPD

Sebelum masuk ke dalam teknis temuan di DIY, penting untuk memahami lanskap regulasi yang melatardepani kunjungan kerja ini. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah melakukan restrukturisasi jenis pajak daerah. Salah satu instrumen paling radikal yang mulai berlaku penuh adalah penerapan Opsen Pajak, khususnya untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pada rezim lama (UU Nomor 28 Tahun 2009), PKB dan BBNKB dipungut penuh 100% oleh pemerintah provinsi, baru kemudian porsi bagi hasil sebesar 30% ditransfer ke kabupaten/kota secara periodik (triwulanan atau semesteran). Kelemahan sistem lama ini adalah terjadinya idle cash (dana mengendap) di provinsi dan keterlambatan penyaluran yang mengganggu likuiditas kas daerah kabupaten/kota.

Pembahasan bersama BPKA Provinsi DIY

UU HKPD membalik arah permainan tersebut melalui skema Opsen. Sesuai regulasi baru, tarif PKB Provinsi ditetapkan maksimal 1,2% untuk kepemilikan pertama, namun Kabupaten/Kota berhak mengenakan Opsen sebesar 66% dari nilai pajak terutang tersebut. Yang membedakan adalah mekanisme pemungutannya: wajib pajak membayar dalam satu tagihan, namun sistem perbankan langsung memecah (split-payment) aliran uang tersebut detik itu juga ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi dan RKUD Kabupaten/Kota.

Secara akuntansi, kebijakan ini memicu ilusi optik berupa "penurunan" postur Pajak Daerah di tingkat provinsi karena pendapatan tidak lagi dicatat secara kotor (gross). Namun, sebagaimana dipaparkan oleh Ibu Hidayati Yuliastantri Djohar, S.Sos, M.Si, Kepala Bidang Anggaran Pendapatan BPKA Provinsi DIY, saat menerima delegasi Banggar Jambi, fenomena ini hanyalah perubahan struktur pencatatan perpajakan (balancing effect).

"Volume APBD pada sisi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi memang tampak menurun nominalnya karena komponen Opsen 66% langsung dipotong di hulu dan masuk ke Kasda Kabupaten/Kota. Namun, penurunan ini dikompensasi secara seimbang oleh hilangnya kewajiban Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota pada pos belanja provinsi. Ruang fiskal bersih untuk program mandiri provinsi tetap terjaga stabil," jelas Hidayati.

Efisiensi Value for Money dan Keamanan Siber

Dalam diskusi intensif bersama Sekretariat DPRD DIY yang diwakili oleh Siswanto, S.S.T., M.M, Banggar DPRD Jambi mendalami bagaimana mengukur keberhasilan investasi teknologi informasi (IT) pada sektor pendapatan. DPRD DIY menerapkan indikator berbasis Value for Money:

1. Ekonomi: Pengadaan infrastruktur IT perpajakan harus efisien dan tidak membebani APBD secara timpang. Biaya transaksi (transaction fee) perbankan dikerjasamakan dengan bank persepsi (Bank BPD DIY) agar tidak menjadi beban baru bagi wajib pajak maupun daerah.
2. Efisiensi: Memangkas seluruh birokrasi dan waktu pelayanan tatap muka.
3. Efektifitas: Menutup rapat celah kebocoran (fraud) pendapatan dan pungutan liar melalui implementasi sistem cashless total.

Namun, digitalisasi tanpa proteksi adalah bom waktu. Seiring dengan beralihnya seluruh transaksi keuangan ke ruang siber, risiko kejahatan siber (cyber crime) meningkat drastis. Menanggapi hal ini, Komisi A (Bidang Pemerintahan) dan Komisi B (Bidang Keuangan) DPRD DIY menjalankan fungsi pengawasan secara ketat.

Digitalisasi tata kelola keuangan bukan sekadar tentang modernisasi sistem, tetapi tentang membangun jembatan transparansi yang menutup rapat celah kebocoran dan mempercepat aliran kesejahteraan ke kas daerah.

DPRD DIY mendorong Pemerintah Provinsi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk secara berkala melakukan Vulnerability Assessment dan Penetration Testing (uji penetrasi) pada sistem e-Samsat mereka dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Lebih dari sekadar aspek teknis, DIY melangkah lebih jauh dengan menerapkan standardisasi internasional ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada sistem pendapatan daerah mereka. Langkah preventif ini memastikan bahwa data jutaan wajib pajak dan lalu lintas transaksi miliaran rupiah setiap harinya aman dari ancaman peretasan.

Isi Dapur SAMSAT Kota Yogyakarta

Untuk melihat implementasi taktis di lapangan, delegasi Banggar DPRD Jambi yang didampingi mitra kerja terkait juga membedah operasional Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD)/Samsat Kota Yogyakarta. Di sini, Bapak Rahadian Indradi ST., MM selaku Kasubbag Tata Usaha KPPD Yogyakarta menjabarkan ekosistem digital yang menjadi urat nadi pendapatan daerah.

Samsat Kota Yogyakarta mengandalkan interkoneksi tiga platform utama: aplikasi Infopanjak DIY, Samsat Digital Nasional (SIGNAL), dan layanan e-Posti (Elektronik Point of Sale dan Transaksi Integrasi). Ketiganya terhubung langsung ke payment gateway multipel—mulai dari QRIS, ATM, mobile banking Bank BPD DIY, hingga platform e-commerce seperti Tokopedia, GoPay, Indomaret, Alfamart, dan PT Pos Indonesia.

Keberhasilan implementasi digitalisasi dan skema opsen ini dirangkum dalam tabel efisiensi berikut:

Secara teknis, kemampuan dari skema ini terletak pada Core Banking System (CBS) Bank BPD DIY. Ketika seorang warga Kota Yogyakarta membayar pajak kendaraannya melalui aplikasi SIGNAL atau Tokopedia, sistem perpajakan Samsat Electronic Data Intercharge (SEDI) langsung mengirimkan data nominal pajak. Detik itu juga, core banking bank persepsi memecah nominal tersebut berdasarkan interkoneksi formula Perda PDRD: porsi Provinsi langsung didebit ke RKUD Provinsi DIY, sementara porsi Opsen (66% dari nilai pajak) ditransfer secara otomatis ke RKUD Kota Yogyakarta berdasarkan kode wilayah pelat nomor kendaraan.

Tidak ada lagi dana mengendap, tidak ada lagi proses birokrasi transfer berjenjang dari provinsi ke kabupaten/kota yang memakan waktu berbulan-bulan. Aliran dana mengalir secara instan (real-time) dan transparan.

Tantangan Hukum dan Sosiologis

Dua hambatan klasik yang sering membayangi digitalisasi pajak di daerah adalah masalah keabsahan hukum pengesahan STNK digital dan resistensi sosiologis masyarakat gaptek. DIY berhasil memitigasi keduanya dengan sangat elegan.

Terkait pengesahan STNK, Samsat DIY mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Melalui aplikasi SIGNAL, setelah pembayaran tervalidasi, sistem menerbitkan e-TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran) yang dilengkapi dengan QR Code yang sah secara nasional sebagai pengganti cap stempel fisik. Masyarakat cukup mencetak QR Code berukuran 1x1 cm tersebut dan menempelkannya pada lembar STNK mereka. Namun, pengecualian tetap diberlakukan untuk perpanjangan STNK 5 tahunan karena mutlak membutuhkan cek fisik kendaraan di lokasi.

Diskusi di BPAK Provinsi DIY

Sementara untuk memitigasi masyarakat yang belum akrab dengan dunia digital atau ketika sistem mengalami gangguan (down), DIY menerapkan Strategi Hybrid. Kantor Samsat induk dan 8 titik layanan luar Samsat (seperti di Purawisata dan XT Square) tetap dioperasikan secara penuh dengan sistem pembayaran tunai di loket. Infrastruktur IT mereka juga diperkuat dengan mekanisme fail-over yang didukung oleh dua server database terpisah guna menjamin keandalan sistem dari risiko system crash.

Dampak Nyata terhadap Postur APBD dan KTMDU

Apakah investasi IT dan restrukturisasi kebijakan ini membuahkan hasil secara ekonomi? Data realisasi anggaran per 18 Mei 2026 di Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang sangat impresif. Realisasi penerimaan Opsen tahun anggaran 2025 (yang ditarik hingga medio Mei 2026) mencatat angka capaian yang luar biasa:

• Opsen PKB Kota Yogyakarta: Mencapai 94,7% dari target yang ditetapkan.
• Opsen BBNKB Kota Yogyakarta: Mencapai 97,4% dari target yang ditetapkan.

Sementara untuk tahun berjalan 2026, per 18 Mei 2026, realisasi Opsen PKB telah menyentuh angka 37,4% dan Opsen BBNKB sebesar 30% dari target tahunan. Tingginya angka capaian ini membuktikan bahwa kemudahan akses digital secara signifikan mampu menekan angka Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU). Wajib pajak yang sebelumnya enggan membayar karena malas mengantre atau terkendala kesibukan kerja, kini beralih menjadi wajib pajak yang patuh berkat kepraktisan sistem elektronik.

Pertemuan di DPRD Provinsi DIY

Selain mendongkrak penerimaan daerah, digitalisasi ini terbukti mampu memangkas biaya operasional pemungutan (cost of collection) dalam jangka panjang. Anggaran untuk pencatatan manual, kertas formulir, stiker pajak, hingga biaya pengamanan fisik uang tunai (cash handling) dapat dipangkas hingga hampir 0%. Efisiensi ini memungkinkan restrukturisasi sumber daya manusia (SDM) dinas pendapatan untuk dialihkan dari fungsi pelayan loket administratif ke fungsi pengawasan yang lebih substantif, analisis data fiskal, dan penagihan aktif di lapangan.

Sinergi dan Formula Berbagi Beban Fiskal

Satu hal yang menjadi catatan bagi delegasi DPRD Jambi adalah tingginya derajat sinergi dan komitmen berbagi peran (burden sharing) antara Pemprov DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 83 Tahun 2024 tentang PKB dan BBNKB, pengelolaan anggaran pemeliharaan IT dan sosialisasi diatur secara proporsional berdasarkan porsi penerimaan yang adil.

Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen mengalokasikan minimal 1,2% dari penerimaan Opsen PKB dan 1,1% dari penerimaan Opsen BBNKB khusus untuk mendukung sarana dan prasarana layanan perpajakan. Skema pembagian bebannya dirumuskan dengan prinsip keadilan: Pemerintah Provinsi DIY bertanggung jawab penuh atas biaya perawatan sistem inti (Core System) SAMSAT dan pusat database kendaraan. Sebaliknya, Pemerintah Kota menanggung biaya untuk layanan penunjang yang spesifik di wilayahnya, seperti pengadaan mobil operasional Samsat Keliling yang baru dan intensifikasi sosialisasi literasi perpajakan daerah kepada masyarakat tingkat kapanewon (kecamatan) dan kalurahan (desa).

Di era pasca-UU HKPD, ego sektoral adalah musuh utama pembangunan. Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah dua sisi dari satu mata uang fiskal yang sama—mereka hanya bisa kuat jika bergerak dalam satu harmoni dan sinergi."

Sinergi ini juga tercermin dalam penanganan KTMDU secara door-to-door. BPKAD Provinsi menyuplai data tunggakan pajak yang presisi berbasis nama dan alamat (by name by address) kepada kabupaten/kota. Berbekal data akurat tersebut, Satgas Bersama yang terdiri dari BKAD Kota, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga Lurah dan Kepala Dusun bergerak aktif melakukan penagihan langsung ke rumah warga. Karena kabupaten/kota kini memiliki insentif langsung berupa penerimaan Opsen yang instan, mereka menjadi sangat agresif dan bersemangat untuk menyisir para penunggak pajak di wilayah administratif mereka sendiri.

Terkait kebijakan insentif fiskal berupa program "pemutihan" pajak (seperti yang diatur dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 274 Tahun 2025), DIY menerapkan formula yang sangat cerdas agar program tersebut tidak mendidik wajib pajak menjadi pembangkang pajak yang kronis. Pemutihan di DIY dirancang dengan dua strategi utama:

1. Jadwal yang Tidak Dapat Diprediksi (Unpredictable Schedule): Pelaksanaan pemutihan tidak pernah dijadwalkan pada bulan yang sama setiap tahunnya. Hal ini mencegah wajib pajak nakal sengaja menunda pembayaran demi menunggu bulan pemutihan.
2. Skema Keringanan Progresif: Insentif hanya menghapuskan sanksi denda administratif, sedangkan pokok pajak tetap wajib dibayar penuh 100%. Sebaliknya, pemerintah memberikan penghargaan (reward) berupa undian berhadiah atau potongan pokok tipis bagi warga negara yang taat membayar tepat waktu sebelum jatuh tempo.

Usai pembahasan di SAMSAT Kota Yogyakarta

Kontekstualisasi dan Optimalisasi PAD

Apa yang ditunjukkan oleh DIY adalah potret nyata bagaimana sebuah daerah merespons tekanan penurunan dana transfer pusat dengan melakukan transformasi radikal pada arsitektur tata kelola fiskal internalnya. Jambi tidak bisa lagi terjebak dalam pola pikir birokratis lama yang pasif.

Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah ancaman penyusutan dana transfer pusat, Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi perlu mengontekstualisasikan keberhasilan Yogyakarta ke dalam lima langkah taktis berikut:

1. Akselerasi Sinkronisasi Regulasi Daerah: Jambi harus memastikan bahwa Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di tingkat Provinsi maupun di seluruh 11 Kabupaten/Kota telah selaras sempurna, khususnya mengenai klausul baku tarif Opsen PKB dan BBNKB. Keterlambatan penetapan Perda di tingkat kabupaten/kota akan berakibat fatal pada hilangnya hak mereka untuk memungut Opsen, yang pada gilirannya akan menjatuhkan postur PAD secara agregat.
2. Membangun Sistem Integrasi Perbankan (Real-Time Split-Payment): Menggandeng Bank Pembangunan Daerah (Bank Jambi) selaku bank penampung RKUD untuk membangun interkoneksi sistem real-time split-payment antara aplikasi e-Samsat Jambi dengan Core Banking System bank. Kepastian transfer dana opsen secara instan ke kabupaten/kota akan memicu gairah pembangunan di tingkat lokal.
3. Pemanfaatan Analisis Big Data dan Integrasi Multi-Instansi: Badan Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jambi harus mulai menerapkan Data Analytics untuk mengklasifikasikan klaster kepatuhan wajib pajak dan memproyeksikan target penerimaan secara ilmiah berbasis tren ekonomi makro daerah. Integrasi data melalui sistem Electronic Registration and Identification (ERI) harus diperkuat dengan melibatkan Ditlantas Polda Jambi, PT Jasa Raharja, serta Disdukcapil untuk validasi NIK demi mendeteksi pajak progresif secara akurat. Langkah ini juga harus diintegrasikan dengan sistem tilang elektronik (ETLE) untuk menciptakan efek jera bagi para penunggak pajak kendaraan.
4. Strategi Fiskal Diversifikasi PAD Murni: Kehilangan pencatatan gross akibat skema opsen harus ditambal dengan mengoptimalkan sektor-sektor pajak daerah yang haknya 100% milik provinsi atau yang belum tergarap optimal. Jambi memiliki potensi besar pada sektor Pajak Alat Berat (PAB) di sektor perkebunan dan pertambangan, Pajak Air Permukaan (PAP) pada industri besar, serta penyesuaian tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Selain itu, optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah yang tidur (idle assets) melalui skema sewa komersial dengan pihak ketiga harus digenjot untuk mendongkrak pos Retribusi Daerah.
5. Kebijakan Pengikat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang Tegas: PKS antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi harus memuat pembagian peran yang adil dan tegas. Kabupaten/kota harus diwajibkan secara regulasi untuk mengalokasikan sebagian persentase dana opsen yang mereka terima untuk membiayai operasional penagihan aktif (KTMDU) secara door-to-door di wilayah mereka masing-masing.

Komitmen Bersama 

Transisi dari skema Bagi Hasil ke skema Opsen Pajak sesuai amanat UU HKPD, jika dikelola dengan kesiapan infrastruktur IT yang andal, jaminan keamanan siber yang tersertifikasi, serta komitmen sinergi antar-level pemerintahan, terbukti tidak akan menggangu stabilitas belanja urusan wajib daerah. Malahan, skema ini menjadi pintu masuk utama menuju transparansi mutlak dan pemangkasan total potensi korupsi.

Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Provinsi Jambi. Apakah kita memiliki keberanian politik (political will) dan ketegasan eksekusi untuk segera mengimplementasikan transformasi digital dan harmonisasi fiskal ini? Di tengah menyusutnya aliran dana transfer dari Jakarta, jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah Jambi mampu tegak berdiri sebagai daerah yang mandiri secara fiskal, atau terus terjebak dalam bayang-bayang ketidakpastian anggaran yang mengorbankan kesejahteraan rakyatnya. 

Pada akhirnya, tidak ada pilihan lain selain memajukan 'Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah' di tengah ketatnya anggaran pusat yang menuntut kita tidak hanya pandai merencana, tapi juga tangkas merombak arsitektur digital pendapatan daerah.

Referensi Regulasi

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
4. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
6. Keputusan Gubernur DIY Nomor 274 Tahun 2025 tentang Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Daerah Istimewa Yogyakarta.