Mengapa Pejabat Mundur Begitu Langka?

Oleh: Jumardi Putra

Di panggung politik modern, jabatan publik idealnya dipahami sebagai mandat sementara yang sarat dengan tanggung jawab moral yang terikat kepada rakyat. Namun, dalam realitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang dikerangkeng mentalitas status quo, kekuasaan sering kali diperlakukan bukan sebagai alat pengabdian, melainkan sebagai hak istimewa warisan feodal yang wajib dipertahankan mati-matian.

Di sinilah tindakan seorang pejabat negara yang secara sadar memilih mundur—bukan karena terjegal skandal korupsi, terseret kasus hukum, atau berada di bawah tekanan paksa, melainkan atas dasar integritas nurani dan evaluasi kegagalan sistemik di institusi yang dipimpinnya—menjadi sebuah peristiwa yang sarat makna. Langkah ini bukan sekadar manuver politik, melainkan sebuah antitesis yang menohok tradisi politik nir-malu yang mengakar di institusi birokrasi pemerintahan di banyak negara.

Pertanggungjawaban Etis

Sejarah politik dunia sebenarnya mencatat sejumlah preseden penting dari berbagai belahan bumi mengenai arti pertanggungjawaban moral di ruang publik. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa mundur dari jabatan bukan tanda kelemahan, melainkan wujud tertinggi dari integritas seorang negarawan.

Di Asia Selatan, teladan pernah ditunjukkan oleh Lal Bahadur Shastri, Menteri Perkeretaapian India pada tahun 1956. Ketika sebuah kecelakaan kereta api tragis merenggut ratusan nyawa, Shastri tidak bersembunyi di balik tameng birokrasi bawahannya atau mencari kambing hitam. Ia secara kesatria meletakkan jabatannya karena memandang kegagalan institusional dalam sistem transportasi publik sebagai beban moral mutlak bagi pemimpin tertinggi di kementerian tersebut (lebih lanjut baca di sini: https://www.britannica.com/biography/Lal-Bahadur-Shastri)

Sikap serupa terjadi di Eropa pada tahun 1974. Kanselir Jerman Barat, Willy Brandt, memilih mengundurkan diri dari jabatannya setelah terungkap fakta bahwa salah satu asisten terdekatnya di lingkar kekuasaan adalah mata-mata Jerman Timur (Stasi). Brandt tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan spionase tersebut, namun ia mengambil penuh tanggung jawab politik atas kelalaian pengawasan di lingkar ring satu kepemimpinannya (Lebih lanjut dapat dibaca di sini: https://www.britannica.com/biography/Willy-Brandt).

Tradisi keteguhan moral juga tercermin dari langkah Robin Cook sebagai pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Fraksi Partai Buruh di Kabinet Perdana Menteri Tony Blair tahun 2003, setelah sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris pada tahun 1997–2001. Ia memilih mundur dari kabinet sebagai bentuk protes keras dan konsistensi nurani atas keputusan negaranya untuk ikut serta dalam invasi Irak—sebuah kebijakan strategis yang dinilainya bertolak belakang dengan nurani publik, prinsip kemanusiaan, dan koridor hukum internasional (lebih lanjut baca di sini: https://www.britannica.com/biography/Robin-Cook).

Begitu juga terjadi di Korea Selatan, Perdana Menteri Chung Hong-won mengajukan pengunduran diri pada tahun 2014 menyusul tragedi memilukan tenggelamnya kapal feri MV Sewol yang menewaskan ratusan pelajar. Meskipun ia tidak memegang kendali atas kemudi kapal tersebut, Chung merasa gagal memimpin sistem penyelamatan negara secara optimal di masa krisis, sehingga pengunduran diri dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada keluarga korban dan publik (Lebih lanjut dibaca di sini: https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-27176844).

Dalam konteks sejarah Indonesia, Mohammad Hatta secara resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Desember 1956. Alasan utamanya adalah perbedaan pandangan politik yang prinsipil dengan Presiden Soekarno ketika itu. Bung Hatta memilih mundur karena merasa tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan negara serta gaya kepemimpinan yang dinilai semakin mengarah pada sentralisasi kekuasaan dan meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi kolektif yang telah disepakati bersama sejak awal kemerdekaan. (Lebih lanjut baca di sini: https://anri.go.id/publikasi/berita/mundurnya-wapres-moh-hatta-pelajaran-berharga-kepemimpinan-indonesia).

Dari lintas negara dan lintas era tersebut, terlihat jelas bagaimana para pejabat publik memandang kursi kekuasaan sebagai sesuatu yang rapuh legitimasinya apabila berbenturan langsung dengan kebenaran etis, akuntabilitas, dan rasa empati publik.

Tantangan Demokrasi Substantif

Mengapa langkah pengunduran diri atas dasar etis sangat langka dalam politik modern, khususnya di Indonesia? Jawabannya berakar pada kultur feodal, patronase, dan struktur sosiologis kekuasaan.

Dalam perspektif neopatrimonialisme—sebagaimana diletakkan oleh Max Weber dan dikembangkan oleh para sosiolog politik modern, —batas ranah publik dan privat dalam birokrasi kerap kabur. Jabatan negara tidak dipandang sebagai fungsi administratif yang objektif, melainkan diperlakukan sebagai sumber daya privat (arena rent-seeking) yang mendatangkan status sosial dan keuntungan ekonomi.

Kondisi ini memicu dampak krusial yaitu (1) jabatan atau kursi kekuasaan harus dipertahankan mati-matian demi menjaga akses terhadap pengaruh sosial dan rente ekonomi, terlepas dari buruknya performa kerja, (2) ketika terjadi kegagalan institusional, insting bertahan hidup elite mendominasi. Kesalahan sistemik sengaja dilemparkan ke birokrasi tingkat bawah demi melindungi posisi elite puncak, dan (3) pengkultusan figur berupa ikatan emosional antara pemimpin dan pendukung membuat kritik substantif kerap diidentikkan sebagai "serangan kelompok." Akibatnya, pemimpin menjadi kebal dari kontrol publik yang objektif.

Dinamika klientelisme ini secara terang-terangan mencedera esensi demokrasi substantif yang menuntut akuntabilitas ketat. Sebaliknya, ketika seorang pejabat memilih mundur karena merasa gagal mengemban amanah, ia sedang meruntuhkan bangunan neopatrimonialisme sekaligus membuktikan bahwa integritas jauh lebih berharga daripada kursi kekuasaan.

Pada akhirnya, ketiadaan budaya mundur mencerminkan krisis moral dalam tata kelola publik, di mana kekuasaan kerap direduksi menjadi tujuan akhir, bukan instrumen pengabdian. Ketika tradisi mundur atas dasar etis kelak membudaya—sebagaimana telah dicontohkan di sejumlah negara—pada saat itulah rantai feodalisme politik perlahan akan putus. Peristiwa tersebut akan menegaskan pesan abadi bahwa martabat kemanusiaan dan keadilan sosial senantiasa berada jauh di atas megahnya singgasana kekuasaan.

*Kota Jambi, 14 November 2026. Gambar di awal tulisan merupakan ilustrasi.