Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (ISMI) Jambi: Sebuah Kritik Epistemologis

sumber gambar: jambilink.id


Oleh: Jumardi Putra


Apakah ISMI Provinsi Jambi hanya akan menjadi ruang pengulangan (replikasi) dari narasi-narasi usang yang elitis, normatif, dan terjebak dalam labirin kekuasaan lokal sehingga berjarak dari realitas penderitaan masyarakat?


Belakangan ini, ihwal pembentukan pengurus wilayah Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (ISMI) Provinsi Jambi ramai diberitakan di jagat virtual. Kehadiran wadah ini diklaim oleh para inisiatornya sebagai "rumah besar sarjana Melayu yang terbuka, inklusif, dan bergerak". Sebagai warga yang menaruh perhatian pada dinamika daerah, saya menyambut baik setiap inisiatif masyarakat untuk mendorong kemajuan Jambi—terlebih sebelum ini kita juga menyaksikan kemunculan organisasi Persatuan Pemuda Melayu Jambi.

Dalam konteks gerakan kebudayaan, kontestasi identitas "Melayu Jambi" sebenarnya bukanlah barang baru. Narasi ini telah lama hadir dalam pelbagai wujud organisasi, pusat studi, komunitas, hingga sanggar seni-budaya yang meleburkan para sarjana dari beragam disiplin keilmuan maupun latar belakang etnis.

Secara historis, untuk menyebut contoh, kita bisa merujuk pada periodisasi pembentukan Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi pada tahun 1975 dan Dewan Kesenian Jambi (DKJ) di awal 1990-an dan berlanjut sampai sekarang dengan kehadiran pelbagai organisasi senafas lainnya. Sayangnya, hanya sedikit dari yang tumbuh itu mampu bertahan. Salah satu dinamika kelembagaan ini juga terlihat pada pendirian Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Jambi (berdasarkan mandat Dikti No. 1598/E/T/2012), yang sayangnya sejak tahun 2020 seluruh program studinya dilebur kembali ke bawah pengelolaan FKIP Universitas Jambi. Bahkan, Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi, mengamanatkan pembentukan Dewan Kebudayaan Melayu Jambi (selanjutnya disingkat DKMJ. Lebih lanjut soal baca di link berikut ini: Menakar Urgensi Dewan Kebudayaan Melayu Jambi).

Membersamai momentum kelahiran ISMI Provinsi Jambi, ada baiknya kita membuka diskursus yang lebih mendasar melalui serangkaian gugatan teoritis. Bagaimana sesungguhnya "Sarjana Melayu" didefinisikan secara konseptual? Apakah struktur pengetahuannya benar-benar inklusif, atau justru terjebak dalam romantisisme partikular yang anakronistis? Lebih jauh lagi, apakah ISMI Provinsi Jambi merupakan sebuah proyek emansipasi intelektual atau berhenti sekadar sebagai replikasi kepentingan elite politik lokal belaka? Jangan sampai berhenti sebagai organisasi berbadan tambun, tapi minus kontribusi bagi Jambi.    

Sarjana Melayu? Jebakan Ekslusivisme

Kritik pertama bermula dari aspek ontologis yang berkelindan erat dengan epistemologi identitas. Ketika terma "Sarjana" (yang mengandaikan karakter intelektual dan akademis) digandengkan dengan "Melayu" (sebuah identitas etno-kultural), terjadi tumpang-tindih batasan yang kabur dan problematis. Apakah "Melayu" dalam ISMI dipandang sebagai entitas biologis-primordial berdasarkan garis keturunan, atau sebuah ruang kultural yang cair dan terbuka?

Secara sosiologis, realitas historis masyarakat Jambi sangatlah kosmopolitan. Sebagaimana dicatat oleh sejarawan Elsbeth Locher-Scholten dalam Sumatran Sultanate and Colonial State: Jambi and the Rise of Dutch Imperialism, 1830–1907 (2004), wilayah ini dibentuk oleh interaksi intensif antara Melayu Jambi (baik hulu maupun hilir), Jawa, Minang, Bugis, Sunda, hingga etnis Tionghoa yang telah berakulturasi selama berabad-abad.

Jika basis pengetahuannya melulu bertumpu pada pandangan esensialis-primordial, ISMI berisiko terjebak pada apa yang disebut sosiolog Margaret Archer sebagai epistemic closure (ketertutupan epistemik). Dampaknya, para sarjana non-suku Melayu yang lahir, hidup, meneliti, dan mengabdi untuk tanah Jambi berpotensi tereliminasi (teroffset) dari diskursus ini. Padahal, esensi kesarjanaan melekat pada objektivitas universal dan komitmen ilmiah, bukan pada sekat-sekat etnisitas. Eksklusivisme ini berpotensi menyumbat "pembuluh darah" kebudayaan Jambi yang secara kodrati berwatak dinamis.

Secara epistemologis, validitas dan legitimasi sebuah organisasi sarjana diukur dari metodologinya dalam memproduksi serta menerapkan pengetahuan bagi masyarakat (applied knowledge). Di sinilah ISMI Jambi menghadapi jurang pemisah yang lebar antara jargon teoretis dan realitas empiris yang kompleks.

Ada kecenderungan kuat dalam gerakan kebudayaan lokal bahwa narasi "Melayu" kerap terjebak dalam romantisisme historis yang melenakan. Kita gemar mengagungkan kejayaan masa lalu—seperti memori emas Swarnabhumi/Suvarnadvipa atau heroisme patriotik Sultan Thaha Syaifuddin—tanpa menyediakan jembatan metodologis yang jelas menuju problem kontemporer masyarakat Jambi hari ini.

Secara objektif, Provinsi Jambi saat ini tidak sedang berhadapan dengan krisis "kurangnya kuantitas pantun" atau "kelangkaan pakaian adat". Jambi juga tidak kekurangan prosesi penabalan gelar adat bagi pejabat, yang belakangan ini justru kian marak digalakkan di tengah berbagai polemik sosial-politik.

Sebagaimana dipetakan oleh John F. McCarthy dalam The Fourth Circle: A Political Ecology of Sumatra's Rainforest Frontier (2006), secara ekologis dan struktural realitas akar rumput Jambi saat ini sedang didera oleh persoalan persoalan akut seperti konflik agraria yang menahun, laju deforestasi yang masif, encemaran ekosistem sungai akibat ekspansi industri ekstraktif dan gurita Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), serta kerentanan ekonomi warga akar rumput akibat fluktuasi harga komoditas sawit dan karet.

Jika struktur berpikir dan orientasi kerja ISMI hanya tertuju pada kerja-kerja akomodatif-seremonial--apatahlagi terjebak dalam kepentingan politis, maka telah terjadi reduksi epistemologis yang fatal. Kaum sarjana di dalamnya gagal memfungsikan sains dan humaniora sebagai alat kritik sosial (social criticism) untuk membongkar ketimpangan struktural tersebut.

Selanjutnya, kita juga harus mengajukan pertanyaan reflektif: siapa yang sesungguhnya berbicara atas nama Sarjana Melayu? Dalam teori relasi kuasa-pengetahuan (power-knowledge) Michel Foucault (Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1980), pengetahuan tidak pernah berdiri di ruang hampa yang netral; ia selalu berkelindan dengan kepentingan rezim kekuasaan.

Struktur kepengurusan PW ISMI Jambi periode ini memanifestasikan kedekatan struktural yang sangat pekat dengan elite birokrasi lokal, di mana Gubernur Jambi Al Haris ditempatkan memimpin Dewan Pembina dan mantan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, yang juga ketua LAM Provinsi Jambi cum Anggota DPR-RI Fraksi Golkar Daerah Pemilihan Jambi duduk sebagai Ketua Dewan Penasihat. Kondisi ini memicu kekhawatiran: ketika organisasi sarjana melekat terlalu intim dengan organ kekuasaan eksekutif, fungsinya sebagai penyeimbang (counter-weight) dan mitra kritis pemerintah rentan mengalami kooptasi. Ada bahaya laten di mana kaum intelektual beralih rupa menjadi sekadar artikulator atau justifikator ilmiah bagi kebijakan penguasa.

Dampaknya, suara-suara dari sarjana kritis, peneliti independen, komunitas adat (seperti Orang Rimba atau Suku Anak Dalam), serta masyarakat petani yang kerap menjadi korban langsung dari bias pembangunan, berisiko terpinggirkan. Konsep pemikiran mereka terancam tenggelam di bawah bayang-bayang narasi besar "Melayu Berkemajuan" yang didesain secara elitis oleh masyarakat kota. Meminjam istilah Gayatri Spivak dalam Can the Subaltern Speak? (1988), marginalisasi suara kaum subaltern (kelompok yang tertindas/suaranya dibungkam) ini akan menjadi kendala utama bagi demokratisasi pengetahuan ke depan. 

Idealnya pembentukan ISMI Jambi lahir atas kesadaran para sarjana yang tumbuh dan berkembang sekaligus telah berkontribusi (bukan mereka yang berumah “di atas awan” serta tidak pernah tersandung permasalahan hukum) di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Terlebih lagi, ISMI wilayah Provinsi Jambi baru dibentuk secara resmi pada 19 Juni 2026--sebagai bagian dari agenda suksesi ISMI yang dibentuk pertama kali pada 10 Januari 1986 di Medan, Sumatera Utara. Dengan demikian, atas dasar apa dan untuk apa pula ISMI perlu dibentuk di Provinsi Jambi hingga Kabupaten/Kota? Terutama bagi kalangan Gen Z, pertanyaan demikian itu menemukan relevansinya.

Rekonstruksi Paradigma

Agar klaim para pengurus ISMI Jambi yang menyatakan diri sebagai organisasi produktif tidak berakhir sebagai utopia, diperlukan sebuah rekonstruksi epistemologis yang radikal melalui tiga pergeseran paradigma utama:

Pertama, mengubah gerakan yang awalnya berbasis sentimen etnisitas atau sekadar pelengkap panggung formal kaum yang katanya menjunjung tradisi kecendekiaan, menjadi gerakan berbasis nilai sosiokultural Jambi yang inklusif dan terbuka terhadap pluralisme ilmiah.

Kedua, keluar dari jebakan romantisisme sejarah masa lalu menuju pengarusutamaan sains, teknologi, dan humaniora untuk advokasi ekologis, reforma agraria, serta perbaikan kebijakan publik di Provinsi Jambi.

Ketiga, memutuskas rantai ketergantungan pada agenda seremonial-birokratis-politis, lalu bergeser membangun aliansi strategis bersama organisasi masyarakat sipil (civil society) progresif demi merumuskan solusi konkret atas pelbagai permasalahan kultural maupun struktural masyarakat bawah.

Pada akhirnya, kehadiran ISMI Provinsi Jambi hari ini berada di persimpangan jalan yang krusial. Apakah ia hanya akan menjadi ruang pengulangan (replikasi) dari narasi-narasi usang yang elitis, normatif, dan terjebak dalam labirin kekuasaan lokal sehingga berjarak dari realitas penderitaan masyarakat? Ataukah ia mampu mentransformasikan dirinya menjadi ruang pembongkar (emansipatoris) yang melahirkan gagasan-gagasan segar bagi kemaslahatan publik Jambi?

Pilihan tersebut sepenuhnya berada di tangan para sarjana yang memilih bernaung di dalamnya.


*Kota Jambi, 19 Juni 2026.

*Tulisan-tulisan saya lainnya seputar isu kebudayaan Jambi di link berikut ini:

(1) Menakar Urgensi Dewan Kebudayaan Melayu Jambi (2026)

(2) Rembuk Kebudayaan Jambi: Sebuah Autokritik (2026)

(3) LAM Jambi dan Polemik Plagiasi (2025)

(4) Bengawan Kekasih dalam Balutan Realisme Magis (2025)

(5) Tarian Sang Aktor (2025)

(6) Kembali Ke Candi Muaro Jambi: Dari Madilog Tan Malaka sampai Mimpi-mimpi Pulau Emas (2025)

(7) Prematur: Catatan Atas Buku Biografi Abdurrahman Sayoeti (2025)

(8) Membaca Bangsa Pelaut: Menyibak Tabir Sejarah Muara Sabak (2025)

(9) Dari Malam Keagungan Melayu Jambi hingga Konser NDX A.K.A (2025)

(10) Anugerah Kebudayaan Indonesia 2017-2024 Tanpa Jambi, Kenapa? (2024)

(11) Pilgub Jambi 2024 dan Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan (2024)

(12) Pilkada Jambi dan Nyanyian Sunyi Sepanjang Oktober (2024)

(13) Najwa Sihab dan Peradaban Yang Hilang di Muaro Jambi (2024)

(14) Polemik di Balik Gelar Adat Melayu Jambi (2024)

(15) Apa dan Kenapa MWCF Jambi? (2024)

(16) Festival Literasi Jambi, Dari Militansi ke Retrospeksi (2023)

(17) Di Balik Layar Beranda Budaya TVRI Jambi (2022)

(18) Di Balik Panggung Pemilihan Bujang-Gadis Jambi (2022)

(19) Quo Vadis Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi (2022)

(20) Hulu-Hilir Batanghari: Sebagai Perspektif dan Tindakan (2022)

(21) Jambi di Persimpangan Jalan: Keragaman yang Dipertaruhkan (2021)

(22) Al Haris-Sani dan Pengarusutamaan Kebudayaan: Sebuah Autokritik (2021)

(23) Mengenal Dr. Fiona Kerlogue dan Batik Jambi (2021)

(24) Profesor Bill Watson dan Kerinci (2021)

(25) Quo Vadis Dewan Kesenian Jambi (2020)

(26) Maryam dan Anugerah Maestro Seni Tradisi (2019)

(27) Menyoal Warisan Budaya Tak Benda Prov Jambi (2018)

(28) Quo Vadis Taman Budaya Jambi (2017)

(29) Jambi TUNTAS Defisit Kebudayaan (2016)

(30) Melampaui Kekisruhan FIB Universitas Jambi (2016)

(31) Pilgub Jambi: Pariwisata Tunabudaya (2015)

(32) Kabut Asap dan Ekonomi Tunabudaya (2015)

(33) Malam Keagungan Melayu Jambi dan Hal-Hal Yang Belum Selesai (2015)

(34) Jambi EMAS Minus Kebudayaan (2014)

(35) Urgensi Konferensi Studi Jambi (2013)

(36) Revitalisasi Budaya Lokal Jambi, Sebuah Catatan (2011)

0 Komentar