Alarm Merah Literasi Jambi

ilustrasi. sumber: omong-omong.com

Oleh: Jumardi Putra

Dinamika pembangunan literasi di Pulau Sumatera pada tahun 2025 menghadirkan potret yang sangat kontras, ibarat melihat fajar yang menyingsing di satu sisi namun menyaksikan senja yang memudar di sisi lainnya. Di bagian utara pulau ini, kita melihat geliat harapan yang menjanjikan. Namun, bagi masyarakat Provinsi Jambi, realitas yang ada justru memperlihatkan sebuah kondisi "senyap" literasi yang sangat memprihatinkan.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, potret literasi kita kini diukur dengan paradigma baru. Pengukuran tidak lagi hanya melihat angka permukaan, melainkan difokuskan pada kesesuaian kewenangan pemerintah daerah dan validasi faktual di lapangan. Metodologi ini bertujuan untuk memotret realitas sejujur mungkin. Hasilnya? Sebuah tamparan keras bagi pemimpin daerah di "Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah".

Angka-angka yang muncul dalam laporan bertajuk "Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Dimensi Penyusunnya 2025" bukan sekadar deretan digit tanpa makna, melainkan representasi dari kondisi “jendela dunia” yang dapat diakses warga secara luas. Saat Provinsi Aceh mencatatkan skor impresif sebesar 45,29, disusul Sumatera Barat (43,36) dan Sumatera Utara (40,54), mereka telah membuktikan diri melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 40,06.

Di seberang pencapaian gemilang itu, Jambi justru tertatih dengan skor IPLM yang hanya menyentuh angka 25,53 atau berada di urutan paling buncit se Sumatera. Selisih 14,5 poin dari standar nasional ini adalah sebuah "alarm merah". Lebih jauh lagi, data Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Jambi hanya berada di angka 57,77, yang masuk dalam kategori rendah. Jika kita membedah lebih dalam ke tingkat kabupaten/kota, kita akan menemukan luka yang lebih menganga.

Kabupaten Sarolangun memang menjadi yang tertinggi di Jambi, namun skornya hanya 20,71. Nilai ini bahkan belum separuh dari capaian Aceh. Namun, yang paling menyesakkan dada adalah ketika kita melihat angka di Kabupaten Tebo (1,34), Tanjung Jabung Timur (1,28), dan puncaknya di Kabupaten Bungo yang hanya mencatat angka 0,47.

Muncul pertanyaan, bagaimana mungkin di tengah gegap gempita digitalisasi dan kemajuan teknologi, akses terhadap sumber bacaan di wilayah tersebut hampir menyentuh angka nol? Skor 0,47 bukan sekadar statistik; itu adalah jeritan sunyi dari ribuan anak bangsa di pelosok Bungo yang mungkin kehilangan hak dasarnya untuk mengakses jendela dunia. Ini adalah potret kemiskinan akses informasi yang sangat akut.

Indeks Literasi Jambi 2025

Mengapa Jambi tercecer di belakang? Jika merujuk pada fluktuasi IPLM tahun-tahun sebelumnya, rendahnya indeks literasi di Jambi berakar pada pengabaian dimensi-dimensi kunci pembangunan literasi yaitu pertama, minimnya infrastruktur yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Banyak perpustakaan di daerah kita hanya berdiri sebagai bangunan fisik tanpa ruh. Kedua, terjadi ketimpangan ekstrem pada rasio jumlah buku dengan jumlah penduduk. Buku masih menjadi barang langka di tangan anak-anak pedalaman Jambi. Ketiga, ketiadaan tenaga pustakawan ahli yang mampu menghidupkan budaya baca. Tanpa "pemandu", perpustakaan hanyalah tumpukan kertas berdebu. Slanjutnya, keempat, dan yang paling mendasar, adalah paradigma. Hingga hari ini, perpustakaan di banyak wilayah Jambi masih dianggap sebagai "museum buku" yang kaku dan membosankan. Ia adalah tempat yang dikunjungi hanya untuk urusan administratif, bukan sebagai pusat aktivitas warga atau sumber kegembiraan intelektual. Perpustakaan belum menjadi detak jantung peradaban di desa-desa kita.

Untuk mengejar ketertinggalan yang sedemikian jauh, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara biasa. Dinas Perpustakaan Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jambi harus melakukan extraordinary measures atau langkah-langkah luar biasa. Hal ini harus dimulai dari perbaikan regulasi, penajaman program, hingga alokasi anggaran yang benar-benar memihak pada literasi.

Berikut empat langkah strategis yang perlu dilakukan secara simultan:

Pertama, kita harus mengubah wajah perpustakaan menjadi ruang publik yang hidup. Perpustakaan harus bertransformasi menjadi tempat pelatihan keterampilan, ruang diskusi publik, dan wadah kreativitas. Masyarakat harus merasa memiliki tempat tersebut karena mereka mendapatkan manfaat nyata di sana, bukan sekadar meminjam buku.

Kedua, mengingat kendala geografis di Jambi yang luas dan kapasitas fiskal daerah yang terbatas, membangun gedung permanen di setiap titik adalah hal yang sulit. Maka, solusinya adalah jemput bola. Penguatan platform digital (iPusnas versi daerah) dan penambahan armada perpustakaan keliling adalah harga mati untuk menjangkau pelosok Tebo, Bungo, hingga pesisir Tanjung Jabung.

Ketiga, literasi adalah urusan masa depan bangsa, maka ia tidak boleh hanya menjadi beban Dinas Perpustakaan semata. Di tengah anggaran APBD yang terbatas, kita perlu mengintegrasikan kekuatan stakeholder. Penggunaan Dana Desa untuk pengadaan pojok baca dan honorarium penggerak literasi lokal harus didorong. Begitu pula dengan dana CSR perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan di Jambi; mereka memiliki tanggung jawab moral untuk mencerdaskan warga di sekitar wilayah operasi mereka.

Keempat, pemerintah pusat dan daerah harus memberikan pendampingan intensif bagi perpustakaan sekolah dan desa agar mampu meraih akreditasi SNP. Akreditasi bukan sekadar label, melainkan jaminan bahwa layanan yang diterima oleh anak-anak kita sudah memenuhi standar kelayakan manusiawi.

Pencapaian Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara adalah bukti nyata bahwa investasi pada fasilitas dan manusia tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jambi tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di rumah sendiri, atau sekadar menjadi catatan kaki dalam laporan kemajuan nasional.

Angka 0,47 di Bungo atau 1,28 di Tanjung Jabung Timur adalah pengingat yang menyakitkan bahwa akses terhadap ilmu pengetahuan masih menjadi barang mewah bagi sebagian saudara kita. Ini bukan sekadar soal peringkat, ini soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tanpa adanya keberanian politik (political will) dari para pemimpin daerah untuk berinvestasi secara serius pada literasi, maka kesenjangan ini akan terus melebar. Jika kita membiarkan ini terus terjadi, kita sebenarnya sedang mewariskan kemiskinan intelektual bagi generasi mendatang. Dan kemiskinan intelektual adalah akar dari segala jenis kemiskinan lainnya.

Sudah saatnya kita bergerak bersama, bahu-membahu menjemput cahaya literasi, sebelum jendela dunia benar-benar tertutup rapat bagi anak-anak Jambi. Masa depan mereka adalah tanggung jawab kita hari ini.

*Kota Jambi, 9 Mei 2026. Keterangan: Penilaian IPLM difokuskan pada kinerja perangkat daerah Dinas Perpustakaan dan tidak mencakup agregat peran komunitas literasi atau TBM secara mandiri.

*Tulisan-tulisan saya lainnya di link berikut ini:

1) Festival Literasi: Dari Militansi ke Retrospeksi

2) Kartini, Ibu Bumi dan Api Literasi

3) Surat Cinta untuk Pegiat Literasi Jambi

4) Menyoal Duta Baca Provinsi Jambi, Kerja Apa?

5) Hottong: Toko Buku Tua di Kota Jambi

6) Pengelana Buku Itu Tidak Pernah Pergi, Obituari Nirwan Arsuka

7) Dari Palasari Ke Pasar Kenari: Kisah Berburu Buku

8) Satu Jam di Ruang Ketiga Jalma

9) Menepi di Tebet

10) Generasi Nol Buku

11) Melipat Waktu di Antara Langit dan Rel Kereta