Menggugat Ingatan Politik: Refleksi 28 Tahun Reformasi

Reformasi 1998

Oleh: Jumardi Putra*

Sejarah memiliki caranya sendiri untuk mengulang siklusnya. Gejolak tidak pernah benar-benar mati; ia hanya tertidur sampai kejenuhan rakyat atas ketidakadilan kembali mencapai titik didihnya.

Sebuah pesan singkat di hari Senin siang yang terik membawa kembali ingatan pada salah satu fragmen paling krusial dalam sejarah modern Indonesia. Sejawat kantor mengirimkan foto sampul buku jadul berjudul Menyibak Kabut Saat-saat Terakhir Bersama Soeharto: 2,5 Jam di Istana karya Emha Ainun Nadjib. Cetakan pertama buku Cak Nun ini terbit pada Juli 1998, tepat setelah badai politik meruntuhkan rezim Orde Baru, sementara versi yang lebih segar diterbitkan kembali oleh Bentang Pustaka pada tahun 2016. Saya pertama kali membaca buku Cak Nun ini tahun 2004 saat masih studi di Yogyakarta.

Membaca kembali buku ini memberikan ruang refleksi yang mendalam bagi saya membersamai perjalanan Mei 2026 atau mendekati tiga dekade pasca reformasi bergulir di republik ini sejak 1998. Buku karya budayawan cum “Kiai tanpa sorban” ini bukan sekadar memoar politik biasa, melainkan sebuah "sejarah alternatif" (alternative history) yang intim dan menceritakan dari dekat situasi genting di jantung kekuasaan Soeharto kala itu. Cak Nun menuliskannya sebagai jawaban atas berbagai spekulasi, tuduhan, dan distorsi informasi yang mengelilingi keterlibatan dirinya dalam pertemuan krusial pada 19 Mei 1998 di Istana Merdeka bersama beberapa tokoh kunci.

Saat itu, Cak Nun bersama sejumlah tokoh nasional seperti Nurcholish Madjid (Cak Nur), Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Malik Fadjar, dan KH Ali Yafie berdialog langsung dengan Presiden Soeharto yang sedang berada di ujung tanduk kekuasaannya. Secara substansial, Cak Nun mendedah momen 2,5 jam yang menegangkan tersebut menit demi menit dengan perspektif seorang rakyat kecil—istilah yang konsisten ia gunakan--yang kebetulan berdiri di ruang VIP sejarah.

Tiga Poin Esensial

Setidaknya ada tiga poin esensial yang diketengahkan Cak Nun dalam buku setelah mencermati dinamika internal Istana kala itu. Pertama, suasana kebatinan sang diktator. Cak Nun berusaha memotret sisi psikologis Soeharto yang selama 32 tahun ditakuti sebagai "Macan Asia" yang absolut. Di dalam ruangan tersebut, Soeharto digambarkan sebagai seorang orang tua yang kesepian, ditinggalkan oleh para menteri dan sekutunya yang membelot, serta mulai menyadari bahwa legitimasi politiknya telah habis.

Kedua, skenario feformasi yang kandas. Cak Nun dalam buku ini berupaya menyingkap dinamika perumusan formula transisi kekuasaan, termasuk gagasan pembentukan Komite Reformasi. Gagasan awal para tokoh adalah agar Soeharto turun secara konstitusional dan gradual tanpa menumpahkan darah lebih banyak. Namun, skenario tersebut pecah akibat adanya intrik politik eksternal dan manuver pragmatis di luar Istana.

Ketiga, kritik terhadap "Pahlawan Kesiangan". Dengan gaya bicaranya yang lugas dan satir, Cak Nun melayangkan kritik keras kepada para elite politik yang secara mendadak beralih kesetiaan demi mengamankan posisi, serta bagaimana agenda tulus elemen pergerakan mahasiswa di jalanan sering kali ditunggangi oleh syahwat politik para elite yang berebut kue kekuasaan pasca-Soeharto tumbang.

Untuk memahami urgensi buku ini, kita perlu meletakkannya pada konteks spasial dan temporal Mei 1998. Kala itu, Indonesia sedang berada di titik nadir akibat krisis finansial Asia 1997 yang melumpuhkan ekonomi nasional. Nilai tukar Rupiah terjun bebas, inflasi meroket, dan angka kemiskinan melonjak tajam. Ketidakberdayaan ekonomi ini memicu demonstrasi masif mahasiswa yang menuntut pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) serta turunnya Soeharto, yang memuncak pada Tragedi Trisakti dan kerusuhan rasial.

Tidak berlebihan menyebutkan bahwa buku Cak Nun ini sebagai mata rantai yang hilang antara gejolak di jalanan dengan keputusan di meja kekuasaan. Cak Nun menunjukkan bahwa Reformasi 1998, meski berhasil meruntuhkan simbol rezim (Soeharto), pada kenyataannya gagal melakukan pembersihan total terhadap sistem Orde Baru karena proses transisi yang penuh dengan kompromi politik dan bagi-bagi kekuasaan menyusul kemudian.

Gejolak 1998 dan Relevansinya Kini

Membaca tiga puluh tujuh catatan Cak Nun dalam buku ini di masa kini—28 tahun pasca reformasi 1998--memberikan efek déjà vu yang mengkhawatirkan. Lanskap ekonomi-politik kontemporer menunjukkan gejala-gejala yang memiliki kemiripan pola (pattern) dengan situasi menjelang 1998, meski dibungkus dalam kemasan modern disertai narasi optimisme (semua baik-baik saja) oleh sang Presiden dan kabinet kerjanya serta diamplifikasi oleh para pendengung setia rezim sekarang.

Saya melihat situasi ekonomi-politik kiwari setidaknya dalam tiga jangkar utama yaitu Pertama, permasalahan ekonomi akar rumput versus narasi makro. Jika pada tahun 1998 pemicunya adalah krisis moneter global, saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan ekonomi domestik yang struktural. Beban fiskal akibat utang luar negeri, nilai tukar rupiah terhadap dollar sekarang mendekati level 17.700, inflasi pangan, serta stagnasi kelas menengah menciptakan tekanan yang nyata di akar rumput. Sentimen yang ditulis Cak Nun puluhan tahun lalu kembali berdengung: para elite di televisi sibuk berbicara tentang makroekonomi dan investasi, tetapi melupakan urusan isi piring nasi rakyat kecil.

Pemerintah perlu hati-hati soal ini, sehingga tidak boleh gebyah-ubyah mengatakan situasi ekonomi nasional sekarang dalam posisi aman dengan alasan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Kenyataannya di akar rumput tidak demikian. Apalagi, tantangan geopolitik Indonesia saat ini jauh lebih kompleks, karena kita berada di tengah pusaran rivalitas negara-negara adidaya (AS dan China) di kawasan Indo-Pasifik. Ketegangan di Laut China Selatan, perebutan pengaruh investasi infrastruktur, hingga perlombaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan kontrol atas sumber daya alam kritis (seperti nikel dan komoditas energi) menuntut Indonesia memiliki kepemimpinan yang tidak hanya sekadar populer di dalam negeri, tetapi juga visioner dan berdaulat di meja diplomasi internasional.

Kiri-kanan: Buku Cak Nun versi terbitan Juli 1998 dan April 2016

Tantangannya adalah bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik dalam negeri tanpa harus menggadaikan kedaulatan ekonomi dan ruang hidup rakyat kepada kepentingan geopolitik global? Sejarah 1998 mengajarkan bahwa ketika elite salah mengalkulasi arah angin global dan mengabaikan jeritan ekonomi di tingkat tapak, kehancuran sistemik tinggal menunggu waktu.

Kedua, menguatnya "Neo-Orde Baru" dan konsolidasi oligarki. Kritik utama Reformasi 1998 adalah penolakan terhadap KKN. Namun hari ini, kita menyaksikan fenomena yang sering disebut para pengamat sebagai kebangkitan dinasti politik dan konsolidasi oligarki yang semakin terang-terangan. Praktik pelemahan lembaga pengawas, intervensi hukum demi melanggengkan kekuasaan keluarga, dan koalisi gemuk partai politik yang mematikan fungsi oposisi, sangat mirip (mengarah kuat) dengan sentralisasi kekuasaan gaya Orde Baru.

Ketiga, pragmatisme elite dan kooptasi aktivis. Catatan Cak Nun tentang para tokoh yang "berbalik ingkar secara mengejutkan saat berhadapan dengan kekuasaan" menemukan pembenaran mutlaknya pada realitas politik kontemporer. Publik bisa melihat bagaimana polarisasi masa lalu dengan mudahnya dilebur demi bagi-bagi kursi jabatan, dan bagaimana para aktivis yang dulunya garang meneriakkan reformasi, kini duduk nyaman di dalam lingkaran kekuasaan serta membenarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Anda bisa berselancar mencari tahu di internet para aktivis yang dahulu keras mengkritik kebijakan pemerintah, justri kini menjadi bagian dari rezim.

Keempat, 28 tahun pasca reformasi kini, kita dipaksa untuk menatap cermin kebangsaan kita dengan dahi berkerut. Apakah janji-janji Reformasi itu telah lunas dibayar, atau justru kita sedang berjalan mundur secara perlahan (democratic backsliding), terjebak dalam hibridasi rezim yang mengawinkan prosedur demokrasi dengan watak otoritarianisme lama?

Agenda utama Reformasi 1998 adalah menghapus Dwifungsi ABRI dan menegakkan supremasi sipil. Kita ingin militer menjadi kekuatan pertahanan profesional yang fokus pada ancaman eksternal, bukan penata urusan politik domestik atau penjaga keamanan investasi. Namun, mendekati tiga dekade pasca-Reformasi, kita melihat gejala "militerisme gaya baru" yang merembes halus ke dalam ruang publik sipil. Penempatan aktif personel militer di jabatan-jabatan sipil/kementerian, keterlibatan aparat dalam penanganan konflik agraria dan proyek strategis nasional, hingga pendekatan keamanan yang dominan dalam menyelesaikan masalah sosial-lingkungan (seperti di wilayah-wilayah konflik agraria dan tambang di daerah), menunjukkan bahwa nalar Orde Baru belum sepenuhnya mati.

Ketika institusi sipil gagal menampilkan tata kelola yang bersih dan efektif, ada kecenderungan berbahaya di masyarakat untuk kembali merindukan "tangan besi" yang stabil. Ini adalah tantangan serius bagi pejuang literasi dan kebudayaan yaitu bagaimana merawat ingatan bahwa stabilitas tanpa kebebasan adalah bentuk lain dari penjara.

Karya Pembanding

Sebagai sebuah karya literatur politik, buku Cak Nun ini memiliki kontribusi besar sebagai dokumen sejarah alternatif, namun tidak luput dari sejumlah catatan dalam konteks akademik, seperti subjektivitas yang sangat kuat (Cak Nun-Centric). Sebagai catatan memoar, buku ini ditulis dari kacamata pribadi. Narasi yang terbangun sangat berpusat pada peran, pemikiran, dan perasaan penulis sendiri (self-centered). Begitu juga lazimnya buku-buku Cak Nun ditulis dengan gaya khasnya: mengalir, penuh metafora, diseliper humor satir, dan menggunakan pendekatan reflektif-spiritual. Bagi kalangan akademisi atau sejarawan, gaya penulisan ini dinilai kurang disiplin secara metodologis karena minim referensi silang (cross-reference) dan tidak menyediakan catatan kaki (footnote) yang ketat. Karena buku ini ditulis berdasarkan ingatan pasca-kejadian, ada risiko rekonstruksi peristiwa yang bias. Beberapa dialog sulit diverifikasi secara independen jika tidak disandingkan dengan memoar tokoh-tokoh lain yang hadir, seperti catatan Nurcholish Madjid dan tokoh sezaman lainnya.

Bagi saya pribadi, buku Saat-saat Terakhir Bersama Soeharto bukanlah sekadar artefak masa lalu untuk mengenang kejatuhan sebuah rezim. Buku ini adalah cermin jernih sekaligus peringatan kultural-spiritual dari Cak Nun yang selama ini konsisten berkhidmat di lapangan kebudayaan—membuat jarak dari kekuasaan. Bahkan, hingga kini Cak Nun menjaga batas-batas itu. Dengan kata lain, perspektif Cak Nun terhindar dari bias konflik kepentingan berbasis kekuasaan. Dalam sebuah pengajian Maiyah di Yogyakarta yang saya ikuti—saya lupa waktu persisnya—Cak Nun mengatakan “tidak ambil pusing” atas pandangan orang-orang yang abai atau sengaja menghilangkan peran dirinya dalam situasi genting pergolakan reformasi 1998. Ringkasnya, pria kelahiran 27 Mei 1953 ini telah selesai dengan dirinya, sehingga ia memutuskan secara sadar untuk tidak menerima banyak undangan televisi dalam rangka membedah hal-ihwal seputar reformasi 1998. Ia tetap konsisten dengan pengajiannya di banyak tempat di banyak daerah di tanah air. Sekalipun kritik tajamnya terus menerus dilancarkan kepada kekuasaan, rasa cintanya kepada negeri ini tak pernah pudar. Bahkan, dalam satirenya sekalipun, ia tetap mengajak semua komponen bagsa ini mencintai republik ini sekaligus meminta pertolongan kepada Allah SWT seraya bershalawat untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk kebaikan negeri ini. (Lebih lanjut baca di sini: https://www.jumardiputra.com/2025/05/72-tahun-mbah-nun.html).

Kelemahan buku Cak Nun ini memang terletak pada sifatnya yang merupakan testimoni sekaligus pandangan personal dirinya, bukan lazimnya riset sejarah komprehensif seperti dilakukan sarjana kampus. Namun, sekali lagi, buku ini sangat baik untuk memahami psikologi dan suasana batin para aktor di dalam Istana, seraya perlu mengkombinasikannya dengan merujuk pelbagai sumber literatur lainnya untuk dapat mengetahui konstelasi politik kejatuhan Orde Baru 1998, antara lain karya Edward Aspinall dan Mrcus Mietzner (2019) berjudul Southeast Asia's democratic decline: Indonesia's democratic regression. Journal of Democracy, 30(2), karya Vedi R Hadiz dan Richard Robison berjudul The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia (2013), karya Hal Hill berjudul The Indonesian economy in crisis: Causes, consequences and lessons. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (1999), karya Nurcholis Madjid berjudul Dialog Ramadhan KH. Abdurrahman Wahid dan Prof. Dr. Nurcholish Madjid. Jakarta: Paramadina (1999), karya M.C. Ricklefs berjudul A history of modern Indonesia since c. 1200. Palgrave Macmillan (2008), dan karya M. R. J. Vatikiotis berjudul Indonesian politics under Suharto: The rise and fall of the New Order. London: Routledge (1998).

Pada akhirnya, melalui buku ini Cak Nun mengingatkan kita semua: jika inti dari reformasi—yaitu kedaulatan rakyat dan keadilan sosial—terus dikhianati oleh syahwat kekuasaan para elite, maka sejarah memiliki caranya sendiri untuk mengulang siklusnya. Gejolak tidak pernah benar-benar mati; ia hanya tertidur sampai kejenuhan rakyat atas ketidakadilan kembali mencapai titik didihnya.

*Kota Jambi, 19 Mei 2026.

*Tulisan-tulisan saya lainnya dapat dibaca melalui link berikut ini:

1) Peta Jalan Belanja Infrastruktur Daerah Jambi

2) Surat Terbuka Untuk Komisaris Utama Bank Jambi

3) Tragedi Siber Bank Jambi

4) Menyoal "Obesitas" Belanja Pegawai Daerah

5) Paradoks Daya Saing Daerah Jambi 2025

6) Indeks Pelayanan Publik Jambi 2025, Sebuah Autokritik

7) Menata Kota Jambi, Menolak Romantisasi Peran Kaum Muda

8) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jambi 2025, Quo Vadis?

9) Turbulensi APBD Jambi 2026

10) APBD Anjlok: Meneroka Kebijakan Dana Transfer 2026