Pancasila: Dalil Baru Bagi Gen Z

ilustrasi. sumber: ft.pinterest

Oleh: Jumardi Putra

Tepat hari ini, 1 Juni 2026, kita kembali memperingati kelahiran Pancasila dalam lanskap zaman yang telah berubah total. Jika delapan puluh satu tahun lalu Bung Karno menawarkan konsep dan istilah Pancasila sebagai Philosofische Grondslag (dasar filsafat) di atas meja sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk pertama kalinya, hari ini dasar itu sedang diuji oleh generasi baru yang lahir di rahim algoritma yakni Generasi Z (Gen Z) atau mereka yang lahir dalam rentang tahun 1997 hingga 2012. Terlebih lagi, jumlah Gen Z kini mendekati 30 persen dari total keseluruhan populasi nasional.

Ada kecenderungan klise di kalangan pengambil kebijakan yang memandang Gen Z dengan nada cemas yaitu dianggap apatis, rapuh secara mental (strawberry generation), dan tercerabut dari akar nasionalisme akibat kosmopolitanisme digital. Namun, tuduhan ini agaknya meleset—untuk menyebut tidak sepenuhnya tepat. Gen Z bisa jadi tidak membenci Pancasila; mereka hanya protes—tentu dengan bahasa perlawanan ala Gen Z-- pada cara penataran moralitas masa lalu yang dogmatis, berjarak, dan kerap dijadikan instrumen pemukul oleh rezim kekuasaan bagi setiap mereka yang berseberangan jalan.

Di tengah kepungan krisis multidimensi—mulai dari polarisasi politik domestik, ancaman pemutusan hubungan kerja akibat kecerdasan buatan (Artificial Intellegence), perang antar negara, hingga krisis iklim global—kita memerlukan argumentasi baru untuk menempatkan relevansi Pancasila. Pancasila tidak perlu diperlakukan sebagai ornamen pajangan dinding kelas yang statis, lalu diperingati dalam berbagai seremoni, melainkan harus diinstal sebagai Operating System (OS) yang bernyawa—itu artinya hidup, solutif, dan tangguh menghadapi pelbagai tantangan masa depan.

Pertama, dekonstruksi ruang digital dari polusi hoax dan kebencian. Di dalam negeri, algoritma media sosial telah membelah masyarakat ke dalam ruang gema (echo chamber) yang memicu polarisasi berbasis identitas. Di luar negeri, radikalisme transnasional kini bermutasi via ruang siber melalui narasi ekstremisme yang halus. Medium politik elektoral secara periodik maupun pelbagai kepentingan sempit yang menyulut konflik horizontal kerapkali memicu regresi sosial, terlebih lagi diamplifikasi melalui interaksi dunia maya lewat pelbagai aplikasi media sosial.

Dalil atau argumentasi baru dari Ketuhanan yang Maha Esa bagi Gen Z adalah transformasi pada Etika Welas Asih Digital (Digital Compassion). Ketuhanan dalam konteks abad ke-21 bukan lagi sekadar urusan ritual privat atau klaim kebenaran teologis yang saling menegasikan di kolom komentar lini media sosial.

Ketuhanan yang Berkebudayaan—meminjam istilah Bung Karno—hari ini mewujud pada kesadaran Gen Z untuk menghormati privasi, menolak perundungan siber (cyberbullying), dan menyaring informasi sebelum membagikannya (check and recheck). Dengan demikian, menghayati sila pertama dalam Panscisla adalah jangkar moral yang mencegah teknologi mendehumanisasi manusia sebagai subjek dengan akar tunjang kebudayaan yang terus bertumbuh.

Kedua, kosmopolitanisme yang berakar, bukan nasionalisme sempit. Tantangan politik luar negeri hari ini sangat kompleks, sebut saja seperti genosida kemanusiaan di berbagai belahan dunia, krisis pengungsi global, dan ketegangan geopolitik dan krisis legitimasi terhadap organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Gen Z, sebagai digital native, merasakan denyut krisis itu secara seketika (real-time) di layar gawai mereka. Mereka memiliki solidaritas global yang tinggi.

Di sinilah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia (Sila Kedua dan Ketiga) menemukan dialektika barunya yaitu kosmopolitanisme yang berakar (Rooted Cosmopolitanism).

Hal ini bukan tanpa alasan, karena Gen Z menyadari bahwa menjadi warga dunia yang peduli pada isu kemanusiaan global (seperti kemerdekaan Palestina atau hak-hak pengungsi) tidak berarti harus kehilangan identitas keindonesiaannya. Justru, Pancasila memberikan legitimasi bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang humanis. Seperti adagium Bung Karno berikut ini: Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar dalam bumi nasionalisme.

Ketiga, memulihkan demokrasi dari "Gig Economy" dan aligarki. Gen Z hari ini menghadapi realitas ekonomi politik domestik yang mencemaskan yaitu menyusutnya lapangan kerja formal, maraknya fenomena gig economy (pekerja lepas tanpa jaminan kesejahteraan), dan regulasi yang sering kali abai pada kelestarian lingkungan demi investasi makro atau bertujuan meningkatkan sumber penerimaan negara untuk meningkatakan pertumbuhan ekonomi.

Setakat hal itu, mencermati sila keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) perlu dimaknai ulang sebagai proses pembangunan demokrasi inklusif dan berkeadilan.

Musyawarah setiap pengambilan kebijakan pembangunan tidak boleh lagi dimaknai sebagai rapat-rapat formal parlemen yang kerap dikuasai kepentingan oligarki. Bagi Gen Z, pilar keempat ini adalah hak untuk bersuara, mengorganisasi gerakan sosial via petisi daring, dan mengawasi jalannya anggaran negara (APBN/APBD) melalui transparansi digital. Oleh karena itu, hikmat kebijaksanaan hari ini menuntut negara untuk mendengarkan kecemasan kelas pekerja muda dan komunitas adat yang ruang hidupnya terancam oleh eksploitasi alam.

Keempat, keadilan iklim (climate justice) untuk masa depan generasi. Hal ini menemukan signifikansinya sekarang, karena tantangan masa depan paling eksistensial bagi Gen Z adalah krisis iklim. Degradasi lingkungan, banjir rob, cuaca ekstrem, dan ancaman kelangkaan pangan bukan lagi sekadar prediksi ilmiah, melainkan realitas harian yang memerlukan jalan keluar dari negara secara berkelanjutan.

Selanjutnya, dalil paling radikal dan baru bagi relevansi Pancasila terletak pada sila kelima yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia harus diperluas maknanya menjadi keadilan iklim antargenerasi (Intergenerational Climate Justice).

Hal ini masuk akal, karena keadilan sosial tidak lagi sebatas bagi-bagi bantuan sosial (bansos) atau program pembangunan infrastruktur fisik yang termaktub dalam nomenklatur anggaran di Kementerian/Lembaga atau perangkat daerah. Keadilan sosial berarti memastikan bahwa alam, air, tanah, dan udara bersih di bumi Nusantara tidak dihabiskan oleh keserakahan industri (terutama industri ekstraktif) hari ini, sehingga menyisakan bencana bagi generasi masa depan. Gen Z membutuhkan Pancasila yang menghijau, yang membela hak ekologis mereka.

Menjadikan Pancasila relevan bagi Gen Z berarti harus berani meruntuhkan formalisme birokrasi yang kaku dan penuh tipu muslihat. Gen Z membutuhkan Pancasila yang cair, yang hadir dalam ruang-ruang kreasi kreatif, yang mewujud pada gerakan reboisasi pemuda di pelosok kampung, yang bersuara lantang menolak korupsi, dan yang menggunakan teknologi untuk memuliakan manusia.

Sedari bersama, Pancasila bukanlah teks mati peninggalan Bung Karno dan pergolakannya bersama Founding Fathers tahun 1945. Ia adalah sebuah kontrak sosial yang dinamis, sebuah janji kebangsaan yang harus terus-menerus diperbarui pemaknaannya oleh setiap generasi untuk menemukan titik relevansinya. Di tangan Gen Z yang kritis dan adaptif, kita menitipkan harapan agar api Pancasila tetap menyala—bukan sebagai dogma yang menakuti, melainkan sebagai cahaya yang menuntun republik ini keluar dari kegelapan krisis global.

*Kota Jambi, Senin 1 Juni 2026.

*Sumber Referensi:

Latif, Yudi. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Soekarno. (1945). Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945. Dokumen Otentik BPUPKI. Sumber primer mengenai konsep Internasionalisme dan Ketuhanan yang berkebudayaan.
World Economic Forum (WEF). (2026). The Global Risks Report 2026. WEF Geneva. Rujukan substansi mengenai ancaman krisis iklim global dan disrupsi lapangan kerja akibat kecerdasan buatan bagi generasi muda.
Kementerian PPN/Bappenas. (2025). Laporan Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia. Jakarta. (Data pendukung mengenai karakteristik sosiologis, tantangan ekonomi siber, dan aspirasi politik Gen Z).