Solusi ala Prabowo, Terobosan atau Sekadar Tambal Sulam?

Oleh: Jumardi Putra

Kebijakan publik tidak cukup dinilai dari seberapa cepat instruksi eksekutif diketok atau seberapa rapi data before-after disajikan dalam laporan resmi. Hambatan struktural, distorsi birokrasi tingkat bawah, dan dinamika pasar yang kompleks menuntut agar efektivitas sebuah "solusi" harus terus diuji secara berkala melalui kontrol sosial yang independen.

Di jagad literasi tanah air, buku berjudul Presiden Solusi: Problem Solving Ala Prabowo Subianto sempat ramai dipercakapkan di awal kehadirannya. Respons publik patut diapresiasi, baik berupa kritik tajam maupun tanggapan positif atas karya trio penulis yang lekat dengan lingkaran kekuasaan saat ini: Muhammad Qodari, Dirgayuza Setiawan, dan Agung Gumilar Saputra

Buku yang pertama kali saya terima berkat pemberian seorang sejawat bernama Ilham ini merangkum 108 langkah penyelesaian masalah (problem solving) dari rezim Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada fase awal konsolidasi kekuasaan (18 bulan pertama).

Di tengah kejenuhan publik terhadap panggung politik yang kerap dipenuhi retorika, janji manis, dan perdebatan slogan, buku yang diberi kata pengantar oleh Denny JA (Pendiri LSI/konsultan politik, sekarang menjabat Komisaris di salah satu BUMN) ini diklaim membawa penyegaran: sebuah narasi tentang negara yang hadir langsung menyelesaikan persoalan keseharian rakyat. Walakin, galibnya sebuah produk literatur kebijakan publik, buku ini tentu mengandung dua sisi mata uang yang perlu dibedah secara kritis.

Pragmatis dan Visual

Secara sosiologis dan teoretis, buku ini merefleksikan pendekatan yang dalam studi kebijakan publik dikenal sebagai Pragmatic Decision-Making. Pemerintah tampak ingin menghindari jebakan birokrasi yang lamban—untuk tidak menyebut bertele-tele—serta perdebatan teoretis yang menjemukan. Melalui 108 kebijakan lintas sektor—mulai dari distribusi pupuk, kelangkaan LPG, hingga pembenahan akses pendidikan dasar—pemerintah berupaya menonjolkan orientasi hasil cepat (quick wins).

Buku ini didesain untuk membumikan isu-isu struktural yang rumit menjadi persoalan konkret yang kasatmata. Dengan pendekatan visual dan komparasi before-after (sebelum dan sesudah kebijakan), pembaca disuguhi klaim bahwa efektivitas pemerintahan harus diukur dari seberapa cepat keran air pertanian mengalir atau seberapa murah harga pangan di tingkat akar rumput. Ini adalah strategi komunikasi politik berbasis bukti visual yang efektif untuk merawat performance legitimacy di hadapan publik luas.

Kendati demikian, membaca Presiden Solusi menuntut kacamata kritis. Sebagai karya yang ditulis oleh orang-orang di ring satu kekuasaan, buku ini tidak bisa dilepaskan dari risiko affirmative bias. Narasi yang dibangun secara alami cenderung menonjolkan capaian maksimal, sementara celah kegagalan, resistensi birokrasi, atau kebijakan yang menemui jalan buntu tersisih dari panggung halaman.

Lebih dari itu, ujian terberat dari sebuah solusi jangka pendek adalah daya tahannya di masa depan (long-term sustainability). Kalangan pengamat kebijakan publik kerap mengingatkan bahwa intervensi kilat kerap kali bersifat reaktif atau sekadar tambal sulam (patchwork). Muncul pertanyaan mendasar: apakah 108 solusi tersebut bertransformasi menjadi sistem yang ajek secara struktural, ataukah ia sekadar instrumen meredam riak sosial jangka pendek yang rentan goyah di hadapan krisis fiskal global?

Bagi kalangan akademisi maupun pemerhati kebijakan publik, optimisme di dalam buku ini tidak boleh diterima begitu saja. Klaim atas 108 solusi tersebut tetap membutuhkan audit, pengawasan, serta evaluasi independen. Sebab, sebaik-baiknya buku kebijakan bukanlah yang menceritakan betapa indahnya sebuah eksekusi, melainkan yang sanggup bertahan diuji oleh waktu, kritik, dan kenyataan praksis di lapangan.

Kesenjangan di Lapangan

Dalam diskursus kebijakan publik, klaim keberhasilan atas program aksi cepat (quick wins) sering kali berbenturan dengan realitas empiris. Pelbagai temuan investigasi media dan catatan kelompok masyarakat sipil menunjukkan adanya jurang (implementation gap) antara narasi sukses di atas kertas dengan kondisi faktual di empat sektor—untuk menyebut contoh krusial berikut:

Pertama, sektor pertanian (distribusi pupuk subsidi): Pemerintah mengklaim telah memangkas birokrasi dan menyelesaikan kelangkaan pupuk secara instan. Namun, di berbagai daerah sentra, petani masih mengeluhkan kendala kartu tani, antrean panjang, kuota yang tidak sebanding dengan luas lahan, hingga disparitas Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat kios pengecer.

Kedua, sektor energi (kelangkaan LPG 3 kg): Buku ini menyoroti langkah taktis penataan subsidi energi agar tepat sasaran. Kenyataannya, kelangkaan gas melon 3 kg secara berkala masih kerap terjadi. Kebijakan pengetatan di lapangan justru memicu panic buying, lonjakan harga di warung kelontong yang melampaui HET, serta rantai birokrasi yang menyulitkan pelaku UMKM.

Ketiga, sektor pendidikan (sekolah rakyat dan fasilitas dasar): Percepatan penyediaan akses pendidikan lewat perbaikan sekolah dan inisiatif "Sekolah Rakyat" didengungkan sebagai solusi kilat. Namun, praktisi pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) kerap menyanggah efektivitas ini dengan menunjukkan masih banyaknya bangunan sekolah rusak berat, minimnya rasio guru honorer yang layak, serta ketiadaan akses internet yang merata.

Keempat, sektor ekonomi mikro (penanganan pengangguran dan phk): Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur dan tekstil, para pekerja sering kali menghadapi kenyataan bahwa program jaring pengaman sosial atau pelatihan alih keterampilan (reskilling) tidak serta-merta terserap oleh pasar kerja lokal yang lesu, menyisakan persoalan pengangguran terbuka yang membutuhkan solusi struktural jangka panjang.

Merujuk Ted Sorensen, Asisten Khusus Presiden John F. Kennedy, pernah menulis bahwa ia memiliki obligation to history—kewajiban kepada sejarah. Menurut Sorensen, ketika seseorang berkesempatan menyaksikan secara langsung peristiwa penting dalam kehidupan sebuah bangsa, ia memiliki tanggung jawab untuk mencatatnya agar sejarah tidak diisi oleh spekulasi atau prasangka semata. Semangat inilah yang melatarbelakangi tiga penulis buku ini menghadirkan Presiden Solusi—sebuah catatan dari mereka yang berada di dalam ruang pengambilan keputusan mengenai fokus dan determinasi Presiden Prabowo dalam mencari solusi cepat atas berbagai masalah rakyat.

Namun pada akhirnya, gap antara klaim keberhasilan dan realitas di lapangan menegaskan bahwa sebuah kebijakan publik tidak cukup dinilai dari seberapa cepat instruksi eksekutif diketok atau seberapa rapi data before-after disajikan dalam laporan resmi. Hambatan struktural, distorsi birokrasi tingkat bawah, dan dinamika pasar yang kompleks menuntut agar efektivitas sebuah "solusi" harus terus diuji secara berkala melalui kontrol sosial yang independen.

Sejarah yang sesungguhnya tentu tidak ditulis di atas meja kekuasaan semata, melainkan diuji oleh waktu dan kenyataan praksis di tengah masyarakat.

*Kota Jambi, 2 Oktober 2026.

*Tulisan-tulisan saya lainnya dapat dibaca melalui link berikut ini:

1) Menerka Arah Perubahan APBD Jambi 2026

2) Politik Anggaran Karhutla Jambi

3) Surat Terbuka Untuk Komisaris Utama Bank Jambi

4) Tragedi Siber Bank Jambi

5) Menyoal "Obesitas" Belanja Pegawai Daerah

6) Peta Jalan Belanja Infrastruktur Daerah Jambi

7) Indeks Pelayanan Publik Jambi 2025, Sebuah Autokritik

8) Dibobol Siber: Tanggungjawab Bank Jambi atau LPS?

9) Utang Belanja dan Nasib Pelayanan Publik di Tingkat Tapak