Duka Gadis Kecil Sidetapa

ilustrasi.

Oleh: Jumardi Putra

Tangisan gadis kecil itu meratapi dua hal sekaligus: kematian sang ayah dan matinya rasa keadilan di sekitarnya.

“Bapak, Bapak, Bapak..,” suara lirih yang dibarengi tangis histeris itu keluar dari mulut Kesya, seorang gadis kecil asal Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Pandangannya terpaku pada tubuh kaku ayahnya yang digotong menuju tempat pemandian. Di tengah kerumunan warga, bocah perempuan itu meratapi kepergian sang ayah, KD, yang tewas setelah menjadi korban aksi pengeroyokan warga atas dugaan mencuri ayam aduan di Kabupaten Tabanan (24/7/2026).

Video pilu tersebut mendadak viral di berbagai platform media sosial. Mata warganet tanah air tertuju pada duka mendalam si gadis kecil. Gelombang empati berdatangan untuk Kesya, beriringan dengan nada kutukan atas aksi main hakim sendiri yang kembali memakan korban jiwa di republik ini.

Duka ini terlalu berat untuk dipikul oleh pundak ringkih seorang bocah perempuan. Peristiwa tragis di Sidetapa ini bukan sekadar kabar duka sebuah keluarga, melainkan jeritan sunyi yang menelanjangi betapa rapuhnya nilai kemanusiaan sesama warga dan betapa retaknya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum di negeri ini.

Potret buram ini menghadirkan paradoks yang sangat tajam dan menyakitkan. Di satu sisi, nyawa seorang pria melayang secara mengenaskan hanya karena dugaan mencuri ayam aduan yang nilainya tak seberapa. Hukum jalanan melahapnya tanpa pembuktian, tanpa ruang pembelaan, dan tanpa ampun.

Di sisi lain, kita menyaksikan pemandangan yang bertolak belakang di panggung publik: para elit pejabat koruptor—bahkan oknum penegak hukum yang terlibat kejahatan sistematis—yang menggerogoti uang rakyat hingga miliaran bahkan triliunan rupiah justru kerap tersenyum dan melambaikan tangan di depan kamera. Mereka menikmati fasilitas mewah di balik jeruji besi atau mendapat keringanan hukuman melalui celah pasal yang lentur di tangan aparat.

Mengapa masyarakat begitu mudah bertindak sebagai "hakim sekaligus algojo" untuk kejahatan kelas teri, sementara kejahatan sistematis kelas kakap justru melintasi proses hukum yang berbelit dan penuh kompromi?

Situasi ini mengingatkan kita pada pandangan filsuf asal Scythia, Anacharsis (diabadikan oleh filsuf Yunani Plutarch dalam karyanya Parallel Lives (Vitae Parallelae), khususnya pada bagian biografi Solon (Life of Solon, Bab 5, Bagian 2), yang menggambarkan ketimpangan hukum secara bernas:

"Hukum bagaikan jaring laba-laba: mampu menangkap dan menahan yang lemah serta kecil, tetapi akan robek dan ditembus oleh yang kaya dan berkuasa." (Laws are like spider webs: if some poor or weak thing falls into them, it is caught; but if a bigger thing falls in, it breaks through them and escapes).

Akar dari persoalan ini bisa jadi adalah tumpulnya kepercayaan publik (erosion of public trust) terhadap sistem penegakan hukum di pelbagai tingkatan. Ketika hukum dipermainkan oleh oknum yang bertransaksi dengan elit korup, keadilan tidak lagi dipandang sebagai pengayom yang adil, melainkan barang dagangan.

Penegakan hukum yang tebang pilih bermuara pada keputusasaan kolektif. Masyarakat bawah, secara sadar maupun tidak, mengadopsi sikap sinis terhadap prosedur hukum resmi. Sayangnya, keputusasaan itu tidak pernah mengarah kepada para elit yang kebal hukum, melainkan dilampiaskan kepada sesama warga kelas bawah yang paling rentan.

Kematian ayah Kesya adalah wujud paling telanjang dari kegagalan hukum sebagai panglima. Aksi main hakim sendiri (vigilantism) adalah manifestasi masyarakat yang kehilangan kompas moral dan kehakiman akibat contoh buruk yang dipertontonkan di tingkat atas. Ketika hukum negara bisa dibeli oleh pemilik modal dan kekuasaan, masyarakat kelas bawah menciptakan "hukum rimba"-nya sendiri: brutal, dangkal, dan nir-kemanusiaan. Fenomena ini membuat berita kematian warga di akar rumput akibat hukum jalanan menjadi sebuah ironi harian yang menyedihkan.

Gadis kecil dari Sidetapa itu kini harus tumbuh dalam bayang-bayang trauma yang mendalam. Ia tidak hanya kehilangan sosok ayah, tetapi juga menyaksikan betapa murahnya harga nyawa seorang manusia di mata tetangganya sendiri.

Duka ini melintasi ruang dan waktu, persis seperti pertanyaan reflektif W.S. Rendra dalam penggalan Sajak Sebatang Lisong (1977):

Melihat Indonesia yang luas ini

sangat kaya dan sangat subur.

Tapi mengapa rakyatnya miskin dan melarat?

Apakah hukum dibuat

hanya untuk melindungi mereka

yang punya uang dan kekuasaan?

Apakah keadilan hanya untuk mereka

yang bisa membelinya?

Tragedi ini mestinya menjadi tamparan keras bagi para penegak hukum dan pembuat kebijakan. Keadilan yang diperjualbelikan di tingkat atas pada akhirnya memicu kekacauan moral di tingkat bawah. Selama penegakan hukum masih bisa dikompromikan oleh korupsi para elit, selama itu pula hukum jalanan akan terus memakan korban-korban kecil yang tak berdaya.

Pada akhirnya, di balik setiap aksi main hakim sendiri yang brutal, akan selalu ada anak-anak tak berdosa yang dipaksa menanggung beban luka sepanjang hidup mereka.

*Kota Jambi, 27 Juli 2026

*Tulisan-tulisan saya lainnya dapat dibaca di link berikut ini:

1) Hidup Sederhana yang Tidak Sederhana

2) Merasa Pintar, Bodoh Saja Tak Punya

3) Yang Pandai Cari Muka Yang Jadi Pemenang

4) Sepotong Hati Rodiyati Ningsih

5) Ilusi "Yang Terhormat"

6) Kusebut Sebagai Apa Perang Abad Ini?

7) Besak Ota

8) Rumput Tetangga Selalu Terlihat Lebih Hijau

9) Tambah Berisi, Tunduk Ke Bawah

10) Surat Terakhir untuk Mama: Luka di Pelosok Negeri