Muncul Nama Lain Sebelum A. Manap Dilantik Sebagai Pj Gubernur Jambi 1966

Abdul Manap Mewakili LAM Jambi pada Januari 1986

Oleh: Jumardi Putra*

Abdul Manap adalah seorang birokrat tulen dan politisi Jambi. Sebelum dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jambi periode 1966-1968, ia merupakan salah seorang dari sebelas staf acting Gubernur di masa awal pembentukan Provinsi Jambi pada 1957.

Suami dari Hj. Raimin ini lahir pada tahun 1908 di Maura Talang, Batangasai (Sarolangun). Ia lulus dari pendidikan dasar pada 1920 dan melanjutkan ke Sekolah Pamong Praja (Gouvernement) pada 1923. Selanjutnya, ia menempuh Sekolah Menteri Polisi selesai pada 1935, sekolah Polisi Jepang di Singapura pada 1942, Sekolah Jepang Tinggi di Padang pada 1944, dan mengikuti pelatihan kemeliteran pegawai sipil pada 1962.

Jejak karirnya merentang panjang baik di masa perjuangan kemerdekaan, serta peran aktifnya di lembaga pemerintahan hingga politik dimulai sejak masa Hindia Belanda dan Pendudukan Jepang, masa kemerdekaan, hingga berakhirnya demokrasi liberal dan berlanjut hingga ia pernah dipercaya menjabat sebagai Bupati Merangin pada 1956 dan setelahnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari tahun 1971 hingga 1982.

Selain pernah bekerja di beberapa daerah di Provinsi Jambi, ia terlibat mendirikan sekaligus menjadi Ketua Presedium Universitas Jambi (1966-1968) serta berperan dalam pendirian sekaligus menjadi rektor pertama Institut Agama Islam Negeri Al-Djamiah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah (sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin) periode 1966 hingga 1971.

Abdul Manap sebagai Anggota DPR RI Golkar 1971-1982

Setelah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur, Abdul Manap didapuk sebagai salah seorang sesepuh dan tokoh adat masyarakat Jambi dan menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Pucuk Jambi IX Lurah pada tahun 1971. Ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Golkar pada pemilihan umum 1971 mewakili Kabupaten Bungo Tebo. Bahkan, Abdul Manaf kembali terpilih dalam pemilihan umum 1977 dan berkiprah di DPR hingga tahun 1982. Tak pelak, sebuah jalan di Kabupaten Bungo — kabupaten yang diwakilinya saat ia menjabat sebagai anggota DPR — diberi nama Jalan H.A. Manap. Tak hanya itu, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Jambi juga menggunakan nama Abdul Manap sejak didirikan pada bulan Juni 2008.

Abdul Manap boleh dikata orang belatar belakang Melayu Jambi (asal Sarolangun) pertama yang menjabat Gubernur Jambi. Setelah kepemimpinan singkat H. Abdul Manap berturut-turut Jambi dipimpin oleh pendatang yaitu R.M. Noer Atmadibrata (Sunda), Djamaludin Tambunan (Batak/Sumatera Utara) dan Mascjhun Sofwan (Jawa). Menjelang berakhirnya Orde Baru, Jambi kembali dipimpin oleh orang Melayu Jambi (asal Jambi Seberang) yakni Drs. H. Abdurrahman Sayoeti yang sebelumnya menjabat Wakil Gubernur Provinsi Jambi masa Gubernur Mascjhun Sofwan, dan berturut setelahnya Provinsi Jambi dipimpin oleh Gubernur Zulkifli Nurdin, Hasan Basri Agus, Fachrori Umar dan sekarang Al Haris.

Buah pernikahannya dengan Hj. Raimin, mereka berdua dikaruniai anak pertama yaitu Zoerman Manap (Ketua DPRD Jambi periode 2004–2009) dan anak keduanya, Arifien Manap menjabat sebagai Wali Kota Jambi dua periode 1998 sampai 2008.

Abdul Manap tutup usia pada pukul 02.00 dini hari tanggal 28 Maret 1988 di Jakarta. Jenazahnya dibawa ke Jambi beberapa jam kemudian untuk selanjutnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti di Thehok, Kota Jambi.

Kepres 103 1966: Penghentian Singedekane dan Pengangkatan A. Manap

Muncul Nama Lain selain Abdul Manap

Saya menemukan informasi yang menarik setelah membaca buku karya Haji Abdullah Muhammad (HAM) Husni bin Salen Yasin berjudul Catatan Sang Tokoh dengan anak judul: Menelusuri dan Meniti Sejarah Jambi Dalam NKRI (2009), khususnya pada halaman 164-165 bahwa di situ terdapat pengakuan dari Ketua DPRD-GR periode 1961-1967 M. Saleh Yasin pernah diminta langsung oleh Menteri Dalam Negeri Basuki Rachmat untuk menjabat Gubernur Jambi, setelah Yusuf Singadekane mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur Jambi pada tahun 1966 dan akan kembali bekerja di Kesatuan Markas Besar TNI Angkatan Darat di Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, M. Saleh Yasin menerima langsung surat kawat dari Basuki Rahmat yang dikirim kepadanya melalui Masyor S. Jono pada awal Juni 1966.

Isi surat tersebut agar M. Saleh Yasin segera menghadap Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk melakukan serah terima jabatan Gubernur KDH Jambi dari Mayor Jenderal M. Joesoef Singadekane kepada saudara (halaman 161). Setelah menerima surat kawat tersebut, M. Saleh Yasin mengkomunikasikannya dengan Abdul Manap. Yasin justru berharap A. Manap yang tepat menjadi Gubernur Jambi setelah Singedekane, tapi Manap sebaliknya berharap M. Yasin Saleh pantas menerima amanah dari Menteri Dalam Negeri tersebut. Kedua putera daearah Jambi ini gamang, bahkan keduanya merasa khawatir bila sang Gubernur Jambi yang masih aktif mengetahui kabar itu.

Berikut saya bagikan di sini keterangan M. Saleh Yasin, yang juga tokoh NU Jambi, saat serah terima jabatan dari Yoesoef Singedekane kepada Abdul Manap di ruang sidang Gedung DPRD-GR Jambi pada 16 Juni 1966, tepat saat Menteri Dalam Negeri Basuki Rahmat menyampaikan sambutannya (tanpa teks), yang ditulis oleh H.A.M. Husni dalam bukunya, secara utuh berikut ini:

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Saudara Ketua beserta para anggota DPRD-GR Propinsi Jambi, Para undangan, Gubernur dan para hadirin dan hadirat yang terhormat.
Sebentar ini bersama-sama kita menyaksikan telah terjadi catatan sejarah ketatanegaraan peralihan pimpinan di daerah Jambi ini sejalan dengan perobahan yang terjadi secara nasional bangsa kita pada saat ini. Pemerintah pusat dengan penuh pertimbangan yang arif lagi bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dalam penempatan seseorang pimpinan untuk Propinsi Jambi ini.
Pemerintah Pusat sebelumnya telah mengambil Keputusan bahwa saudara Ketua DPRD GR Provinsi Jambi M. Saleh lasin yang ditetapkan sebagai Gubernur KDH Jambi. Pelantikan dan serah terima akan dilakukan di Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Salah seorang diutus di Jambi menjemput beliau oleh karena keadaan kurang baik sehingga ketua memenuhi panggilan Mendagri atas perintah Menhakam datang menghadap bersama seorang Kurir utusan saudara Mayor S. Jono. Dalam pertemuan itu menyampaikan beberapa alasan bahwa saya berjuang bukan untuk merebut kedudukan dan mendudukan saya pada suatu jabatan melainkan semata-mata untuk menetapkan sesuatu pada tempatnya.
Untuk itulah M. Saleh Jasin mengusulkan pada Pemerintah Pusat selaku Ketua DPRD GR Prop. Jambi salah seorang senior Residen H.A. Manap memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan selaku Penjabat Gubernur KDH Jambi dan selain itu beliau juga salah seorang motor penggerak Badan Konggres Rakyat Jambi (DKRD) yang memperjuangkan berdirinya Propinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 1957. Untuk itu pemerintah pusat mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak M. Saleh Yasin dari sikap kesatria yang telah diambil oleh beliau selaku Ketua DPRD GR Prop. Jambi, sikap dan keputusan tersebut akan meredam situasi dan keamanan di daerah Jambi ini.
Kemudian kepada saudara H.A. Manap selaku Pejabat Gubernur bekerjalah dengan sebaik-baiknya bersama ketua serta para anggota DPRD GR Prop. Jambi dalam waktu yang secepatnya setelah dapat memilih seorang terbaik untuk menjadi pemimpin di daerah Jambi ini sebagai Gubernur defenitif. Menjalin kerjasama yang baik dengan semua instansi dan aparat lainnya di daerah ini.
Kepada saudara Mayor Jenderal M. Joesoel Singedekane Pemerintah Pusat mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas pengabdian selama ini yang telah meletakkan kerangka pembangunan bersama Dewan semenjak tahun 1958 s/d saat ini tahun 1966 sebagai seorang prajurit Sapta Marga yang kemudian pada saat ini saudara dibutuhkan pada Kesatuan Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta.
Demikianlah sambutan saya agar semua pihak mengambil hikmah yang terbaik dalam peristiwa sejarah kebangsaan ini.

Tidak hanya itu, di halaman 132 dalam buku itu disebutkan bawa bertepatan pada Konferensi Gubernur seluruh Indonesia di Solo Jawa Tengah yang dibuka secara resmi oleh Presiden Soekarno pada Juni 1962. Di sela acara itu, Soekarno melalui ajudannya Brigadir Jenderal M. Sabur memanggil M. Saleh Yasin ke sebuah ruangan VVIP lalu terjadi komunikasi antar mereka berdua, yang salah satunya Soekarno menawarkan agar ke depan sang Ketua DPRD-GR bersedia menjabat Gubernur Jambi (Setelah Yoesoef Singedekane). Mendengar hal itu, M. Saleh Yasin tidak memberi komentar, kecuali mengutarakan beberapa informasi terkini dinamika pembangunan daerah Jambi, terutama setelah kehadiran Soekarno di Jambi sebelumnya, tepatnya 11 April 1962. Hal serupa dimuat kembali oleh penulis di bukunya pada paragraf terakhir di halaman 416 dan 419.

Pada pertemuan Juni itu, Soekarno memberikan sepucuk surat yang berasal dari beberapa nama tokoh Jambi kepada M. Saleh Yasin untuk disampaikan kepada Gubernur Jambi Yoesoef Singedekane serta unsur pemerintah daerah seperti DPRD-GR Tingkat I Jambi tentang polemik peresmian nama Telanaipura untuk komplek strategis pemerintahan Provinsi Jambi yang berasal dari ide sang Presiden (merujuk sejarah kebesaran Jambi di masa lalu) sehingga jangan sampai disalahartikan mengganti nama Jambi. Kendati disebut beberapa nama tokoh Jambi dalam surat yang disampaikan kepada sang Presiden, Nyatanya surat itu setelah diteliti tidak jelas identitasnya alias surat kaleng (di kesempatan lain saya akan tulis khusus soal ini).

Hingga tulisan ini saya publis, saya belum menemukan sumber informasi atau literatur pembanding yang menganggit wacana kemunculan tokoh asal Lubuk Landai, Bungo, M. Saleh Yasin ini kala itu sebagai calon kuat Penjabat Gubernur Jambi, pengganti Yoesoef Singedekane, sebelum akhirnya ditetapkan saudara Abdul Manap sebagai Penjabat Gubernur Jambi periode 1966-1968.

Sebagai kenyataan sejarah, hal itu adalah bagian dari dinamika politik di masa itu, sebagaimana nama-nama Gubernur Jambi berikutnya seperti Yoesoef Singedekane, H.M. Noor Atmadibrata, Jamaludin Tambunan, Edi Sabara, dan Mascyhun Sofwan, yang langsung ditentukan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri pada periodenya masing-masing, kendati berbeda dengan hasil pemilihan calon kepala daerah lewat sidang di DPRD-GR Provinsi Jambi kala itu. Pada akhirnya, M. Saleh Yasin bersama Abdul Manap, yang keduanya adalah putra daerah Jambi, telah membangun Provinsi Jambi sesuai topoksinya masing-masing.

*Kota Jambi, 3 Januari 2026.

*Data pribadi Abdul Manap dalam tulisan ini saya ambil dari Buku Riwayat Hidup Anggota-Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 1971.

*Tulisan-tulisan saya lainnya seputar sejarah berdiri Provinsi Jambi:

1. Tapak-tapak Sejarah Terbentuk Provinsi Jambi (1904-1957)

2. 67 Tahun Provinsi Jambi: Hal-hal yang Belum Tergali (1957-2024)

3.Napak Tilas Sejarah Jambi: Warisan Usman Meng di Usia Senja

4. Hanafie, Gubenur Pertama Jambi Yang Gagal Dilantik

5. Sosok Lain Sebelum A. Manap Resmi Dilantik sebagai Pj Gubernur Jambi 1966

6. Kontroversi Penggantian Residen Sagaf Yahya di Jambi 1946

7. Si "Bulldozer" Masjchun Sofwan, Gubernur Jambi 1979-1989

8. Sri Soedewi: Belahan Jiwa Masjchun Sofwan (1979-1982)

9. Djamaluddin Tambunan dan Jambi Yang Menanti Jamahan (1974-1979)

10. Kisah Puteri Gubernur Jambi dan Bung Karno

11. Kisah Sepeninggalan Abdurrahman Sayoeti