Oleh: Jumardi Putra
Kebijakan publik tidak cukup dinilai dari seberapa cepat instruksi eksekutif diketok atau seberapa rapi data before-after disajikan dalam laporan resmi. Hambatan struktural, distorsi birokrasi tingkat bawah, dan dinamika pasar yang kompleks menuntut agar efektivitas sebuah "solusi" harus terus diuji secara berkala melalui kontrol sosial yang independen.
Di jagad literasi tanah air, buku berjudul Presiden Solusi: Problem Solving Ala Prabowo Subianto sempat ramai dipercakapkan di awal kehadirannya. Respon publik patut diapresiasi, baik berupa kritik tajam maupun tanggapan positif atas karya trio penulis yang lekat dengan lingkaran kekuasaan saat ini: Muhammad Qodari, Dirgayuza Setiawan, dan Agung Gumilar Saputra.
Buku yang pertama kali saya terima berkat pemberian seorang sejawat bernama Ilham Nur ini merangkum 108 langkah penyelesaian masalah (problem solving) dari rezim Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada fase awal konsolidasi kekuasaan (18 bulan pertama).
Di tengah kejenuhan publik terhadap panggung politik yang kerap dipenuhi retorika, janji manis, dan perdebatan slogan, buku yang diberi kata pengantar oleh Denny JA (Pendiri LSI/konsultan politik, sekarang menjabat Komisaris di salah satu BUMN) ini diklaim membawa penyegaran: sebuah narasi tentang negara yang hadir langsung menyelesaikan persoalan keseharian rakyat. Walakin, galibnya sebuah produk literatur kebijakan publik, buku ini tentu mengandung dua sisi mata uang yang perlu dibedah secara kritis.
Quick Wins dan Bias Kekuasaan
Secara sosiologis dan teoretis, buku setebal 254 halaman ini merefleksikan pendekatan yang dalam studi kebijakan publik dikenal sebagai Pragmatic Decision-Making. Meminjam kerangka pembuatan keputusan rasional terbatas (bounded rationality) yang dijabarkan oleh Herbert Simon melalui buku kumpulan esai berjudul Models of Man, Social and Rational: Mathematical Essays on Rational Human Behavior in a Social Setting (1957), pemerintah tampak ingin menghindari jebakan birokrasi yang lamban—untuk tidak menyebut bertele-tele—serta perdebatan teoretis yang menjemukan. Melalui 108 kebijakan lintas sektor, pemerintah berupaya menonjolkan orientasi hasil cepat atau yang lumrah disebut sebagai strategi quick wins.
Buku ini didesain untuk membumikan isu-isu struktural yang rumit menjadi persoalan konkret yang kasatmata. Dengan pendekatan visual dan komparasi before-after, pembaca disuguhi klaim bahwa efektivitas pemerintahan harus diukur dari seberapa cepat keran air pertanian mengalir atau seberapa murah harga pangan di tingkat akar rumput. Ini adalah strategi komunikasi politik berbasis bukti visual yang efektif untuk merawat performance legitimacy (legitimasi kinerja) di hadapan publik luas.
Kendati demikian, membaca Presiden Solusi menuntut kacamata
kritis. Jika dilihat melalui sosiologi pengetahuan—sebagaimana ditekankan dalam
karya Karl Mannheim berjudul Essays on
the Sociology of Knowledge (1952) maupun konsep modal simbolik dan
kekuasaan wacana yang diulas oleh Pierre Bourdieu dalam buku La Distinction
(1979) dan Language and Symbolic Power
(1991)—sebuah karya yang ditulis oleh aktor-aktor di ring satu kekuasaan tidak
bisa dilepaskan dari risiko affirmative bias. Narasi yang dibangun secara alami
cenderung menonjolkan capaian maksimal demi melanggengkan legitimasi, sementara
celah kegagalan, resistensi birokrasi, atau kebijakan yang menemui jalan buntu
tersisih dari panggung halaman.
Lebih dari itu, ujian terberat dari sebuah solusi jangka pendek adalah daya tahannya di masa depan (long-term policy sustainability). Kalangan pengamat kebijakan publik kerap mengingatkan bahwa intervensi kilat sering kali bersifat reaktif atau sekadar tambal sulam (patchwork policy). Muncul pertanyaan mendasar: apakah 108 solusi tersebut bertransformasi menjadi sistem yang ajek secara struktural, ataukah ia sekadar instrumen meredam riak sosial jangka pendek yang rentan goyah di hadapan krisis fiskal global?
Bagi kalangan akademisi maupun pemerhati kebijakan publik, optimisme di dalam buku terbitan UI Publishing (2026) ini tidak boleh diterima begitu saja. Klaim atas 108 solusi tersebut tetap membutuhkan audit, pengawasan, serta evaluasi independen. Sebab, sebaik-baiknya buku kebijakan bukanlah yang menceritakan betapa indahnya sebuah eksekusi, melainkan yang sanggup bertahan diuji oleh waktu, kritik, dan kenyataan praksis di lapangan.
Kesenjangan di Lapangan (Implementation Gap)
Dalam diskursus kebijakan publik, klaim keberhasilan atas
program aksi cepat sering kali berbenturan dengan realitas empiris di tingkat
tapak. Teori implementasi kebijakan publik—seperti yang diulas oleh Merilee S.
Grindle dalam buku pentingnya Politics
and Policy Implementation in the Third World (1980)—mengingatkan kita bahwa
sering kali terdapat jurang pemisah atau implementation gap antara desain
kebijakan di atas kertas dengan kondisi faktual di lapangan. Hal ini tampak
nyata dalam empat sektor krusial berikut:
Pertama, sektor pertanian (distribusi pupuk subsidi): Pemerintah mengklaim telah memangkas birokrasi dan menyelesaikan kelangkaan pupuk secara instan. Namun, di berbagai daerah sentra, petani masih mendapati kendala struktural seperti persoalan kartu tani, antrean panjang, kuota yang tidak sebanding dengan luas lahan, hingga disparitas Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat kios pengecer.
Kedua, sektor energi (kelangkaan LPG 3 kg): Buku ini menyoroti langkah taktis penataan subsidi energi agar tepat sasaran. Kenyataannya, kelangkaan gas melon 3 kg secara berkala masih kerap terjadi. Distorsi di tingkat birokrasi bawah dan dinamika pasar justru memicu panic buying, lonjakan harga di warung kelontong yang melampaui HET, serta rantai birokrasi yang menyulitkan pelaku UMKM.
Ketiga, sektor pendidikan (sekolah rakyat dan fasilitas dasar): Percepatan penyediaan akses pendidikan lewat perbaikan sekolah dan inisiatif "Sekolah Rakyat" didengungkan sebagai solusi kilat. Namun, praktisi pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) kerap menyanggah efektivitas ini dengan menunjukkan masih banyaknya bangunan sekolah rusak berat, minimnya rasio guru honorer yang layak, serta ketiadaan akses internet yang merata akibat kendala alokasi anggaran dan birokrasi daerah.
Keempat, sektor ekonomi mikro (penanganan pengangguran dan PHK): Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur dan tekstil, para pekerja sering kali menghadapi kenyataan bahwa program jaring pengaman sosial atau pelatihan alih keterampilan (reskilling) tidak serta-merta terserap oleh pasar kerja lokal yang lesu, menyisakan persoalan pengangguran terbuka yang membutuhkan solusi struktural jangka panjang, bukan sekadar respons reaktif.
Merujuk Ted Sorensen, Asisten Khusus Presiden John F. Kennedy, ia pernah menulis bahwa seseorang memiliki obligation to history—kewajiban kepada sejarah. Menurut Sorensen, ketika seseorang berkesempatan menyaksikan secara langsung peristiwa penting dalam kehidupan sebuah bangsa, ia memiliki tanggung jawab untuk mencatatnya agar sejarah tidak diisi oleh spekulasi atau prasangka semata. Semangat inilah yang melatarbelakangi tiga penulis buku ini menghadirkan Presiden Solusi—sebuah catatan dari mereka yang berada di dalam ruang pengambilan keputusan mengenai fokus dan determinasi Presiden Prabowo dalam mencari solusi cepat atas berbagai masalah rakyat.
Namun pada akhirnya, implementation gap antara klaim keberhasilan dan realitas di lapangan menegaskan bahwa sebuah kebijakan publik tidak cukup dinilai dari seberapa cepat instruksi eksekutif diketok atau seberapa rapi data before-after disajikan dalam laporan resmi. Hambatan struktural, distorsi birokrasi tingkat bawah (street-level bureaucrats), dan dinamika pasar yang kompleks menuntut agar efektivitas sebuah "solusi" harus terus diuji secara berkala melalui kontrol sosial yang independen.
*Kota Jambi, 2 Oktober 2026.
*Tulisan-tulisan saya lainnya dapat dibaca melalui link berikut ini:
1) Menerka Arah Perubahan APBD Jambi 2026
2) Politik Anggaran Karhutla Jambi
3) Surat Terbuka Untuk Komisaris Utama Bank Jambi
5) Menyoal "Obesitas" Belanja Pegawai Daerah
6) Peta Jalan Belanja Infrastruktur Daerah Jambi
8) Dibobol Siber: Tanggungjawab Bank Jambi atau LPS?
9) Utang Belanja dan Nasib Pelayanan Publik di Tingkat Tapak
10) Turbulensi APBD Jambi 2026
11) APBD Anjlok: Meneroka Kebijakan Dana Transfer 2026
12) Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi
15) Imajinasi Jambi 2045: Sebuah Autokritik
16) Transformasi Kepemimpinan Pengeloaan Keuangan Daerah Jambi
17) Asta Cita dan Beban Berat APBD Jambi 2025
18) Menavigasi Visi APBD Jambi Pasca Efisiensi
19) Quo Vadis APBD Jambi 2019-2024?
20) MCP 2024 Merosot, Al Haris Berang
22) Anomali Pembangunan Provinsi Jambi 2023
23) Beban Belanja Infrastruktur Jambi MANTAP 2024
24) Di Balik Gaduh Mendahului Perubahan APBD Jambi 2023
25) Medan Terjal Tahun Berjalan APBD Jambi 2023
26) Menyoal Proyeksi APBD Jambi 2024
27) Gonjang Ganjing Defisit APBD Jambi 2023
28) Potret Buram Daya Saing Daerah Jambi 2022
30) Setahun Jambi Mantap Al Haris-Sani: Sebuah Timbangan
31) Palu Godam Hakim Artidjo Alkostar
32) Duh Gusti, Makin Astaga Saja Negeri Ini
33) Amuk Dompeng
34) Surat Terbuka Untuk Anggota DPR RI Dapil Jambi
35) Pandemi Covid-19 di Jambi, Surat Terbuka untuk Gubernur Jambi
36) Polemik Angkutan Batu Bara di Jambi dan Hal-hal Yang Tidak Selesai
37) Batu Bara Sebagai Persoalan Kebudayaan, Sebuah Autokritik
38) Nada Sumbang di Balik Pembangunan Puteri Pinang Masak Park
0 Komentar