Beban Rutin dan Akselerasi Infrastruktur

Oleh Jumardi Putra

Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD telah menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 pada Jumat, 11 September 2026. Segendang sepenarian, sesuai pedoman penyusunan APBD, Gubernur Jambi telah menyampaikan Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD TA 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD (14/9/26), yang menegaskan anggaran daerah di sisa tahun berjalan mengalami penyesuaian untuk merespon dinamika ekonomi global dan nasional.

Secara umum, target pendapatan daerah mengalami peningkatan menjadi Rp3,97 triliun (naik 5,77% atau Rp216,8 miliar dari APBD Murni sebesar Rp3,75 triliun). Di sisi lain, belanja daerah membengkak menjadi Rp4,043 triliun (naik 5,20% atau Rp199,78 miliar dari APBD Murni sebesar Rp3,843 triliun). Kondisi ini menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp68,46 miliar, yang berhasil ditekan tipis sebesar 19,96% dibandingkan defisit awal (Rp85,53 miliar).

Kemandirian Fiskal

Kesehatan fiskal daerah diukur dari sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu membiayai pembangunan tanpa bergantung penuh pada Pemerintah Pusat atau dana TKD setiap tahun.

Pada Ranperda Perubahan APBD TA 2026, PAD Provinsi Jambi diproyeksikan mencapai Rp2,11 triliun (naik 8,80% dari target awal) dan berkontribusi sebesar 53,25% terhadap total pendapatan. Secara teoretis, porsi ini menunjukkan bahwa Jambi mulai bergerak menuju kemandirian fiskal dengan rincian antar komponen PAD sebagai berikut:

Pajak Daerah (80,19% dari PAD) atau menjadi tulang punggung utama senilai Rp1,69 triliun. Dominasi berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar (PBBKB).
Retribusi Daerah (10,78%) atau berkontribusi sebesar Rp228,1 miliar.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (5,26%) atau menyumbang Rp111,2 miliar, terutama berasal dari dividen BUMD.
Lain-lain PAD yang Sah (3,78%) atau melonjak +196,25% menjadi Rp79,9 miliar.

Meskipun PAD melampaui 50%, Dana Transfer Pusat tetap memegang peranan penting sebesar Rp1,85 triliun (+2,53%). Kenaikan ini sepenuhnya dipicu oleh penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) yang naik 27,23% menjadi Rp213,5 miliar (berkat pelunasan kurang bayar DBH Pajak dan SDA tahun sebelumnya). Sementara itu, alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) konstan di angka Rp1,12 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bertahan di angka Rp516,48 miliar.

Berdasarkan data rekonsiliasi yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026, akumulasi sisa kurang bayar DBH Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang belum disalurkan mencapai Rp214,39 miliar (dari total piutang s.d. TA 2024 sebesar Rp281,71 miliar setelah dikurangi lebih bayar dan pencairan cicilan).

Angka Rp214,39 miliar ini bukan sekadar nominal di atas kertas, melainkan instrumen vital yang menentukan daya nafas kas daerah (cash flow) dalam membiayai belanja wajib mengikat dan pelayanan dasar masyarakat. Maka, pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD Provinsi serta Anggota DPR-RI Dapil Provinsi Jambi harus bergandengan tangan untuk terus mendorong agar sisa kurang bayar DBH bisa dituntaskan oleh pemerintah pusat pada tahun 2027.

Gemuk di Rutin, Kurus di Pembangunan

Meskipun pendapatan tumbuh, struktur belanja daerah menunjukkan tantangan klasik yakni tingginya tekanan beban operasional rutin dibandingkan investasi publik jangka panjang, seperti tersaji dalam tabel berikut ini:

Pos Belanja Daerah	Nilai Anggaran (P-APBD 2026)	Porsi terhadap Total Belanja	Pertumbuhan / Keterangan
Belanja Operasional	Rp2,976 Triliun	73,61%	Naik +4,15% (Diserap Belanja Pegawai & Barang/Jasa)
Belanja Transfer	Rp777,38 Miliar	19,23%	Naik +13,17% (Bantuan Keuangan Kab/Kota naik 59,84%)
Belanja Modal	Rp286,66 Miliar	7,09%	Hanya naik +1,50% (Rp4,22 Miliar)
Belanja Tidak Terduga (BTT)	Rp2,78 Miliar	0,07%	Dipangkas -82,91% (Dialihkan ke belanja wajib & bansos)
Total Belanja	Rp4,043 Triliun	100,00%	Defisit Anggaran: Rp68,46 Miliar

Berdasarkan data di atas, diketahui belanja operasional menyedot 73,61% APBD untuk membiayai Belanja Pegawai (Rp1,675 triliun) dan Belanja Barang/Jasa (Rp1,218 triliun). Sedangkan alokasi belanja modal yang hanya 7,09% sehingga berisiko memperlambat pembangunan fisik dasar seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi yang menjadi urat nadi distribusi ekonomi antarwilayah di Provinsi Jambi Jambi.

Berdasarkan Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD TA 2026, Pemerintah Provinsi Jambi mengakui adanya ketimpangan antara tingginya kebutuhan pembangunan daerah dengan kapasitas pertumbuhan penerimaan fiskal.

Sejurus hal itu, pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang bersumber dari APBD di lapangan masih dihadapkan pada empat tantangan utama yaitu potensi Pajak/Retribusi belum tergali optimal akibat kendala pengawasan dan tingkat kepatuhan wajib pajak; belum seluruh perangkat daerah pengumpul penerimaan mampu mencapai target realisasi secara konsisten; masih adanya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) penetapan tarif retribusi/pajak yang belum disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi terkini, dan keterlambatan penetapan dan pencairan DBH/Transfer Pusat yang kerap mengganggu cash flow dan eksekusi program pembangunan di daerah.

Sedari bersama, setiap rupiah yang dipungut dari masyarakat melalui pajak dan retribusi harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas fasilitas publik, perbaikan jalan, serta layanan kesehatan dan pendidikan. Agar Perubahan APBD TA 2026 mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi bersama TAPD dan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi melalui Pembahasan Ranperda/RKA Perubahan APBD TA 2026, perlu melakukan langkah-langkah strategis berikut:

Pertama, menghentikan pola alokasi anggaran secara inkremental (sekadar menaikkan porsi belanja) dan mulai memprioritaskan program berdampak langsung kepada publik sesuai program prioritas yang termaktub di dalam RPJMD dan RKPD.

Kedua, mendorong integrasi teknologi (seperti optimalisasi Samsat Online) serta perluasan basis pajak tanpa menekan daya beli masyarakat kelas menengah-bawah.

Ketiga, mengingat keterbatasan porsi belanja modal, Pemprov Jambi harus aktif memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sinergi investasi swasta, dan penyaluran Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota yang terarah untuk proyek infrastruktur prioritas.

Setakat hal itu, mengingat keterbatasan ruang fiskal P-APBD 2026 dan minimnya alokasi Belanja Modal (hanya 7,09%), Pemprov Jambi tidak bisa berjuang sendirian. Diperlukan konsolidasi dan agenda bersama antara Pemprov Jambi dengan anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi untuk mengawal dan menggaet program prioritas nasional yang dikelola kementerian/lembaga berbasis APBN ke Provinsi Jambi, seperti Inpres Jalan Daerah (IJD) & Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yaitu penanganan ruas jalan strategis antarkabupaten/kota serta jalur logistik penunjang kawasan industri dan pelabuhan.

Begitu juga Proyek Strategis Nasional (PSN) & Infrastruktur Kementerian PU untuk mempercepat penyelesaian konektivitas Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) segmen Jambi, pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung, serta pengendalian banjir dan jaringan irigasi pertanian melalui APBN sektoral. Kemudian, penyelarasan program prioritas daerah dengan Agenda Asta Cita Nasional yakni menyiapkan readiness criteria (studi kelayakan, AMDAL, dan pembebasan lahan) secara cepat agar usulan daerah terkoneksi langsung dengan program prioritas ketahanan pangan dan energi pemerintah pusat. Upaya ini tentu perlu digalakkan untuk ABPD tahun-tahun berikutnya.

Keberhasilan Perubahan APBD TA 2026 pada akhirnya tidak diukur dari seberapa besar angka nominal pendapatan yang tercatat di atas kertas, melainkan dari seberapa signifikan alokasi anggaran tersebut mampu memacu ekonomi lokal dan menyelesaikan masalah mendasar masyarakat Jambi.

*Kota Jambi, 21 September 2026. Data dalam tulisan ini bersumber dari Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD Jambi TA 2026/BKAD.

*Tulisan-tulisan saya lainnya dapat dibaca melalui link berikut ini:

1) Menerka Arah Perubahan APBD Jambi 2026

2) Paradoks Realisasi APBD Jambi 2025

3) Surat Terbuka Untuk Komisaris Utama Bank Jambi

4) Tragedi Siber Bank Jambi

5) Menyoal "Obesitas" Belanja Pegawai Daerah

6) Peta Jalan Belanja Infrastruktur Daerah Jambi

7) Indeks Pelayanan Publik Jambi 2025, Sebuah Autokritik

8) Dibobol Siber: Tanggungjawab Bank Jambi atau LPS?

9) Utang Belanja dan Nasib Pelayanan Publik di Tingkat Tapak

10) Turbulensi APBD Jambi 2026