Beban APBD Jambi: Utang Bawaan dan Nasib Pelayanan di Tingkat Tapak

ilustrasi. sumber: tempo.co

Oleh: Jumardi Putra

Di atas kertas, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 sepintas menghadirkan angin segar. Saldo Utang Belanja tercatat "hanya" Rp419,53 miliar—menyusut signifikan sebesar 34,88 persen jika dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya yang menyentuh angka Rp644,23 miliar. Bagi publik yang sekadar membaca angka sepintas, penurunan kewajiban sebesar Rp224,70 miliar ini tentu tampak sebagai sebuah prestasi.

Namun, dalam seni membaca postur keuangan publik, angka absolut sering kali problematis, kalau bukan menyimpan ilusi. Jika ditelisik lebih dalam, penurunan utang tersebut justru menutup-nutupi kenyataan pahit bahwa kondisi likuiditas atau kas daerah sedang dalam fase kritis (cash distress).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LKPD Tahun Anggaran 2025, masalah mendasar dari postur keuangan akhir tahun tersebut terletak pada mismatch yang mengkhawatirkan antara kewajiban yang harus dibayar dan ketersediaan uang tunai riil. Per 31 Desember 2025, saldo Kas dan Setara Kas yang tersisa di Kas Daerah hanya berada di angka Rp68,41 miliar.

Mari gunakan logika sederhana: untuk melunasi utang belanja sebesar Rp419,53 miliar, daerah ini hanya memegang uang tunai sebesar Rp68,41 miliar. Artinya, rasio kas daerah terhadap utangnya hanya berada di kisaran 16,31 persen, sehingga daerah mengalami defisit likuiditas yang menganga hingga Rp351,11 miliar.

Dampaknya mudah tertebak. Seluruh sisa tagihan akhir tahun 2025 yang gagal terbayar ini secara otomatis menjadi "utang bawaan" (carried-over debt) bagi tahun berikutnya. Pendapatan daerah di tahun 2026 yang seharusnya dialokasikan penuh untuk membiayai program pembangunan dalam RKPD, terpaksa harus "dijatah" demi menutupi beban tahun sebelumnya.

Hak Basis yang Tertahan

Di balik kerumitan teknis akuntansi tersebut, ada persoalan riil di tingkat basis. Dari total utang Rp419,53 miliar tersebut, porsi terbesar—mencapai 67,76 persen atau senilai Rp284,28 miliar—bukanlah tagihan kepada kontraktor proyek fisik, melainkan hak keuangan yang wajib disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan, serta Desa.

Rinciannya mencakup Rp222,84 miliar Utang Belanja Bagi Hasil Pajak (BHP) yang belum ditransfer ke kabupaten/kota, serta Rp61,44 miliar Utang Bantuan Keuangan yang belum cair ke rekening Desa dan Kelurahan.

Dalam arsitektur hubungan keuangan pusat dan daerah, dana bagi hasil (seperti Pajak Kendaraan Bermotor atau PBB-KB) serta bantuan keuangan desa bukanlah dana sukarela atau "hadiah" yang boleh ditahan sekehendak hati. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta PP Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa penyaluran dana tersebut adalah perintah undang-undang yang terikat asas ketepatan waktu.

Ketika alokasi ini tertahan hingga menyeberang tahun anggaran, dampaknya langsung menghantam pelayanan publik di tingkat tapak. Pemerintah kabupaten/kota mengalami gangguan arus kas (cash flow) karena penerimaan sah yang ditargetkan dalam APBD gagal cair.

Sebagai ilustrasi, jumlah Belanja Bagi Hasil Pajak yang seharusnya menjadi bagian kabupaten/kota tahun 2026 senilai Rp575,54 miliar. Jika ditambah Utang Belanja BHP 2025 senilai Rp222,85 miliar, perkiraan kebutuhan anggaran mencapai Rp798,38 miliar. Padahal, dalam APBD 2026, jumlah yang dianggarkan hanya Rp582,46 miliar, sehingga terdapat risiko tidak dipenuhinya hak kabupaten/kota tersebut. Di sisi lain, Pemerintah Desa dan Kelurahan menjadi pihak paling terdampak karena dana Bantuan Keuangan sebesar Rp61,44 miliar yang tertahan merupakan tumpuan utama operasional pelayanan dan program perbaikan infrastruktur mikro Kelurahan/Desa.

Kepala BKAD dalam LHP BPK atas LKPD TA 2025 menjelaskan bahwa penyelesaian Utang Belanja Pemprov Jambi akan dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2026 senilai Rp327,02 miliar. Angka tersebut terdiri atas Utang Belanja Modal Rp11,85 miliar, Utang Belanja BHP Rp253,72 miliar, dan Utang Belanja Bantuan Keuangan kelurahan serta desa Rp61,44 miliar.

Komitmen Pemulihan Fiskal

Kondisi fiskal daerah seperti ini tidak boleh terus dipelihara sebagai kebiasaan tahunan (annual habit) melalui manajemen kas gali lubang tutup lobang. Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD harus segera mengambil tindakan korektif melalui penguatan solusi strategis berbasis regulasi yang komprehensif:

Pertama, sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian anggaran pada APBD (baik murni maupun perubahan) untuk mengalokasikan pembayaran utang belanja, khususnya mendahulukan penyaluran hak BHP Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan guna memulihkan likuiditas di tingkat tapak.

Kedua, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus memperketat sistem pencairan anggaran secara proporsional dengan proyeksi kas riil serta menghentikan kebiasaan menumpuk tagihan di akhir tahun (end-year spending spike) tanpa kepastian ketersediaan kas fisik.

Pada saat yang sama, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) perlu menggenjot kinerja dan strategi intensifikasi-ekstensifikasi guna mengoptimalkan pencapaian target PAD, bahkan diharapkan bisa melampauinya, agar ruang fiskal daerah semakin longgar. Saya menyadari hal ini bukan perkara mudah, tapi menyerah kalah pada keadaan juga bukan solusi.

Ketiga, melakukan efisiensi belanja operasional perangkat daerah dan penghapusan program/kegiatan non-prioritas sejalan amanat efisiensi fiskal untuk dialihkan sebagai penambal defisit likuiditas utang belanja.

Keempat, Inspektorat bersama BPK perlu melakukan rekonsiliasi bersama untuk memverifikasi saldo kewajiban secara presisi guna mencegah sengketa keuangan vertikal antar-tingkatan pemerintahan.

Kelima, memaksimalkan instrumen hukum dan administratif dalam menagih potensi piutang pajak daerah yang macet guna mempercepat ketersediaan dana likuid di Kas Daerah.

Sejurus dengan itu, merujuk keterangan dari Inspektorat Provinsi Jambi bahwa catatan akumulatif pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Pemprov Jambi sejak tahun 2002 hingga Semester II 2025 mencatat total nilai rekomendasi sebesar Rp843,58 miliar dengan jumlah 904 temuan dan 2.199 rekomendasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.633 rekomendasi (74,26%) telah ditindaklanjuti dengan nilai sebesar Rp201,51 miliar.

Itu artinya, masih terdapat 25,74 persen atau 566 rekomendasi yang statusnya masih dalam proses, belum ditindaklanjuti, atau tidak dapat ditindaklanjuti. Mengingat akumulasi ini terjadi dalam rentang waktu 23 tahun, tunggakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian daerah berkepanjangan, sanksi administratif atau fiskal, hingga ranah hukum pidana jika memuat unsur penyimpangan.

Oleh karena itu, Gubernur Jambi melalui Inspektorat Provinsi Jambi harus menyusun Action Plan dan peta jalan (roadmap) yang terukur waktunya (time-bound) bagi sisa rekomendasi tersebut. Terutama untuk temuan bernilai material tinggi (seperti pengembalian kerugian keuangan daerah), langkah ini dapat dioptimalkan sebagai tambahan pundi-pundi penerimaan daerah guna menopang penyelesaian utang belanja.

APBD pada hakikatnya adalah instrumen politik-anggaran untuk menyejahterakan rakyat, bukan sekadar dokumen yang memuat angka-angka sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Mengelola anggaran daerah butuh kecermatan dan kejujuran likuiditas. Tanpa ada langkah pembenahan yang tegas tahun ini dan seterusnya, ilusi penurunan utang hanya akan terus menggerogoti daya tahan fiskal dan mengorbankan kepentingan masyarakat luas yang menanti hadirnya pelayanan publik di segala penjuru Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

*Kota Jambi, 30 Juli 2026.

*Tulisan-tulisan saya lainnya dapat dibaca melalui link berikut ini:

1) Paradoks Realisasi APBD Jambi 2025

2) Surat Terbuka Untuk Komisaris Utama Bank Jambi

3) Tragedi Siber Bank Jambi

4) Menyoal "Obesitas" Belanja Pegawai Daerah

5) Peta Jalan Belanja Infrastruktur Daerah Jambi

6) Indeks Pelayanan Publik Jambi 2025, Sebuah Autokritik

7) Dibobol Siber: Tanggungjawab Bank Jambi atau LPS?

8) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jambi 2025, Quo Vadis?

9) Turbulensi APBD Jambi 2026

10) APBD Anjlok: Meneroka Kebijakan Dana Transfer 2026