Meneroka Kebijakan Umum Perubahan APBD Jambi

Oleh: Jumardi Putra

Gubenur Jambi Al Haris telah menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Provinsi Jambi dalam Rapat Paripurna (24/8/26). Dokumen strategis ini tentu bukan sekadar deretan koreksi terhadap asumsi target pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2026 yang ditetapkan sebulan sebelum tahun anggaran berakhir (paling lambat 30 November 2025), melainkan mereposisi kompas arah pembangunan daerah di tengah gelombang ketidakpastian ekonomi global dan dinamika domestik yang meniscayakan penyesuaian di sisa tahun anggaran berjalan.

Langkah ini makin krusial mengingat pertumbuhan ekonomi Jambi triwulan I-2026 melambat ke angka 5,24% (yoy)—berada di bawah laju nasional sebesar 5,61%. Pemerintah daerah dihadapkan pada ujian berat: bagaimana menavigasi fiskal agar sasaran kesejahteraan rakyat tidak kandas di tengah jalan.

Perubahan atas APBD Murni 2026 (Perda No. 1/2026) tak terelakkan akibat perubahan fundamental pada asumsi makro. Target pendapatan daerah naik dari Rp3,758 triliun menjadi Rp3,951 triliun (+5,15%), sementara alokasi belanja daerah membengkak dari Rp3,843 triliun menjadi Rp4,020 triliun (+4,59%). Pertanyaannya: apakah penyesuaian belanja ini benar-benar menjawab persoalan struktural Jambi, atau sekadar pergeseran administratif?

Ketergantungan yang Berisiko

Struktur PDRB Provinsi Jambi hingga kini masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, perkebunan, dan pertambangan) yang menyumbang 48,28 persen dari total perekonomian pada 2025. Ketergantungan yang amat tinggi pada komoditas mentah seperti kelapa sawit, karet, dan batubara menempatkan Jambi pada posisi rentan terhadap kejutan luar (external shocks).

Perlambatan ekonomi pada triwulan I-2026 dipicu langsung oleh pengetatan kuota RKAB produksi batubara nasional menjadi 600 juta ton (turun signifikan dari realisasi 2025 sebesar 790 juta ton). Keputusan kebijakan pusat ini membawa dampak domino yaitu volume produksi tertahan, ekspor melambat, dan sektor perdagangan serta transportasi logistik daerah turut tertekan. Di sisi lain, proyek infrastruktur strategis seperti Jalan Tol Terintegrasi Sumatera (JTTS) yang memasuki fase pasca-penyelesaian membuat sektor konstruksi mengalami kontraksi.

Sementara sektor sekunder (industri pengolahan) Jambi hanya menyumbang 16,59% PDRB. Tanpa langkah konkret hilirisasi CPO dan karet di dalam daerah, Jambi akan terus menjadi korban fluktuasi harga komoditas global dan pengetatan regulasi produksi.

Meski fasilitas pengolahan gas Akatara (Akatara Gas Processing Facilities / AGPF) di Tanjung Jabung Barat bernilai investasi US$130 juta (Rp2 Triliun) telah beroperasi penuh dan menyumbang daya dorong migas, hal itu belum sepenuhnya mampu menutupi penurunan pada subsektor batubara dan keterbatasan bahan baku industri perkebunan.

Rekonfigurasi Postur APBD

Dalam Rancangan Perubahan KUA 2026, terjadi revisi cukup optimistis pada sisi pendapatan daerah. Total pendapatan ditargetkan naik Rp193,56 miliar atau sebesar 5,15 persen, yang didorong oleh peningkatan Pendapatan Transfer Pusat yang semula sebesar 1,804 triliun menjadi 1,850 triliun atau naik sebesar 45,70 Miliar atau sebesar 2,53% sesuai KMK No. 198/2026 dan lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp147,86 miliar atau sebesar 7,60 persen, sehingga pada Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2026 total pendapatan daerah menjadi Rp.3.951 triliun atau meningkat sebesar Rp.193.566 miliar.

Menarik untuk dicermati, lonjakan PAD disumbangkan secara signifikan oleh Pajak Alat Berat sebesar 1.507,53 persen sehingga menjadi Rp11,56 miliar dari yang semula sebesar 719,388 Juta, Opsen Pajak MBLB meningkat sebesar 227,68 persen, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBNKB bertambah sebesar 30,35% persen, serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar 188,86 persen. Namun, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) justru mengalami penurunan dari Rp507 miliar menjadi Rp475 miliar atau berkurang sebesar 6,32 persen. Hal ini mengindikasikan perlunya efisiensi penagihan dan penguatan skema role sharing pendanaan program dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Data Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 mencatat total Kenaikan Belanja Daerah sebesar Rp176,49 miliar (dari Rp3,843 triliun menjadi Rp4,020 triliun). Lonjakan anggaran belanja tersebut semestinya diarahkan untuk kegiatan yang berorientasi produktif dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai kewenangan tingkatan pemerintah daerah. Namun, struktur perubahannya justru menunjukkan potret dominasi belanja konsumtif ketimbang investasi jangka panjang.

Dari porsi kenaikan belanja sebesar Rp176,49 miliar, mayoritas diserap oleh Belanja Operasional (Rp106,76 miliar), khususnya Belanja Barang & Jasa (+Rp72,02 miliar) dan Belanja Pegawai (+Rp33,80 miliar) serta bantuan sosial (+930 juta). Sebaliknya, Belanja Modal justru mengalami kontraksi sebesar -Rp7,21 miliar, yang berdampak pada pemangkasan pos infrastruktur vital seperti Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi (-Rp1,04 miliar) serta Bangunan (-Rp1,61 miliar). Selain itu, terdapat tambahan alokasi belanja transfer ke daerah sebesar Rp90.436 miliar terdiri dari belanja bagi hasil sebesar 27.916 miliar dan bantuan keuangan sebesar Rp.62.520 miliar.

Pemangkasan paling dramatis terjadi pada Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tergerus -82,91% (turun Rp13,49 miliar hingga tersisa Rp2,78 miliar). Keputusan ini amat berisiko mengingat Provinsi Jambi tengah menghadapi bencana seperti karhutla seiring dampak Elnino berkepanjangan di beberapa kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi..

Salah satu poin krusial dalam Rancangan Perubahan KUA 2026 adalah penyesuaian SiLPA tahun anggaran 2025. Asumsi awal SiLPA yang diproyeksikan sebesar Rp85,67 miliar terpaksa terkoreksi menjadi Rp68,60 miliar setelah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Atas LKPD tahun 2025. Berkurangnya SiLPA sebesar Rp17,07 miliar (-19,92%) ini menuntut efisiensi di berbagai SKPD agar penutupan defisit anggaran tetap terjaga aman. Penurunan SiLPA riil merupakan pengingat bahwa akurasi perencanaan pembiayaan daerah harus terus ditingkatkan. Pemerintah daerah tidak bisa lagi menggantungkan penutupan defisit belanja pada asumsi sisa anggaran yang terlalu melambung.

Efektivitas Program "PRO JAMBI"

Di tengah dinamika makro, Pemprov Jambi mengusung PRO JAMBI sebagai penopang utama penanganan kemiskinan dan ketimpangan. Program ini mencakup lima pilar: Pro Jambi Cerdas (beasiswa & vokasi), Pro Jambi Sehat (subsidi BPJS & gizi), Pro Jambi Tangguh (modal UMKM, bedah rumah, jaminan pekerja rentan), Jambi Agamis, dan Jambi Responsif.

Data BPS menunjukkan persentase kemiskinan Jambi berhasil diturunkan dari 8,09% (2021) menjadi 7,19% (2025), lalu mengalami penurunan sebesar 6,67 persen pada Maret 2026. Sementara Indeks Kedalaman Kemiskinan juga sempat membaik dari 1,29 pada September 2025 dibanding Maret 2025 sebesar 1,36 persen, tapi justru meningkat pada semester pertama tahun 2026 menjadi sebesar 1,43 persen, dan Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,30 pada September 2025 menjadi 0,291 pada Maret 2026. Begitu pula Rasio Gini Jambi pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,305 atau mengalami kenaikan sebesar 0,014 poin dibandingkan September 2025 yang berada di angka 0,291—sehingga sempat disebut jauh lebih baik dari rerata nasional (0,363).

Kendati demikian, catatan kritis perlu diberikan pada disparity wilayah. Indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding pedesaan. Selain itu, ekspansi program nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi meningkatkan permintaan pangan lokal (volatile food) harus diimbangi dengan kesiapan rantai pasok lokal. Jika produksi pangan daerah (seperti beras, telur, dan cabai dari Kerinci) tidak mampu memenuhi lonjakan permintaan tersebut, ancaman tekanan inflasi daerah akan langsung menggerus daya beli warga miskin.

Agar Perubahan APBD 2026 mampu berdaya guna maksimal, Pemerintah Provinsi Jambi perlu mengambil langkah-langkah strategis berikut:

Pertama, Pemerintah Provinsi Jambi harus secara konkret mengawal pengerukan (dredging) dan normalisasi Sungai Batanghari bersama Kementerian PUPR/Kemenhub sebagai jalur logistik alternatif komoditas unggulan agar biaya distribusi dapat ditekan. Pilihan ini tentu tidak menghendaki sikap “gebyah-ubyah”, melainkan menyiapkan kajian multidisiplin guna memastikan ekosistem DAS Batanghari terjaga dengan baik.

Kedua, Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) pada Dinas PTSP serta integrasi data perizinan dengan tunggakan pajak kendaraan harus diperketat untuk mengamankan pendapatan daerah.

Ketiga, lonjakan target Pajak Alat Berat (1.507,53 persen) dan Opsen MBLB (227,68%) merupakan potensi PAD baru yang membutuhkan kepastian payung hukum dan mekanisme pemungutan di lapangan. Merujuk UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD) dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XV/2017 yang mendasari legalitas pengenaan Pajak Alat Berat, Pemprov Jambi (melalui BAPENDA) bersama Pemerintah Kabupaten/Kota harus merevisi atau memperkuat Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati mengenai SOP Pendataan, Penilaian, dan Pemungutan PAB serta Mekanisme Opsen MBLB. Pembentukan Satgas Pendataan Alat Berat lintas sektor (melibatkan Dinas ESDM dan Dinas Tenaga Kerja) sangat krusial agar target kenaikan PAD yang optimistis tersebut memiliki basis data tunggal (single data) yang akuntabel dan tidak memicu sengketa pajak dengan pelaku usaha pertambangan/perkebunan.

Keempat, TPID Provinsi Jambi wajib mengoptimalkan Kerjasama Antar Daerah untuk menjamin kelancaran pasokan bahan pokok dan mengantisipasi efek inflasi dari ekspansi program Makan Bergizi Gratis.

Kelima, mendorong pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian Keuangan) untuk menuntaskan Sisa Kurang Bayar DBH Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) kepada Pemerintah Provinsi Jambi sampai tahun 2024 sebesar 214.390 Miliar (dihitung setelah terbit KMK No. 198/2026) pada tahun 2027. Kondisi demikian juga dialami banyak daerah lain di Indonesia, sehingga perlu menjadi atensi bersama sebagai sebuah gerakan kolektif untuk menjaga fiskal daerah agar tetap aman seraya melakukan pelbagai terobosan.

Pada akhirnya, anggaran daerah adalah cerminan keberpihakan politik pembangunan. Di tengah impitan ketidakpastian global dan keterbatasan ruang fiskal, disiplin eksekusi program PRO JAMBI dan ketepatan alokasi belanja modal menjadi kunci agar ekonomi Jambi tak sekadar tumbuh, tetapi juga inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing.

*Kota Jambi, 31 Agustus 2026. Data RAN Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2026 dalam tulisan ini bersumber dari BKAD Provinsi Jambi. Perubahan terhadap Rancangan sangat memungkinkan, karena masih terdapat tahapan pembahasan RKA dalam RP-APBD TA 2026. Baca lebih lanjut tulisan di link berikut ini: Menavigasi Perubahan APBD Jambi 2026

*Tulisan-tulisan saya lainnya dapat dibaca melalui link berikut ini:

1) Paradoks Realisasi APBD Jambi 2025

2) Surat Terbuka Untuk Komisaris Utama Bank Jambi

3) Tragedi Siber Bank Jambi

4) Menyoal "Obesitas" Belanja Pegawai Daerah

5) Peta Jalan Belanja Infrastruktur Daerah Jambi

6) Indeks Pelayanan Publik Jambi 2025, Sebuah Autokritik

7) Dibobol Siber: Tanggungjawab Bank Jambi atau LPS?

8) Utang Belanja dan Nasib Pelayanan Publik di Tingkat Tapak

9) Turbulensi APBD Jambi 2026

10) APBD Anjlok: Meneroka Kebijakan Dana Transfer 2026

11) Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi

12) Paradoks Daya Saing Daerah Jambi 2025