Pilgub Jambi 2024: Sisi Lain Manontong Hutanamora Pakpahan

 

Spanduk Visi-Misi Manontong Hutamora Pakpahan



Oleh: Jumardi Putra

Pemilihan Gubernur Jambi 2024 telah usai. Komisi Pemilihan Umum menetapkan dua pasangan calon yang sah yaitu Romi–Sudirman dan Al Haris–Sani. Kontestasi berjalan sebagaimana prosedur demokrasi. Pemenang pun telah ditentukan. Spanduk-spanduk sudah diturunkan.

Namun, ada satu nama yang justru menyisakan tanya bagi saya yaitu sosok Manontong Hutanamora Pakpahan.

Namanya tak tercatat sebagai peserta resmi. Ia juga tidak diusung partai politik mana pun. Tetapi spanduknya—bertuliskan “Calon Gubernur Jambi”—masih terpampang di pertigaan Simpang Pembangunan Kota Jambi. Saya hampir setiap hari melewatinya, dari arah Simpang Rimbo menuju Tugu Juang. Spanduk itu berdiri di antara ilalang yang tumbuh liar, seolah tak tergesa mengikuti ritme politik yang sudah selesai.

Saya tidak memiliki informasi memadai tentang sosok ini, kecuali katanya lulusan angkatan lama Fakultas Pertanian Universit Jambi. Jejak digitalnya nyaris tak terlacak. Riwayat politiknya pun tak terdengar. Namun justru karena itu, ia menjadi menarik. Ia hadir tanpa kendaraan politik, tanpa panggung debat, tanpa konferensi pers—hanya selembar spanduk, sebaris visi, dan tiga butir misi.

Dan di situlah letak kejanggalannya—atau mungkin, kejujurannya.

Visi yang ia tawarkan berbunyi “Pilihlah yang Mudah bagimu dalam Hidup Ini, dan Usahakan Jangan Menyusahkan Orang Lain.”

Kalimat itu lebih menyerupai nasihat seorang motivator, atau petuah orang tua kepada anaknya, ketimbang kristalisasi dari hasil rumusan teknokratik seorang calon kepala daerah. Tidak ada kata “maju”, “unggul”, “berdaya saing”, atau “berkelanjutan” sebagaimana lazimnya dokumen visi-misi yang kemudian diformalkan dalam RPJMD.

Sebaliknya, ia menawarkan kesederhanaan. Sebuah etika hidup yang mulai abai dipercakapkan.

Di tengah hiruk-pikuk kampanye yang sarat jargon perubahan, akronim bombastis, dan janji besar, kalimat itu terasa seperti jeda teduh di tengah riuh. Ia tidak menjanjikan transformasi struktural. Ia juga tidak mengumbar target pertumbuhan ekonomi. Bahkan, ia tidak latah menyebut investasi, hilirisasi, atau digitalisasi.

Justru karena itu, visinya terasa seperti sindiran halus terhadap praktik demokrasi prosedural yang kerap kehilangan substansi. Seolah-olah ia hendak berkata: sebelum berbicara tentang perubahan besar, mari belajar tidak menyusahkan orang lain.

Membaca tiga misinya pun relatif sederhana yaitu (1) Membangun masyarakat Jambi yang religius dan toleran untuk menjaga NKRI, (2) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, dan (3) Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan.

Tidak ada daftar panjang program prioritas. Tidak ada juga klaim menyelesaikan seluruh persoalan dalam satu periode pemerintahan. Dalam konteks politik lokal yang sering dipenuhi retorika hiperbolik, pendekatan ini terasa “tahu diri”.

Kita terbiasa mendengar visi seperti “Jambi EMAS”, “Jambi TUNTAS”, “Jambi MANTAP”—akronim yang gagah dan mudah diingat. Setiap periode menghadirkan slogan baru, seolah perubahan dapat diringkas dalam satu kata sakti. “Hanya satu kata: perubahan!”

Namun realitas pemerintahan sering kali lebih kompleks. Infrastruktur publik masih timpang. Korupsi belum benar-benar hilang. Pendidikan dan layanan kesehatan belum sepenuhnya merata. Kemiskinan tetap menjadi pekerjaan rumah. Fakta pahitnya adalah janji-janji besar kerap memudar ketika berhadapan dengan kenyataan anggaran, birokrasi, dan kompromi politik.

Saya teringat ungkapan John Kotter dari Harvard Business School: “Change is something easy to talk about, but hard to work on.” Perubahan mudah diucapkan, tetapi sulit dikerjakan.

Dalam praktiknya, perubahan sering berhenti pada seremoni dan pencitraan. Didukung propaganda media dan influencer berbayar, ia tampak gemerlap di permukaan—namun belum tentu menyentuh akar persoalan.

Bagaimana membaca kehadiran Manontong Hutanamora Pakpahan?

Bisa jadi ia sekadar warga biasa yang ingin mengekspresikan aspirasi. Bisa jadi pula ia bentuk lain dari kritik sosial. Tafsir bebas saya mengatakan: visinya menyimpan aroma satire.

Ia hadir tanpa mesin partai, tanpa logistik besar, tanpa survei elektabilitas—namun berani menyebut diri calon gubernur. Sebuah gestur yang, dalam cara tertentu, seperti menertawakan pesta demokrasi yang sering kali terlalu serius dengan simbol dan prosedurnya, tetapi abai pada esensi.

Kalimat “usahakan jangan menyusahkan orang lain” terdengar sederhana, tetapi jika ditarik lebih jauh, ia seperti teguran bagi elite politik: jangan jadikan rakyat korban ambisi kekuasaan. Jangan biarkan kebijakan menyulitkan yang seharusnya dilayani.

Tentu saja, pendekatan ini problematis jika diukur dengan standar administrasi publik modern. Pemerintahan membutuhkan perencanaan rinci, indikator kinerja, dan arah pembangunan yang jelas. Visi yang terlalu normatif berisiko tidak operasional.

Namun, dalam kesederhanaannya, ia mengingatkan kita bahwa politik bukan hanya soal strategi dan angka, melainkan juga soal etika.

Sulit meyangkal berbilang pilkada dan pilpres telah kita lalui sejak reformasi di republik ini. Rakyat semakin dewasa, tetapi juga semakin skeptis. Mereka hafal bagaimana visi-misi terdengar indah di masa kampanye, lalu memudar dalam praktik kekuasaan.

Di tengah siklus itu, spanduk Manontong yang berdiri sendirian di Simpang Pembangunan seperti tanda tanya yang belum terjawab. Ia mungkin tak pernah benar-benar bertarung. Ia mungkin tak akan pernah tercatat dalam sejarah resmi Pilgub Jambi 2024. Namun kehadirannya mengusik kesadaran: apakah demokrasi kita sudah cukup jujur pada dirinya sendiri?

Saya tidak mengenal sosoknya secara pribadi. Saya hanya mengenalnya lewat selembar spanduk yang setiap hari saya lewati. Tetapi terkadang, dalam politik, justru hal-hal kecil yang tak diperhitungkan mampu memantik refleksi besar.

Mungkin ia tidak sedang mencalonkan diri untuk menang.
Mungkin ia sedang mengajak kita berpikir.

Dan bukankah demokrasi yang sehat memang membutuhkan itu—ruang untuk bertanya, bahkan ketika pemilihan telah selesai?


*Kota Jambi, 23 Desember 2024.

 *Berikut tulisan-tulisan saya lainnya:

1) Pilkada Jambi dan Nyanyian Sunyi Sepanjang Oktober

2) Darurat Demokrasi: Memaknai Persinggungan Cendekiawan dan Politik

3) Quo Vadis APBD Jambi 2019-2024?

4) Ketindihan Teknokratis: Problem Akut Perencanaan Pembangunan

5) Pilgub Jambi 2024 dan Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan

6) Prabowo, Sang Bibliofil

7) Potret Buram Daya Saing Daerah Jambi

8) Anomali Pembangunan Provinsi Jambi 2023

9) Beban Belanja Infrastruktur Jambi MANTAP 2024

10) Di Balik Gaduh Mendahului Perubahan APBD Jambi 2023

11) Medan Terjal Tahun Berjalan APBD Jambi 2023

12) Menyoal Proyeksi APBD Jambi 2024

13) Gonjang Ganjing Defisit APBD Jambi 2023

14Dua Tahun Jambi Mantap Al Haris-Sani, Sebuah Timbangan

15) Setahun Jambi Mantap Al Haris-Sani: Sebuah Timbangan

16) Artidjo Alkostar: Penegak Keadilan

17) Surat Terbuka untuk Wo Haris, Gubernur Terpilih Jambi

18) Surat Terbuka untuk Wakil Gubernur Jambi

19) Pandemi Covid-19 di Jambi, Surat Terbuka untuk Gubernur Jambi

20) Polemik Angkutan Batu Bara di Jambi dan Hal-hal Yang Tidak Selesai

21) Batu Bara Sebagai Persoalan Kebudayaan, Sebuah Autokritik

0 Komentar