Oleh: Jumardi Putra
Provinsi Jambi seolah terjebak dalam siklus berulang Bencana Kebakaran
Hutan dan Lahan (Karhutla). Setiap musim kemarau datang, langit Jambi kerap
berubah menjadi abu-abu, membatasi jarak pandang, dan memaksa warga
beraktivitas di tengah udara beracun. Berdasarkan data Posko Satuan Tugas
(Satgas) Karhutla Provinsi Jambi, total luas hutan dan lahan yang terbakar
sejak 1 Januari hingga pertengahan Oktober 2026 telah mencapai 4.363,86
hektare.
Kita tahu, kabut asap ini bukan sekadar urusan cuaca panas atau musibah
musiman yang datang begitu saja. Di balik asap pekat yang menyesakkan dada, ada
persoalan tata kelola lahan yang timpang dan karut-marut penguasaan ruang yang
sering kali mengorbankan keselamatan warga. Karena itu, cara pandang kita
terhadap bencana ini harus diubah. Kita tidak bisa lagi sekadar pasrah membaca
berita seputar jumlah lahan terbakar yang terus meluas, warga yang terganggu saluran pernafasan, dana darurat bencana jadi bancakan para oknum pejabat (terjadi di tubuh BNPB), dan memantau aplikasi kualitas udara di gawai (untuk menyebut contoh), melainkan harus mulai
berani bersikap kritis, merawat kearifan yang diwariskan para leluhur seraya meramu dengan sains modern, serta telaten mencatat setiap penderitaan agar tidak mudah lupa begitu hujan turun.
Bukan Sekadar Menyalahkan Cuaca
Selama ini, cerita di ruang publik (termasuk di pelbagai platform media sosial) sering kali menyederhanakan masalah: seolah Karhutla murni ulah kemarau panjang atau semata-mata kesalahan para peladang kecil. Padahal, jika mau jujur melihat ke lapangan, persoalannya jauh lebih kompleks dari itu:
Pertama, rusaknya ekosistem gambut. Lahan gambut yang basah dan alami sengaja dikeringkan dengan pembuatan kanal-kanal besar untuk kepentingan komersial. Akibatnya, saat kemarau tiba, gambut berubah menjadi bahan bakar kering yang sangat mudah tersulut api dari dalam tanah (subterranean fires) dan sangat sulit dipadamkan. Di sinilah perusahaan pemilik konsesi harus dituntut pertanggungjawabannya untuk serius merestorasi lahan, bukan malah lepas tangan.
Kedua, mengawal penegakan hukum. Kita sebagai warga harus aktif menjadi pengawas (watchdog). Jangan sampai hukum penegakan karhutla hanya tajam kepada petani kecil, tetapi tumpul dan ramah kepada korporasi besar yang lahannya ikut terbakar.
Ketiga, berhenti memaklumi karhutla. Asap beracun akibat karhutla dalam jumlah luas bukan "anugerah musiman" yang harus diterima begitu saja dengan pasrah. Udara bersih dan napas yang lega adalah hak dasar kita dan anak-anak kita yang dijamin oleh undang-undang.
Di tengah gagalnya (kalau bukan lamban) mitigasi darurat karhutla oleh pemerintah pusat
maupun daerah, masyarakat adat dan komunitas lokal di Jambi sebenarnya memiliki
rekam jejak historis yang panjang dalam mengelola bentang alam secara
berkelanjutan.
Secara turun-temurun, warga lokal terbiasa membuka lahan secara terbatas dengan perhitungan arah angin yang cermat, membuat sekat bakar alami, dan saling bergotong royong menjaga wilayahnya. Pengetahuan lokal ini—yang lahir dari akumulasi pengalaman adaptif dalam menjaga keseimbangan relasi manusia dengan alam—jika dipadukan dengan sains modern, teknologi pemantauan sederhana dan kepedulian bersama, akan membuat desa-desa kita jauh lebih siap siaga menghadapi ancaman api sejak dini, seperti yang dilakukan oleh basis Masyarakat Peduli Api (MPA).
Pangkal masalahnya, bagaimana keberadaan masyarakat adat dan komunitas lokal di Jambi memiliki kemampuan resiliensi di tengah ekspansi industri ekstraktif, khususnya perkebunan sawit dan konsesi pertambangan (termasuk PETI di kawasan konservasi dan hutan lindung)?
Menguap Bersama Hujan
Sering kali, begitu hujan turun dan langit Jambi kembali biru, ingatan
kita tentang sesaknya napas, anak-anak yang terpaksa libur sekolah, jadwal
penerbangan terganggu, aktivitas ekonomi warga melambat, dan rumah-rumah yang
diselimuti kabut kuning ikut menguap begitu saja. Siklus lupa inilah yang
membuat bencana ini terus berulang dari tahun ke tahun.
Maka, mencatat adalah bentuk perlawanan paling sunyi terhadap lupa.
Tabel berikut merangkum apa saja yang semestinya tidak boleh kita biarkan
hilang dari ingatan:
|
Apa
yang Dicatat |
Wujud
Dokumentasinya |
Untuk
Apa Catatan Ini? |
|
Dampak
Kesehatan |
Catatan
kasus ISPA di puskesmas, anak-anak yang batuk, hingga warga yang harus
dirawat di rumah sakit. |
Menjadi
bukti nyata saat warga hendak menuntut keadilan (class action)
sekaligus mendesak anggaran kesehatan yang memadai. |
|
Kerugian
Ekonomi & Pendidikan |
Berapa
hari sekolah diliburkan, warung-warung kecil yang sepi, hingga penerbangan
yang batal. |
Menghitung
kerugian riil yang dialami warga agar pemerintah daerah tidak terus-menerus
abai melakukan pencegahan. |
|
Catatan
Rasa dan Kesaksian |
Buku
harian warga, foto-foto langit merah pekat, atau cerita langsung dari para
penyintas. |
Merawat
memori kolektif agar generasi berikutnya tahu betapa buruknya krisis
lingkungan yang pernah kita wariskan. |
|
Peta
Titik Api & Konsesi |
Mencocokkan
lokasi kebakaran dengan peta izin perusahaan dan peta fungsi gambut. |
Menjadi
bukti sahih bagi warga, pegiat lingkungan, dan penegak hukum untuk menyeret
pihak yang lalai. |
Bencana Karhutla yang datang berulang menuntut kita untuk bersuara lebih lantang dan bertindak lebih nyata. Literasi kebencanaan hari ini bukan lagi soal pintar membaca angka ISPU di layar ponsel, melainkan keberanian kita untuk melihat akar ketimpangan yang selama ini dibiarkan.
Pada akhirnya, dengan memadukan
kearifan lokal dan sains modern, ketelatenan mencatat sejarah bencana, serta menuntut
penegakan hukum yang tak pandang bulu bagi para korporasi dan oknum perusak
lingkungan, warga Jambi tak lagi harus pasrah menjadi korban musiman. Bumi
Sepucuk Jambi Sembilan Lurah adalah rumah yang harus kita jaga bersama—agar
anak cucu kita tak lagi mengalami kondisi serupa yang berulang terjadi.
*Kota Jambi, 20 Oktober 2026. Foto di awal tulisan bersumber dari detik.com
*Tulisan saya lainnya dapat dibaca di link berikut ini:
1. Menguji Akuntabilitas Anggaran Darurat Karhutla
2. Kepada Pejuang Pemadam Karhutla
4. Kabut Asap dan Ekonomi Tunabudaya
5. Kabut Asap di Tanah Pilih: Sepilihan Pantun
6. Barangkali Kita Memang Harus Berduka
8. Corona Berjalan Ke Rumah Kita Melalui Pintu Depan sebagai Monster
9. Sacred Nature: Menemukan Akar Krisis Modern
10. Batu Bara di Jambi sebagai Persoalan Kebudayaan
11. Polemik Batu Bara dan Hal-Hal yang Tak Selesai
12. Bencana Alam, Investasi dan Malapetaka yang Menghantui
13. Deforestasi dan Bencana di Jambi
16. Amuk Dompeng
17. Ekowisata dan Hutan Desa Lubuk Beringin

0 Komentar