Mimbar Akademik Kampus, Sebuah Autokritik

Oleh: Jumardi Putra

Ilmu pengetahuan tidak mati di atas panggung, ia mati di hari berikutnya—saat tepuk tangan usai dan tak ada satu pun catatan kritis yang lahir untuk merawatnya.

Belakangan ini—meski bukan pemandangan yang sepenuhnya baru—atmosfer akademik di Jambi terasa riuh. Kampus-kampus kita, setidaknya Universitas Jambi dan UIN Sulthan Thaha Saifuddin (STS) Jambi, gencar mendatangkan para peneliti papan atas—baik dari dalam maupun luar negeri—serta para pejabat publik tingkat lokal hingga nasional. Topik yang diusung pun tak main-main: isu-isu strategis nasional dan global yang mengelitik pemikiran.

Ada kebahagiaan yang melintas saat melihat geliat akademik semacam itu—setidaknya begitulah salah satu bentuk “perangai ilmiah” warga kampus yang perlu dirawat. Kursi-kursi aula tampak terisi penuh, blitz kamera bersahutan penuh gairah, dan nada sambutan pimpinan kampus membubung tinggi sarat rasa bangga.

Sayangnya, kegembiraan itu kerap menyisakan rasa ganjil yang mengusik pikiran. Ketika lampu panggung dinyalakan, arena yang seharusnya menjadi tempat lahirnya perbenturan ide justru perlahan kehilangan ghirah-nya.

Di atas panggung yang megah, sang narasumber membentangkan gagasan demi gagasan. Paparan itu mungkin cerdas, tetapi ia terperangkap dalam batas-batas monolog yang dingin dan berjarak. Waktu presentasi yang molor kerap menghabiskan porsi paling penting dalam tradisi majelis ilmu: dialektika.

Tidak jarang, ketika sesi tanya jawab akhirnya dibuka, ia tak lebih dari sekadar "pemanis" lima belas menit menjelang penutupan. Dua atau tiga penanya berdiri, menyampaikan tanggapan yang terjebak pada buaian pujian, basa-basi atau pertanyaan yang dangkal. Minus perdebatan yang membakar semangat intelektual. Tidak ada bantahan tajam yang menguji metodologi sang pakar, apalagi kesaksian kritis mahasiswa yang menguji keabsahan kebijakan sang pejabat. Pembicara merespons dengan senyum ramah dan jawaban normatif, lalu forum ditutup dengan penyerahan plakat, sesi foto bersama, dan tepuk tangan meriah yang riuh.

Muncul pertanyaan mendasar yang harus kita ajukan, apa yang sebenarnya tersisa setelah lampu panggung dipadamkan dan ruang aula kampus kembali sepi?

Hari-hari setelah acara berlalu begitu saja tanpa jejak pemikiran. Di media massa lokal maupun kolom opini akademik populer, tak ada satu pun catatan kritis yang lahir. Begitu juga nihil esai tanggapan dari para dosen, tidak ada refleksi ilmiah dari mahasiswa, dan tidak ada risalah kebijakan (policy brief) yang membedah gagasan sang pakar.

Dialektika pengetahuan yang diandaikan meledak dari perjumpaan dengan pemikiran-pemikiran besar itu ternyata menguap tanpa bekas. Yang tersisa hanyalah deretan dokumentasi estetis di media sosial kampus, siaran pers tentang betapa "suksesnya" acara tersebut, serta angka-angka capaian yang dikalkulasi sedemikian rupa demi mendongkrak rating dan citra kelembagaan.

Fenomena ini bukanlah peristiwa kebetulan yang hadir di ruang hampa. Ia adalah cerminan dari pergeseran mendalam dalam tata kelola pendidikan tinggi hari ini. Ketika ceramah/pidato ilmiah berubah menjadi panggung pencitraan tanpa dialektika, perguruan tinggi kita sedang terjangkit komplikasi intelektual yang serius.

Dalam kajian sosiologi pendidikan modern, fenomena ini berkelindan erat dengan apa yang disebut Henry Giroux (2007) dalam Neoliberalism's War on Higher Education. Kampus makin terjebak dalam arus korporatisasi, di mana indikator keberhasilan bergeser dari kedalaman gagasan menjadi pemasaran citra (institutional branding). Mendatangkan figur terkenal tak lagi didasari oleh dahaga penjelajahan ilmu (knowledge exploration), melainkan sekadar strategi humas demi peringkat dan persepsi publik. Pengetahuan tidak lagi diperlakukan sebagai proses berpikir yang membakar jiwa, melainkan barang konsumsi yang cepat saji dan cepat dilupakan.

Sejurus hal itu, sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu (1988), dalam karyanya Homo Academicus, telah memperingatkan bahaya ketika "modal politik" dan "modal simbolis" mendominasi arena akademik. Ketika pejabat publik atau peneliti besar datang, kampus kerap bersikap veneratif (menghormati secara berlebihan hingga menghamba) ketimbang eksaminatif (menguji secara kritis). Kehadiran mereka disambut dengan kesetiaan panggung, bukan dengan skeptisisme ilmiah yang sehat. Akibatnya, seperti yang ditekankan Julien Benda (1927) dalam karya klasiknya La Trahison des Clercs (Pengkhianatan Para Cendekiawan), intelektual kampus kehilangan independensinya karena lebih memilih bersekutu dengan kenyamanan panggung daripada membela kebenaran akademis.

Jika pasca-acara tidak ada satu pun karya tulis kritis yang lahir sebagai sebuah respon, maka kampus telah gagal menjalankan fungsinya. Edward Said (1994) dalam Representations of the Intellectual menegaskan bahwa peran intelektual bukanlah sekadar menjadi "spesialis berijazah" yang mengumpulkan sertifikat dan jam kehadiran, melainkan sosok yang berani berbicara jujur di ruang publik (speaking truth to power). Tanpa tulisan dan catatan kritis pasca-forum, pengetahuan berhenti di dinding-dinding aula dan mati di hari yang sama.

Autokritik ini tentu saja bukan bentuk penolakan terhadap kehadiran para tokoh besar di kampus kita. Kehadiran mereka amat krusial untuk membuka horizon pemikiran warga kampus. Namun, agar kehadiran mereka tidak menguap menjadi sekadar parade seremoni, kampus harus berani mengembalikan perangai ilmiah yang tercerminkan dalam tradisi panjang kecendekiaan, seperti—untuk menyebut contoh---menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi debat, sanggahan, dan dialog interaktif antara narasumber dan audiens, lalu mengaktivkan pembahas kritis dengan menunjuk peneliti/akademisi internal yang relevan untuk memberikan perspektif pembanding atas materi narasumber.

Segendang sepenarian, mendorong civitas akademika kampus menulis berupa catatan kritis, esai opini di media massa, maupun risalah kebijakan (policy brief)—agar diskusi terus bernapas meski acara telah usai, dan terkahir membudayakan critical review bagi mahasiswa atas materi yang disampaikan. Upaya ini juga penting bagi calon narasumber agar menyiapkan bahan materi yang memadai atau bukan dibuat ala kadarnya--dengan merasa cukup membawa gelar kebesarannya sebagai pakar.

Pada akhirnya, mari jadikan kembali aula-aula kampus kita bukan sebagai panggung seremoni penaik rating, melainkan kawah candradimuka pemikiran yang hidup, berani, dan bertumbuh lewat pertarungan gagasan yang bertaji.

*Kota Jambi, 24 September 2026. Gambar dalam tulisan ini bersumber dari kompas.id.

*Berikut tulisan-tulisan saya lainnya di link berikut ini:

1) Rektor dan Kepemimpinan Intelektual: Sebuah Autokritik

2) Gundah Bersama Seorang Guru Besar

3) Komunitas Epistemik dan Kosongnya Kampus Kita

4) Darurat Demokrasi: Memaknai Persinggungan Cendekiawan dan Politik

5) Ketindihan Teknokratis: Problem Akut Perencanaan Pembangunan

6) Wajah Buram Kampus, Buku dan Uang Palsu

7) Ilusi Yang "Terhormat"

8) Kegenitan Intelektual

9) Kemalasan Intelektual

10) Rumah Pemikir, Inkubator Pemimpin