![]() |
| Spanduk Visi-Misi Manontong Hutamora Pakpahan |
Oleh: Jumardi Putra
Pemilihan
Gubernur Jambi 2024 telah usai. Komisi Pemilihan Umum menetapkan dua pasangan
calon yang sah yaitu Romi–Sudirman dan Al Haris–Sani. Kontestasi berjalan
sebagaimana prosedur demokrasi. Pemenang pun telah ditentukan. Spanduk-spanduk sudah
diturunkan.
Namun,
ada satu nama yang justru menyisakan tanya bagi saya yaitu sosok Manontong
Hutanamora Pakpahan.
Namanya
tak tercatat sebagai peserta resmi. Ia juga tidak diusung partai politik mana
pun. Tetapi spanduknya—bertuliskan “Calon Gubernur Jambi”—masih terpampang di
pertigaan Simpang Pembangunan Kota Jambi. Saya hampir setiap hari melewatinya,
dari arah Simpang Rimbo menuju Tugu Juang. Spanduk itu berdiri di antara
ilalang yang tumbuh liar, seolah tak tergesa mengikuti ritme politik yang sudah
selesai.
Saya
tidak memiliki informasi memadai tentang sosok ini, kecuali katanya lulusan angkatan lama Fakultas Pertanian Universit Jambi. Jejak digitalnya nyaris tak
terlacak. Riwayat politiknya pun tak terdengar. Namun justru karena itu, ia
menjadi menarik. Ia hadir tanpa kendaraan politik, tanpa panggung debat, tanpa
konferensi pers—hanya selembar spanduk, sebaris visi, dan tiga butir misi.
Dan di
situlah letak kejanggalannya—atau mungkin, kejujurannya.
Visi yang
ia tawarkan berbunyi “Pilihlah yang Mudah bagimu dalam Hidup Ini, dan
Usahakan Jangan Menyusahkan Orang Lain.”
Kalimat
itu lebih menyerupai nasihat seorang motivator, atau petuah orang tua kepada
anaknya, ketimbang kristalisasi dari hasil rumusan teknokratik seorang calon kepala daerah.
Tidak ada kata “maju”, “unggul”, “berdaya saing”, atau “berkelanjutan”
sebagaimana lazimnya dokumen visi-misi yang kemudian diformalkan dalam RPJMD.
Sebaliknya,
ia menawarkan kesederhanaan. Sebuah etika hidup yang mulai abai dipercakapkan.
Di tengah
hiruk-pikuk kampanye yang sarat jargon perubahan, akronim bombastis, dan janji
besar, kalimat itu terasa seperti jeda teduh di tengah riuh. Ia tidak
menjanjikan transformasi struktural. Ia juga tidak mengumbar target pertumbuhan
ekonomi. Bahkan, ia tidak latah menyebut investasi, hilirisasi, atau
digitalisasi.
Justru
karena itu, visinya terasa seperti sindiran halus terhadap praktik demokrasi
prosedural yang kerap kehilangan substansi. Seolah-olah ia hendak berkata:
sebelum berbicara tentang perubahan besar, mari belajar tidak menyusahkan orang
lain.
Membaca tiga misinya pun relatif sederhana yaitu (1) Membangun masyarakat Jambi yang religius dan toleran untuk menjaga NKRI, (2) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, dan (3) Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan.
Tidak ada
daftar panjang program prioritas. Tidak ada juga klaim menyelesaikan seluruh
persoalan dalam satu periode pemerintahan. Dalam konteks politik lokal yang
sering dipenuhi retorika hiperbolik, pendekatan ini terasa “tahu diri”.
Kita
terbiasa mendengar visi seperti “Jambi EMAS”, “Jambi TUNTAS”, “Jambi
MANTAP”—akronim yang gagah dan mudah diingat. Setiap periode menghadirkan
slogan baru, seolah perubahan dapat diringkas dalam satu kata sakti. “Hanya
satu kata: perubahan!”
Namun
realitas pemerintahan sering kali lebih kompleks. Infrastruktur publik masih
timpang. Korupsi belum benar-benar hilang. Pendidikan dan layanan kesehatan
belum sepenuhnya merata. Kemiskinan tetap menjadi pekerjaan rumah. Fakta pahitnya
adalah janji-janji besar kerap memudar ketika berhadapan dengan kenyataan
anggaran, birokrasi, dan kompromi politik.
Saya
teringat ungkapan John Kotter dari Harvard Business School: “Change is
something easy to talk about, but hard to work on.” Perubahan mudah
diucapkan, tetapi sulit dikerjakan.
Dalam
praktiknya, perubahan sering berhenti pada seremoni dan pencitraan. Didukung
propaganda media dan influencer berbayar, ia tampak gemerlap di permukaan—namun
belum tentu menyentuh akar persoalan.
Bagaimana
membaca kehadiran Manontong Hutanamora Pakpahan?
Bisa jadi
ia sekadar warga biasa yang ingin mengekspresikan aspirasi. Bisa jadi pula ia
bentuk lain dari kritik sosial. Tafsir bebas saya mengatakan: visinya menyimpan
aroma satire.
Ia hadir
tanpa mesin partai, tanpa logistik besar, tanpa survei elektabilitas—namun
berani menyebut diri calon gubernur. Sebuah gestur yang, dalam cara tertentu,
seperti menertawakan pesta demokrasi yang sering kali terlalu serius dengan
simbol dan prosedurnya, tetapi abai pada esensi.
Kalimat
“usahakan jangan menyusahkan orang lain” terdengar sederhana, tetapi jika
ditarik lebih jauh, ia seperti teguran bagi elite politik: jangan jadikan
rakyat korban ambisi kekuasaan. Jangan biarkan kebijakan menyulitkan yang
seharusnya dilayani.
Tentu
saja, pendekatan ini problematis jika diukur dengan standar administrasi publik
modern. Pemerintahan membutuhkan perencanaan rinci, indikator kinerja, dan arah
pembangunan yang jelas. Visi yang terlalu normatif berisiko tidak operasional.
Namun,
dalam kesederhanaannya, ia mengingatkan kita bahwa politik bukan hanya soal
strategi dan angka, melainkan juga soal etika.
Sulit meyangkal
berbilang
pilkada dan pilpres telah kita lalui sejak reformasi di republik ini. Rakyat
semakin dewasa, tetapi juga semakin skeptis. Mereka hafal bagaimana visi-misi
terdengar indah di masa kampanye, lalu memudar dalam praktik kekuasaan.
Di tengah
siklus itu, spanduk Manontong yang berdiri sendirian di Simpang Pembangunan
seperti tanda tanya yang belum terjawab. Ia mungkin tak pernah benar-benar
bertarung. Ia mungkin tak akan pernah tercatat dalam sejarah resmi Pilgub Jambi
2024. Namun kehadirannya mengusik kesadaran: apakah demokrasi kita sudah cukup
jujur pada dirinya sendiri?
Saya
tidak mengenal sosoknya secara pribadi. Saya hanya mengenalnya lewat selembar
spanduk yang setiap hari saya lewati. Tetapi terkadang, dalam politik, justru
hal-hal kecil yang tak diperhitungkan mampu memantik refleksi besar.
Mungkin
ia tidak sedang mencalonkan diri untuk menang.
Mungkin ia sedang mengajak kita berpikir.
Dan
bukankah demokrasi yang sehat memang membutuhkan itu—ruang untuk bertanya,
bahkan ketika pemilihan telah selesai?
*Kota
Jambi, 23 Desember 2024.
1) Pilkada Jambi dan Nyanyian Sunyi Sepanjang Oktober
2) Darurat Demokrasi: Memaknai Persinggungan Cendekiawan dan Politik
3) Quo Vadis APBD Jambi 2019-2024?
4) Ketindihan Teknokratis: Problem Akut Perencanaan Pembangunan
5) Pilgub Jambi 2024 dan Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan
7) Potret Buram Daya Saing Daerah Jambi
8) Anomali Pembangunan Provinsi Jambi 2023
9) Beban Belanja Infrastruktur Jambi MANTAP 2024
10) Di Balik Gaduh Mendahului Perubahan APBD Jambi 2023
11) Medan Terjal Tahun Berjalan APBD Jambi 2023
12) Menyoal Proyeksi APBD Jambi 2024
13) Gonjang Ganjing Defisit APBD Jambi 2023
14) Dua Tahun Jambi Mantap Al Haris-Sani, Sebuah Timbangan
15) Setahun Jambi Mantap Al Haris-Sani: Sebuah Timbangan
16) Artidjo Alkostar: Penegak Keadilan
17) Surat Terbuka untuk Wo Haris, Gubernur Terpilih Jambi
18) Surat Terbuka untuk Wakil Gubernur Jambi
19) Pandemi Covid-19 di Jambi, Surat Terbuka untuk Gubernur Jambi
20) Polemik Angkutan Batu Bara di Jambi dan Hal-hal Yang Tidak Selesai
21) Batu Bara Sebagai Persoalan Kebudayaan, Sebuah Autokritik


0 Komentar