Gundah Bersama Seorang Guru Besar

ilustrasi. sumber: kompas.id.

Oleh: Jumardi Putra

Suatu malam--belum lama ini--saya berjumpa dengan seorang Guru Besar dari salah satu kampus di Jambi. Kami bertemu di sebuah kafe yang tidak begitu ramai, namun menghadirkan keheningan yang pas untuk bercakap-cakap agak dalam—sebuah obrolan yang tidak melulu diikat oleh kepentingan materi, melainkan berbagi cerita tentang kerja-kerja pemikiran yang sedang ditekuni, tak terkecuali beberapa karya intelektual tanah air bereputasi internasional dan pengalamannya sendiri melakukan "rihlah" ilmiah di kampus-kampus luar negeri.

“Jika tidak ada aral melintang, menjelang tutup tahun ini hasil pemikiran saya akan digelanggangkan” ujarnya dengan wajah sumringah.

Mendengar kabar itu, hati saya ikut bersukacita. Ada kebahagiaan setiap kali mendengar rekan sejawat akan merilis buku baru atau bagian dari buku (chapter). Bagaimanapun, merayakan hasil kerja pemikiran sangatlah penting di tengah arus utama kebudayaan kita yang mulai meninggalkan kedalaman, lalu menggantinya dengan seremoni akademik berlabel nasional-internasional yang sering kali mentereng di sertifikat namun sunyi dalam substansi.

Sebenarnya, kami sudah hampir enam tahun tidak bertatap muka. Selama itu, kami hanya memantau kesibukan masing-masing dari kejauhan. Namun malam itu, meski ia telah menyandang gelar Guru Besar dan secara usia berada di atas saya, ia tidak menunjukkan sikap yang berlebihan. Sosoknya masih seperti yang saya kenal dahulu: energik, "out of the box", dan hangat.

Akademisi dengan tipikal seperti ini tidak banyak saya jumpai di kota ini. Lazimnya berhubungan dengan banyak akademisi, saya tetap menempatkan mereka sebagai partner berpikir-berkegiatan, tidak lebih dari itu. Sikap egaliter ini penting untuk menghindari relasi yang dibangun di atas kasta jabatan yang feodalistik. Menghormati usia dan keilmuan adalah keharusan, namun hal itu tidak boleh menjadi pembenaran untuk merawat hubungan yang timpang, apalagi menjadikan salah satu pihak sebagai subordinasi.

Prinsip ini saya bawa sejak masa nyantri di Pesantren Tebuireng, Jombang-Jawa Timur, hingga berlanjut studi di Yogyakarta. Karena memang dalam kurun waktu itu saya sudah diajar langsung oleh banyak guru bergelar Doktor hingga Profesor, dan bahkan terlibat dalam pelbagai perhelatan akademik. Terlebih lagi di Jogja, relasi lintas kampus dan pelbagai forum intelektual yang cair serta dialogis merupakan syarat lahirnya komunitas epistemik yang sehat. Namun, Jogja pun bukan jaminan. Di sana pun ada juga tipikal Guru Besar yang "sok" dengan jabatan dan keilmuannya, seolah lupa bahwa di atas setiap orang yang berilmu, masih ada Yang Maha Mengetahui.

Berinteraksi dengan peneliti dan akademisi adalah kehormatan bagi saya, terlebih jika berangkat dari minat yang sama: ilmu pengetahuan, riset, dan advokasi. Dalam ranah ini, bukan usia atau gelar yang menjadi timbangan, melainkan bobot argumentasi dan kekuatan data.

Begitulah idealnya. Namun kenyataannya sering kali berbalik arah. Tidak sedikit saya jumpai akademisi (tidak terkecuali bergelar Profesor) yang gagal merawat tradisi kecendekiaan dalam setiap aktivitasnya. Yang muncul justru sosok yang sulit menerima perbedaan pendapat, apalagi bantahan. Kali lain, tak jarang mereka lebih menyerupai motivator ketimbang seorang pemikir atau peneliti yang bertugas memperkaya tafsir kritis-reflektif atas simbol-simbol kebudayaan di pelbagai lini kehidupan yang kerap disalahgunakan demi memuluskan "status quo" dan seabrek kepentingan pragmatis lainnya.

Saya tahu, menjadi seorang Profesor (bukan semata gelar administratif) adalah mimpi panjang yang melelahkan. Ia adalah puncak dari ribuan malam yang habis bersama tumpukan buku dan riset yang seolah tak berujung, di bawah tekanan administrasi dan biaya kuliah yang terkadang mencekik. Namun, yang menyedihkan adalah ketika SK Guru Besar itu tiba dan gelar tersebut bersanding di depan nama, perlahan sikap berubah. Mereka menjadi sosok yang sulit dikenali. Pada tahap itulah muncul pertanyaan sunyi di batin saya: Apakah ini sebuah pencapaian, atau justru awal dari sebuah keterasingan?

Di banyak podium pengukuhan Guru Besar, banyak yang berkata bahwa ada beban berat di balik jubah toga yang megah. Namun setelahnya, tak sedikit yang justru terjebak dalam "Menara Gading"—sebuah tempat yang tinggi dan terhormat, namun terlalu jauh untuk digapai oleh warga biasa.

Gelar Profesor seharusnya menjadi amanah intelektual, bukan sekadar aksesori status sosial, apatahlagi jika hanya demi mengejar tunjangan bulanan. Ironisnya, pangkat tertinggi ini terkadang membuat seseorang menjadi paling rendah dalam kerendahan hati. Mereka fasih bicara teori-teori besar, namun kelu saat harus berbicara dengan bahasa yang dipahami warga kebanyakan, seperti petani di sawah atau buruh di pasar.

Gelar yang berderet itu seharusnya menjadikan insan akademis seperti pohon yang merunduk karena sarat akan buah. Ia harusnya membuat kita lebih mudah ditemui, bukan lebih sulit dijangkau. Menjadi Profesor berarti memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kewarasan publik di tengah kebisingan politik dan egoisme kekuasaan.

Tak terasa, café segera tutup. Sebelum mengakhiri pembicaraan malam itu, ada deretan pertanyaan (boleh dikata kegundahan) yang masih menggantung di antara kami:

Sudahkah riset kita menjadi solusi bagi sesama? Ataukah ia hanya menjadi tumpukan kertas berdebu di perpustakaan, sekadar syarat pencairan tunjangan?

Sulit menyangkal bahwa banyak akademisi saat ini tersedot dalam kesibukan mengejar sitasi dan beradu indeks di jurnal internasional yang hanya dibaca segelintir rekan sejawat. Namun, mereka gagal mengeja degup jantung warga kecil yang berjuang susah payah untuk sekadar bertahan hidup dari hari ke hari.

Saat dalam perjalanan pulang, terlintas di pikiran saya:

pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat seberapa panjang gelar di depan nama kita, melainkan seberapa besar cahaya yang kita berikan saat kegelapan menyelimuti akal sehat bangsa.

*Kota Jambi, 22 Januari 2026.

*Berikut tulisan-tulisan saya lainnya:

1) Komunitas Epistemik dan Kosongnya Kampus Kita

2) Darurat Demokrasi: Memaknai Persinggungan Cendekiawan dan Politik

3) Ketindihan Teknokratis: Problem Akut Perencanaan Pembangunan

4) Wajah Buram Kampus, Buku dan Uang Palsu

5) Artidjo Alkostar: Penegak Keadilan

6) Polemik Angkutan Batu Bara di Jambi dan Hal-hal Yang Tidak Selesai