Politik “Wani Piro”: Antara Perut yang Lapar dan Demokrasi yang Ternoda

ilustrasi. sumber: radioidola.com

Oleh: Jumardi Putra*

Di belahan dunia mana pun, tak ada manusia yang tidak membutuhkan uang. Voltaire (1694-1778), filsuf kenamaan Prancis, pernah berujar sinis: “Quand il s’agit d’argent, tout le monde est de la même religion”—jika sudah urusan uang, semua orang menganut agama yang sama. Ungkapan ini seolah mengukuhkan kedigdayaan uang dalam sejarah manusia, terutama sejak sistem barter ditinggalkan berabad-abad silam.

Secara empiris, uang adalah alat ukur nilai yang sah dalam transaksi barang dan jasa. Namun, persoalan menjadi pelik ketika uang bermutasi menjadi "politik uang"—sebuah praktik yang secara gamblang merupakan bagian dari korupsi politik.

Dalam pesta demokrasi yang berpijak pada suara terbanyak, ongkos politik yang melangit sering kali tercermin dalam kelakar pahit warga: “Iso diatur, nomor piro wani piro?” (Bisa diatur, nomor berapa, berani bayar berapa?) atau sekadar menunggu datangnya "serangan fajar" dengan tarif tertentu. Situasi ini kian keruh di tengah sesaknya partai politik dan aksi saling sikut antar calon legislatif. Banyak dari mereka yang akhirnya menempuh jalan pintas: jual-beli suara.

Saya memahami mengapa Bawaslu, kelompok sipil, hingga KPK tak bosan-bosannya mewanti-wanti agar kita menolak politik uang. Ajakan itu sangat tepat, namun pangkal masalahnya jauh lebih dalam dari sekadar peringatan yang seolah berujung sebagai basa-basi.

Faktanya, relasi antara rakyat dan partai politik seringkali gersang dari visi dan misi. Sulit menyangkal bahwa rakyat mengenal partai justru dari jarak yang jauh. Partai politik kerap gagal menjadikan rakyat sebagai tuannya; semboyan "mengabdi untuk rakyat" biasanya hanya menggema setiap lima tahun sekali, lalu berlalu bagai angin. Lantaran tidak ada hubungan emosional yang intim, partai politik dan kandidat akhirnya berupaya "mengakrabkan diri" secara instan melalui bagi-bagi uang dan seserahan lainnya demi memengaruhi konstituen.

Di sini berlaku hukum timbal balik yang getir: "Siapa yang membeli adalah yang punya uang, siapa yang menjual adalah yang membutuhkan uang." Siapakah mereka? Jawabannya tidak pernah hitam-putih.

Jalan pintas ini sulit terelakkan saat proses kaderisasi partai jalan di tempat. Akibatnya, kader-kader mumpuni yang merangkak dari bawah harus rela tersingkir oleh pendatang baru yang menang modal atau relasi kuasa. Di titik itulah, demokrasi menyuguhkan wajah buramnya.

Melihat kondisi masyarakat yang terjepit kebutuhan hidup dan syahwat kekuasaan kandidat yang menggebu, saya teringat sindiran Albert Camus: "Salah satu jenis keangkuhan spiritual adalah saat orang berpikir mereka bisa bahagia tanpa uang." Maka, mengharapkan warga yang menerima uang untuk melapor ke instansi berwenang barangkali hanyalah mimpi di siang bolong.

Dilema ini harus kita cermati secara kritis. Stigma "penjual suara" pada masyarakat dan "pembeli suara" pada kandidat adalah luka dalam demokrasi kita. Kaum cerdik cendekia dan masyarakat sipil harus terus mengingatkan para calon wakil rakyat agar bersungguh-sungguh memperjuangkan hajat hidup orang banyak saat duduk di parlemen nanti. Jangan sampai rakyat hanya bisa meratap lewat meme: "DPR medot janji, sumpahmu palsu koyo mantanku" (DPR ingkar janji, sumpahmu palsu seperti mantanku).

Dalam hakikat demokrasi, kedudukan warga negara jauh lebih tinggi daripada keanggotaan partai. Tidak ada demokrasi tanpa warga negara. Secara filosofis, politik tidak boleh habis hanya dalam urusan elektoral. Jangan sampai politik perwakilan berdasarkan "suara terbanyak" justru melenyapkan prinsip dasar demokrasi: keutamaan warga negara.

Politik uang telah menodai prinsip dasar itu. Maka, dengan penuh kesadaran dan keyakinan, mari kita katakan: tidak pada politik uang. Bukan demi siapa-siapa, tapi demi harga diri kita sebagai manusia merdeka

*Tulisan ini terbit pertama kali pada 7 Desember 2023 di portal jamberita.com. Pemuatan di sini telah mengalami perbaikan.

*Tulisan-tulisan saya lainnya:

1) Berpolitik Secukupnya, Berkawan Selamanya

2) Pilpres 2024: Maklumat Kebudayaan

3) Suatu Pagi Setelah 25 Tahun Reformasi

4) Sihir Rocky Gerung dan Paradoks Masyarakat Digital

5) Senyum Caleg Kegembiraan Kita Semua

6) Pohon-Pohon di Balik Pesta Demokrasi

7) Politik Identitas dan Sampah Politik

8) NU Jambi, Politik Kekuasaan dan Kemaslahatan Umat

9) May Day, Unjuk Rasa dan Protes Dengan Humor

10) Negeri Ini Tidak Kekurangan Calon Presiden, Tapi