Rektor dan Kepemimpinan Intelektual: Sebuah Refleksi

ilustrasi. sumber: theatlantik.com

Oleh: Jumardi Putra*

Administrasi memang menjaga universitas tetap berjalan, tetapi pemikiranlah yang menjaga universitas tetap hidup.

Di tengah riuhnya jagat media sosial yang merayakan kedangkalan, kehadiran pemikiran kritis-reflektif adalah sebuah oase. Dahulu, nama seorang Rektor adalah jaminan tajamnya pisau analisis di kolom-kolom opini, baik di surat kabar nasional maupun media online berkurasi. Namun kini, di tengah budaya instan yang merajai kanal digital, suara jernih dari puncak menara gading itu perlahan senyap. Bagi generasi Z, tulisan panjang mungkin bukan lagi menu utama, namun di sanalah sesungguhnya marwah intelektual sebuah bangsa sedang dipertaruhkan.

Muncul sebuah tanya yang mengusik: siapakah Rektor perguruan tinggi di Jambi saat ini yang masih aktif mengasah pena di ruang publik? Fakta pahitnya, kita kian sulit menemukan narasi segar dari para pemimpin kampus sekarang.

Apakah jabatan mentereng itu telah memaksa mereka bertransisi dari seorang "pemikir" menjadi sekadar "manajer"? Apakah tumpukan borang akreditasi, hal-ihwal administrasi, hiruk-pikuk konflik internal, hingga lobi-lobi anggaran telah menyedot habis energi mental mereka hingga menjauh dari labirin intelektual? Entahlah.

Publik hanya menyaksikan waktu sang Rektor kini terfragmentasi dalam satuan menit; berpindah dari satu rapat ke rapat lainnya, atau sekadar hadir menyampaikan "sekapur sirih" di berbagai forum seremonial. Akibatnya, pemikiran mendalam (deep work) kalah telak oleh urusan mendesak yang bersifat prosedural-dangkal (shallow work).

Lebih dari itu, ada beban politis yang tak kasat mata. Sebagai representasi institusi, ketajaman kritik yang dahulu menjadi ciri khas sang akademisi kini perlahan tumpul demi menjaga "stabilitas" birokrasi dan harmoni antar-lembaga. Puncaknya, kebebasan akademik pun perlahan tergerus oleh rasa sungkan pada lingkar kekuasaan.

Padahal, urgensi seorang Rektor untuk tetap menulis bukan soal eksistensi diri, apalagi sekadar hobi. Ini adalah tentang Kepemimpinan Intelektual (Intellectual Leadership) yang tak boleh tercerabut dari akar kecendekiaan. Ketika seorang Rektor berhenti menulis, maka jembatan komunikasi antara "Menara Gading" universitas dan realitas sosial masyarakat seketika putus.

Karya Fathul Wahid (Rektor UII Yogyakarta)

Di luar Jambi, kita masih melihat lentera yang tetap menyala. Nama-nama rektor perguruan tinggi, untuk menyebut contoh, seperti Fathul Wahid (UII Yogyakarta, periode 2018-2026), Akhmad Fauzi (UPN Veteran Jatim, periode 2022-2026), Al Makin (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, periode 2022-2024), Mujiburrahman (UIN Antasari Banjarmasin, periode 2017-2026), Imam Suprayogo (UIN Maliki Malang, periode 1997-2013), hingga Arif Satria (IPB periode 2017-2025-kini memimpin BRIN), masih setia merawat tradisi menulis ilmiah populer. Opini dan kolom mereka merentang luas—dari isu disrupsi teknologi, menguatnya oligarki, krisis demokrasi, krisis lingkungan, karut marut praktik hukum, poret buram pendidikan dan kemiskinan struktural. Mereka adalah bukti bahwa kesibukan administratif bukanlah alasan untuk membunuh nalar kritis.

Rektor adalah pucuk pimpinan ilmu pengetahuan. Ia memikul tanggung jawab moral untuk memberikan pencerahan saat publik limbung dihantam hoaks atau klaim sepihak elite politik dan aktor-aktor pemburu rente kekuasaan. Tanpa suara sang Rektor, kampus terancam merosot menjadi sekadar "pabrik ijazah" yang efisien secara birokrasi, namun sunyi dari kepemimpinan opini di ruang-ruang publik.

Di era digital, wajah sebuah universitas tidak lagi tercermin dari kemegahan gerbangnya, melainkan dari kedalaman pikiran pemimpin serta civitas akademikanya. Tulisan yang bernas jauh lebih bernilai ketimbang iklan berbayar mana pun untuk mengangkat pamor kampus di mata publik.

Secara moral, bagaimana mungkin seorang Rektor menuntut dosen dan mahasiswanya produktif menulis jika ia sendiri kehilangan legitimasi karena tinta penanya telah mengering? Kita perlu merenungkan kembali adagium ini: Administrasi menjaga universitas tetap berjalan, tetapi pemikiranlah yang menjaga universitas tetap hidup.

Relevan bagi kita untuk bertanya: apalah artinya gedung-gedung megah dan akreditasi unggul, jika sang pemimpin kehilangan suaranya dalam dialog peradaban? Dan apalah artinya sebuah kampus, jika para intelektual di dalamnya memilih diam saat urusan-urusan kepublikan sedang diperdebatkan?

*Kota Jambi, 25 Januari 2026.

*Berikut tulisan-tulisan saya lainnya:

1) Komunitas Epistemik dan Kosongnya Kampus Kita

2) Darurat Demokrasi: Memaknai Persinggungan Cendekiawan dan Politik

3) Ketindihan Teknokratis: Problem Akut Perencanaan Pembangunan

4) Wajah Buram Kampus, Buku dan Uang Palsu

5) Artidjo Alkostar: Penegak Keadilan

6) Gundah Bersama Seorang Guru Besar

7) Batu Bara Sebagai Persoalan Kebudayaan, Sebuah Autokritik

8) Kegenitan Intelektual

9) Kemalasan Intelektual

10) Prabowo, Sang Bibliofil