Persoalan Fundamental di Ujung Kepemimpinan Al Haris-Sani

 

ilustrasi

Oleh: Jumardi Putra*

Waktu melaju begitu cepat. Tidak terasa jabatan Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani berakhir delapan bulan lagi, seiring pemilihan kepala daerah secara nasional November tahun ini. Andai melampaui batas itu, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUU-XXII/2024 yakni “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan.

Di luar putusan MK dan warna-warni wicarana seputar nama-nama figur yang muncul di gelanggang Pilkada kali ini, saya mengajak publik, utamanya kelompok sipil intelektual untuk mencermati permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan di wilayah Provinsi Jambi sesuai linimasa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 yang telah dimulai sedari Januari sampai penetapan pada Juni 2024.

Selama kurang lebih 3,5 tahun Gubernur Al-Haris memimpin Jambi (Juli 2021-November 2024), tidak bisa kita mungkiri banyak yang sudah dilakukan, terutama pembangunan infrastruktur jalan baik melalui skema tahun jamak (multi-years) maupun reguler dan beberapa program prioritas lintas perangkat daerah di bawah tagline Dumisake (bukan akronim Dua Miliar Satu Kecamatan yang sempat mendapat protes dari kalangan masyarakat di awal pemerintahan Al-Haris).

Walakin, selain gegap gempita pembangunan infrastruktur fisik disertai polemik yang menyertainya, Provinsi Jambi di bawah visi-misi Jambi MANTAP masih menghadapi pelbagai persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan sumber daya manusia, pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, kesehatan, dan perekonomian. Bahkan, sebagian kemudian menjadi persoalan ekstrem yang belum terselesaikan hingga saat ini seperti pembangunan jalan khusus angkutan batu bara dan degradasi lingkungan hidup dan perubahan luas hutan.

Pertimbangan lainnya sehingga penyusunan RKPD 2025 perlu dicermati karena forum Musrenbang RKPD yang dilaksanakan saban tahun secara berjenjang mulai dari Desa sampai ke tingkat Provinsi Jambi dalam praktiknya masih didominasi pendekatan atas-bawah (top-down) dan berjalan formal, sehingga pendekatan teknokratik, politik, partisipatif dan bawah-atas (bottom-up) menemukan bentuknya yang kurang optimal sehingga terkesan rutinitas asal jalan.

Saya teringat adigium populer dari Benjamin Franklin berbunyi, “Jika Anda gagal merancang rencana, berarti Anda merencanakan kegagalan (If you fail to plan, you are planning to fail). Dengan demikian, arah pembangunan Provinsi Jambi ke depan sangat bergantung pada perencanaan yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkeadilan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Begitu juga korelasinya dengan tantangan global yang akan merubah paradigma pembangunan, seperti kebijakan afirmasi lingkungan, pemutakhiran dan adaftasi teknologi, konektivitas pembangunan infrastruktur kawasan hijau, dan tantangan sistem keuangan digital.

Memasuki tahun terakhir masa jabatan Al-Haris-Sani bukan tanpa koreksi, untuk menyebut masih jauh dari ideal. Beberapa persoalan mendasar dan isu-isu strategis Provinsi Jambi antara lain, pertama, tata kelola pemerintahan yang belum optimal. Beberapa indikator berikut ini menunjukkan yaitu Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (40), Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (90), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE: 69), Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP: 60), Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (10), Survei Kepuasan Masyarakat (80), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP:70), Survei Penilaian Integritas (70), Indeks Perencanaan Pembangunan (80), Indeks BerAkhlak (60), Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE: 20), Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (70), Tingkat Digitalisasi Arsip (90), Opini BPK (100), Indeks Kualitas Kebijakan (0), Indeks Pelayanan Publik (60), Indeks Sistem Merit (40), Indeks Reformasi Hukum (60), Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (40), dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (80).

Kedua, terbatasnya infrastruktur pelayanan dasar dan perekonomian. Beberapa indikator menunjukkan kondisi jalan mantap provinsi 2023 sebesar 81,21, 2022 sebesar 77,37, 2021 sebesar 76,29, dan 2020 sebesar 76,81; presentase luas baku daerah irigasi yang terairi 2023 terealisasi 69,37 dari target sebesar 86,01; rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau 2023 sebesar 64,12, 2022 sebesar 60,85, dan 2021 sebesar 62,54; rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak 2023 sebesar 80,02, 2022 sebesar 79,19, dan 2021 sebesar 79,7; rumah tangga dengan akses sanitasi layak 2023 sebesar 83,04, 2022 sebesar 79,54, dan 2021 sebesar 80,36, indeks ketahanan pangan 2023 sebesar 72,17, naik dari 2022 sebesar 69,50, dan presentase penurunan Kawasan pemukiman kumuh tahun 2023 seluas 172 Ha.

Ketiga, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Beberapa indikator menunjukkan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2023 sebesar 73,73% (masuk kategori tinggi), tetapi jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia, IPM Provinsi Jambi 2023 berada di urutan ke-17, sedangkan di lingkup Sumatra berada di urutan ketujuh; rata-rata lama sekolah 2023 sebesar 8,81 tahun dan harapan lama sekolah 2023 sebesar 13,13 tahun; penurunan stunting 2023 sebesar 13,5 persen atau mengalami penurunan dibanding 2022 sebesar 18 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2023 sebesar 4,53 persen. Capaian TPT itu menempatkan Provinsi Jambi berada di posisi keenam terendah atau masih berada di bawah TPT Nasional sebesar 5,32%; Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2022 sebesar 88,95% atau masih di bawah capaian nasional sebesar 91,63%, dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2022 sebesar 67,86% atau masih di bawah nasional sebesar 76,59% (2022);

Keempat, masih rendahnya daya saing daerah. Pada 2022 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Jambi yaitu 2,99 dan meningkat pada 2023 menjadi sebesar 3,25. Sayangnya, peningkatan itu masih menempatkan Provinsi Jambi di klasemen bawah secara nasional dan berada di atas sedikit dari Maluku Utara (3,23), Papua Barat (3,03), dan Papua (2,91). Adapun 12 pilar IDSD Provinsi Jambi 2023 yaitu Indeks Pilar Institusi (4,36), Indeks Pilar Infrastruktur (2,38), Indeks Pilar Adaptasi TIK (3,45), Indeks Pilar Kestabilan Ekonomi Makro (3,18), Indeks Pilar Kesehatan (3,88),  Indeks Pilar Keterampilan (3,74), Indeks Pillar Pasar Produk (1,81), Indeks Pilar Pasar Tenaga Kerja (3,78), Indeks Pilar Sistem Keuangan (2,22), Indeks Pilar Ukuran Pasar (4,38), Indeks Pilar Dinamisme Bisnis (3,25), dan Indeks Pillar Kapabilitas Inovasi (2,53).

Kelima, degradasi lingkungan hidup dan perubahan luas hutan. Analisis seri waktu tutupan lahan Provinsi Jambi menunjukkan terjadi perubahan tutupan lahan dari Kawasan hutan menjadi lahan terbuka dalam 10 tahun terakhir. Hal tu disampaikan Abdul Malik Sadat Idris, Direktur Regional I Kementerian PPN/Bappenas pada 28 Maret 2024 dalam forum Musrenbang Perubahan RPJPD dan Perubahan RPJMD. Hasil analisis terbaru KKI WARSI merujuk citra satelit sentinel 2 dipadukan pengamatan dari google earth, citra spot 6, dan SAS Planet menunjukkan sepanjang tahun 2023 terjadi pembukaan hutan dan lahan secara besar-besaran di Jambi yaitu areal terbuka terpantau seluas 160.105 ha di berbagai fungsi kawasan. Terbesar berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dengan luas 51.904 ha, disusul di areal restorasi seluas 41.116 ha, dan Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 16.255 ha. Pembukaan hutan juga terpantau di kawasan Taman Nasional seluas 13.097 ha dan Hutan Lindung seluas 1.725 ha.

Selanjutnya, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi 2023 sebesar 4,66% atau berada di posisi keempat tertinggi di Pulau Sumatera, tepatnya di bawah Kepulauan Riau (5,20%), Sumatera Selatan (5,08%), dan Sumatera Utara (5,01%). Selain menurun dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,13%, juga masih di bawah capaian Nasional 2023 sebesar 5,05%. Sementara tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi tahun 2023 berada di angka 7,58 persen atau berada di bawah rata-rata kemiskinan nasional sebesar 9,36. Meski kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,04 dari maret 2022 sebesar 7.62% menjadi Maret 2023 sebesar 7.58%, itu bukan berarti zero masalah.

Persoalan kemiskinan sejatinya bukan sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang tidak boleh dilupakan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Faktanya, indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Jambi naik dari 1,193 pada September 2022 menjadi 1,195 pada Maret 2023, sedangkan indeks keparahan kemiskinan juga mengalami kenaikan dari 0,237 menjadi 0,287 pada periode yang sama. Karena itu, pelibatan multi aktor dan sektor dengan mengacu pada basis data kemiskinan yang presisi menjadi tidak terelakkan. Begitu juga pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pemberdayaan dan perlindungan sosial secara berkelanjutan.

Saat yang sama ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Jambi (gini ratio) justru tertinggi di Sumatera (Maret 2023: 0,443). Angka ini naik 0,008 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2022 sebesar 0,335 dan naik 0,015 poin dibandingkan dengan gini ratio Maret 2022 sebesar 0,320. Dengan kata lain, gini ratio 0,343 merupakan angka tertinggi selama periode Maret 2017-Maret 2023.

Mengurai kompleksitas permasalahan mendasar sekaligus mengatasi pelbagai isu-isu strategis pembangunan di atas meniscayakan kepemimpinan Jambi yang futuristik, berani, solutif, efektif dan didukung sumber daya aparatur Pemerintah Provinsi Jambi yang unggul sekaligus berdedikasi. Seraya hal itu, yang tidak kalah penting adalah optimalisasi peran dan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka penguatan pencegahan korupsi, karena risiko integritas terdapat pada seluruh area strategis pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

*Kota Jambi, 30 Maret 2024. Tulisan ini terbit pertama kali di portal jamberita.com. Data di dalam tulisan ini merujuk Badan Pusat Statistik (BPS), LKPJ Gubernur Jambi TA 2023, dan Indeks Daya Saing Daerah 2023 (BRIN).

*Berikut tulisan-tulisan saya lainnya:

1) Surat Terbuka Untuk Caleg DPR RI Dapil Jambi

2) Kritik, Demokrasi dan Kekuasaan Pasca Pemilu

3) Potret Buram Daya Saing Daerah Jambi

4) Anomali Pembangunan Provinsi Jambi 2023

5) Beban Belanja Infrastruktur Jambi MANTAP 2024

6) Di Balik Gaduh Mendahului Perubahan APBD Jambi 2023

7) Medan Terjal Tahun Berjalan APBD Jambi 2023

8) Menyoal Proyeksi APBD Jambi 2024

9) Meneroka Gonjang Ganjing Defisit APBD Jambi 2023

10Dua Tahun Jambi Mantap Al Haris-Sani, Sebuah Timbangan

11) Setahun Jambi Mantap Al Haris-Sani: Sebuah Timbangan

12) Mengantar Al Haris-Sani Ke Gerbang Istana

13) Surat Terbuka untuk Wo Haris, Gubernur Terpilih Jambi

14) Surat Terbuka untuk Wakil Gubernur Jambi

15) Pandemi Covid-19 di Jambi, Surat Terbuka untuk Gubernur Jambi

16) Polemik Angkutan Batu Bara di Jambi dan Hal-hal Yang Tidak Selesai

17) Batu Bara Sebagai Persoalan Kebudayaan, Sebuah Otokritik

0 Komentar