 |
Oleh: Jumardi Putra
Perguruan tinggi masih diyakini sebagai benteng terakhir moral dan intelektual. Di sanalah publik menaruh asa yang teramat besar. Ia dipandang bukan sekadar wadah bagi individu yang merayap naik menembus tangga mobilitas sosial-ekonomi, melainkan kawah candradimuka—tempat nilai-nilai kebajikan ditempa agar kelak penuntutnya mampu memberi warna bagi keadaban publik.
Namun, di tengah harapan yang begitu melambung, timbul sebuah fenomena yang kian menggejala dewasa ini yaitu glorifikasi akademik. Sebenarnya ini bukan persoalan baru, melainkan penyakit lama yang terus bermetamorfosis. Glorifikasi ini mewujud dalam sebuah kondisi ketika deretan angka IPK, prestise almamater, dan berbaris-baris gelar formal dianggap sebagai satu-satunya tolok ukur sah atas kecerdasan, harga diri, bahkan harkat kemanusiaan seseorang. Di balik kilaunya yang memukau, tersimpan bahaya laten yang pelan-pelan melumpuhkan jiwa individu dan meretakkan tatanan sosial.
Faktanya, glorifikasi ini melahirkan hierarki semu di tengah masyarakat. Mereka yang mengantongi gelar dari kampus ternama atau meraih angka-angka akademis yang menjulang dipuja secara berlebihan. Sebaliknya, mereka yang bertekun pada kecakapan praktis, seni, keahlian teknik, atau kearifan hidup yang tak terdokumentasikan, terpinggirkan sebagai "warga kelas dua."
Kondisi ini sejalan dengan kritik Michael Sandel dalam The Tyranny of Merit: What’s Become of the Common Good? (2020). Sandel mengingatkan bahwa meritokrasi yang terdistorsi akan melahirkan kesombongan di kalangan pemenang (hubris) dan rasa terhina bagi mereka yang tertinggal. Kita lupa pada pandangan Howard Gardner mengenai kecerdasan majemuk (multiple intelligences), bahwa manusia dirajut oleh beragam spektrum kecerdasan yang tidak mungkin diukur hanya lewat lembar ujian atau angka-angka dingin di lembar transkrip.
Ketika gelar akademik dan peringkat dinobatkan sebagai simbol status sosial tertinggi, fokus pendidikan bergeser secara drastis: dari pencarian substansi kebenaran menjadi sekadar pemburu formalitas dokumen. Tak pelak, pendidikan mengalami pembusukan dari dalam.
Pengejaran pencapaian secara instan ini memicu erosi moral yang massif: joki skripsi dan tesis hingga disertasi menjamur, plagiarisme merajalela demi mengejar kuota publikasi ilmiah, mengikuti konferensi "abal-abal", hingga pengasatan gelar sekadar untuk menjadi "pajangan" perkasa di kartu nama tanpa diimbangi kontribusi nyata bagi masyarakat. Akademia tak ubahnya pabrik stempel formalitas yang kehilangan ruh ilmunya.
Dampak paling sunyi namun mematikan dari glorifikasi ini adalah tekanan psikologis yang ekstrem. Ketika ukuran keberhasilan hidup disempitkan sebatas indeks prestasi, individu dibayangi ketakutan neurotik terhadap kegagalan. Gelar bukannya membebaskan, melainkan menjadi penjara mental baru.
Saat melangkah ke dunia nyata, mereka yang terbuai oleh glorifikasi ini kerap mengalami gegar budaya (cultural shock). Kehidupan bermasyarakat menuntut adaptabilitas, empati, kepekaan nurani, dan keberanian memecahkan masalah bersama—hal-hal yang jarang terwakili dalam kertas transkrip. Keterampilan teknis (hard skills) yang diagungkan tanpa dibarengi kedewasaan sosial dan emosional (soft skills) hanya akan melahirkan manusia cerdas yang asing dari lingkungannya.
Pendidikan sejatinya adalah alat pembebasan, bukan rantai sangkar yang baru. Dalam bahasa Paulo Freire melalui Pedagogy of the Oppressed (1970), pendidikan harus memanusiakan manusia (humanisasi), bukan menjejali murid dengan dogma pencapaian formalistis semata. Sejalan dengan itu, Ivan Illich dalam Deschooling Society (1971) telah melayangkan peringatan keras: ketika masyarakat terobsesi pada kelembagaan formal, kita kerap mengacaukan antara proses belajar dengan ijazah, antara kompetensi dengan kertas sertifikat.
Menghargai pencapaian akademik adalah hal yang bijak, namun mengglorifikasikannya secara berlebihan adalah kesesatan cara berpikir. Kita perlu mengetuk kembali pintu kesadaran kita: untuk apa sebenarnya kita belajar hingga mencapai strata tinggi di kampus?
Sudah saatnya kita mengembalikan esensi pendidikan sebagai peziarahan sunyi mencari kebenaran, menajamkan kepekaan sosial, dan merawat kemanusiaan yang utuh. Sebab pada akhirnya, di hadapan kehidupan yang nyata—dan di hadapan Tuhan—nilai seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh selembar ijazah yang melapuk dimakan waktu, melainkan oleh seberapa besar keberadaannya memberi manfaat dan keteduhan bagi sesama.
*Kota Jambi
.jfif)
0 Komentar